Masyarakat Anti Korupsi Pertanyakan Hilangnya Nama 15 Anggota DPR di Audit II Hambalang

Aksi demo Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Markas Kontras. (merdeka)
Aksi demo Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Markas Kontras. (merdeka)

Jakarta, FK –  Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mempertanyakan hilangnya 15 nama anggota DPR yang terdapat dalam dokumen hasil audit II Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2013 lalu. Ke-15 nama anggota dewan itu diduga terlibat dalam penyimpangan proses persetujuan anggaran proyek Hambalang.

Oleh sebab itu koalisi meminta Kontras segera melakukan investigasi atas hilangnya 15 orang anggota komisi X DPR RI dari dokumen audit Hambalang. Mereka juga meminta Kontras menemukan otak dibalik hilangnya 15 orang tersebut, serta melaporkan kepada pihak berwajib dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belasan orang anggota koalisi masyarakat antikorupsi ini menggelar aksi protes dengan cara berjalan dari kantor YLBHI menuju Kantor Kontras di Jalan Borobudur dengan jarak tempuh 200 meter.

“Menjadi aneh awal Juli lalu 15 nama itu ada, namun diserahkan ke pimpinan DPR tiba-tiba hilang. Kenapa kami ke kontras? Karena menurut kami Kontras institusi yang kredibel untuk melakukan investigasi mengenai hilangnya 15 nama tersebut sehingga penuntasan kasus Hambalang tidak bisa dirahasiakan,” ujar Ketua Bidang Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Bidang Hukum Peradilan Indonesia ICW Emerson Yuntho di kantor Kontras, Senin (2/9).

Anggota Komisi X DPR RI yang namanya tiba-tiba hilang tersebut yaitu berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS. Emerson berharap, dengan adanya pelaporan ini ke pihak Kontras, tidak terjadi intervensi dan kepentingan politik terkait hilangnya 15 nama tersebut.

“Lagi-lagi ini untuk semangat memerangi korupsi agar tidak ada intervensi dan kepentingan politik di dalam kasus Hambalang,” terangnya.

Di tempat sama, Koordinator Badan Pekerja Kontras mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait laporan tersebut dan akan menurunkan tim khusus.

“Ada 2 mekanisme keterbukaan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik (KIP) ke DPR ke BPK apakah 15 orang masih ada ataukah sengaja dihilangkan. Sedangkan ke BPK menemukan 15 orang dan kami akan follow up apa indikasi keterlibatan dalam kasus Hambalang dan kami akan menurunkan tim khusus internal Kontras,” kata Haris.

Haris menuturkan, dia khawatir keduanya memungkinkan adanya indikasi kesengajaan menghilangkan 15 orang. Haris menilai 15 nama tersebut menduduki posisi tertentu dan biasanya dia bisa memeriksa kasus lain yang lebih besar,” tandasnya.

Haris berjanji, dalam minggu-minggu ini Kontras akan menemui DPR dan akan menyurati BPK terkait hilangnya 15 orang tersebut. “Mudah-mudahan minggu ini bisa langsung ke DPR dan menyurati BPK melalui mekanisme keterbukaan investigasi publik,” terangnya.

 

ant/mdk/dhn

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.