Memutus Rantai Impunitas (2)

Acara ECPAT (istimewa)
Acara ECPAT (istimewa)

KONFERENSI yang diselenggarakan oleh ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) Indonesia ini bekerjasama dengan Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia dan didukung oleh AFP, FBI Department of Justice, Unicef, Kinder Not Hilfe, Mensen Met Een Missie, Institute Francais, Accor, The Bodyshop, dan Terre Des Hommes Netherlands. Pertemuan melibatkan 90 peserta, terdiri dari polisi, jaksa, hakim, pengacara, akademisi, jurnalis dan aktivis perlindungan anak dari 14 negara dan membahas mekanisme pemberian restitusi serta kompensasi kepada anak-anak korban eksploitasi seksual.

Presiden ECPAT Indonesia Irwanto mengatakan isu serius dalam hak-hak anak adalah perdagangan anak untuk tujuan seks. “Masih banyak sistem peradilan di kawasan ini yang belum berpihak kepada mereka dan dampak jangka panjangnya hak-hak anak korban eksploitasi seks masih terabaikan,” kata Presiden ECPAT Indonesia, Irawanto, di sela-sela acara.

Dia menyebut, Asia Tenggara kini menjadi sasaran jaringan sindikat eksploitasi seksual dan perdagangan seks anak, dimana pelakunya tidak jarang menyaru sebagai pekerja, turis maupun kelompok profesional lainnya. Indikasi itu berbanding lurus dengan jumlah anak korban eksploitasi seksual yang terus meningkat, yakni di atas angka satu juta di seluruh dunia setiap tahun.

Korban sebagian besar dapat ditemukan di daerah pariwisata, terutama Bali, Lombok, Batam dan Bandung. “Di daerah ini, kejahatan seks terus berkembang karena ada fasilitas,” ungkap Irwanto.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator ECPAT Indonesia Ahmad Sofian mengatakan, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sepenuhnya melindungi anak-anak korban eksploitasi seksual dan perdagangan anak. “Hukum pidana kita, khususnya UU Perlindungan Anak, belum berpihak kepada anak-anak korban kejahatan eksploitasi seksual. Tidak ada satu pun pasal dalam UU Perlindungan Anak yang menjamin upaya pemberian ganti rugi berupa uang bagi para korban. Anak-anak korban eksploitasi seksual dibiarkan begitu saja membiayai dirinya sendiri memulihkan kondisi fisik, mental serta kerugian lain yang mereka alami selama menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak,” urainya

Dijelaskan, pemberian ganti rugi bagi anak korban eksploitasi seksual sangat penting dan mendesak. Bentuknya, melalui restitusi dan kompensasi. Restitusi berupa kewajiban dari para pelaku tindak pidana seksual membayar ganti rugi uang kepada korban, keluarga dan ahli warisnya. Sementara kompensasi mengatur tanggung jawab negara membayar ganti rugi kepada korban.

“Di Filipina dan Thailand, restitusi dan kompensasi ini sudah berjalan. Para korban dapat memulihkan kondisi kesehatannya dan menata masa depannya yang lebih baik. Pelaku, diminta tanggung jawab membayar biaya pemulihan. Jika tidak sanggup bayar, pengadilan akan menyita harta yang dimilikinya. Dan negara berperan aktif meminta pertanggungjawaban pelaku,” terang Sofian.

Pemberian ganti rugi finansial bagi anak korban eksploitasi seksual komersial menjadi salah satu kesimpulan konferensi tersebut. Sofian mengatakan, pelaku kejahatan seksual anak tak hanya cukup dipenjarakan saja namun juga wajib membayar ganti rugi. Melalui pengadilan, negara dapat menyita harta pelaku untuk diserahkan kepada korban, keluarga atau ahli warisnya. “Jika pelaku tidak dapat membayar maka tanggungjawab membayar ganti rugi dialihkan kepada negara,” katanya.

Konferensi juga menyorot kemampuan aparatur penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan seksual yang menimpa anak. Menurutnya, polisi, jaksa, hakim misalnya, mesti memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan korban.

“Mereka mesti menguasai teknik wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat berhadapan dengan korban jangan membuat anak semakin menderita, karena diminta menjelaskan peristiwa kejahatan seksual yang menimpa diri mereka secara berulang-ulang,” katanya.

Lainnya, anak-anak korban eksploitasi seksual memiliki hak mendapatkan fasilitas terapi dan rehabilitasi kesehatan guna memulihkan dirinya dari dampak kejahatan seksual yang menimpa mereka.

Ahmad menambahkan, hasil konferensi ini tidak mengikat negara-negara di Asia Tenggara, namun dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah masing-masing dalam menyusun perubahan peraturan yang berpihak pada anak korban eksploitasi seksual.

Selanjutnya, ECPAT Indonesia akan membawa simpulan konferensi kepada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM serta parlemen agar dapat ditindaklanjuti sebagai bahan masukan untuk amandemen peraturan perundang-undangan perlindungan anak yang ada.

SWU

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.