Militer Indonesia Dituding Lakukan Genosida di Papua

Ilustrasi. (photographie.com)
Ilustrasi. (photographie.com)

ForumKeadilan.com – Sejumlah petinggi militer Indonesia diklaim harus bertanggung jawab atas pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap Lebih dari 4.000 warga Papua pada akhir 1970-an. Demikian disampaikan oleh Asian Human Rights Commision (AHRC), baru-baru ini.

Salah satu komisi HAM (Hak Asasi Manusia) yang berbasis di Hongkong itu juga mengungkapkan jika militer Indonesia menggunakan helikopter-helikopter dari Australia dan pesawat dari Amerika Serikat (AS) untuk membantai warga Papua tersebut.

Sebagaimana dilaporkan Radio Australia, mereka turut menyebutkan jika orang yang paling bertanggung jawab dan wajib diadili pengadilan HAM adalah mantan (alm) Presiden Soeharto.

Hal tersebut terangkum dalam laporan AHRC berjudul “The Neglected Genocide – Human Rights abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977 – 1978” (Pembantaian yang Terabaikan – Pelanggaran HAM terhadap warga Papua di Daerah Pedalaman Tengah, 1977-1978).

Laporan tersebut bertujuan mencatat kekerasan yang terjadi saat Indonesia meluncurkan beberapa operasi militer di sekitar daerah Wamena dalam rangka menyikapi usaha mencapai kemerdekaan Papua setelah pemilihan umum tahun 1977.

Dalam proses penyusunan laporan itu, AHRC melakukan kunjungan lapangan, mewawancarai sejumlah saksi, dan memeriksa catatan sejarah. Komisi HAM ini sudah mengumpulkan sekitar 4.416 nama yang dilaporkan dibunuh oleh militer Indonesia dan menyatakan bahwa jumlah korban tewas akibat penyiksaan, penyakit dan kelaparan berbuntut kekerasan tersebut bisa jadi lebih dari 10 ribu jiwa.

Disebutkan bahwa warga Papua di daerah pedalaman tengah menjadi korban pemboman dan penembakan dari udara, yang terkadang dilakukan militer menggunakan pesawat yang disediakan oleh Australia dan Amerika Serikat.  Dalam salah satu gambaran kejadian, penduduk desa di daerah Bolakme diberitahu akan mendapat bantuan dari Australia yang dijatuhkan dari atas, namun justru kemudian dibom menggunakan pesawat dari Amerika.

Laporan ini juga mengandung gambaran-gambaran kejadian seperti pembakaran dan perebusan hidup-hidup para pendukung gerakan kemerdekaan. Dilaporkan bahwa mereka dipaksa melakukan tindakan seksual depan umum, bahwa para korban perempuan dipotong payudaranya dan para anak dipenggal.

Kepada ABC, Direktur Kebijakan dan Program AHCR, Basil Fernando, menuturkan jika aksi-aksi semacam itu bisa digolongkan genosida. Sebanyak 10 komandan dan petugas senior militer Indonesia disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab karena memerintahkan atau tidak mencegah kekerasan yang dilakukan berbagai batalyon.

Fernando menambahkan, terdapat di antara nama-nama yang disebutkan dalam laporan tersebut yang masih memegang jabatan dalam militer Indonesia. Laporan ini menyerukan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, komisi kebenaran, dan agar masyarakat internasional meminta Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua.

abc/blc

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.