Hindari Permainan Aparat Hukum Lombok, Kuasa Hukum Along Lapor Jaksa Agung dan Kapolri

Tim Kuasa Hukum Along di Pengadilan Negeri Lombok Tengah (istimewa/forumkeadilan)
Tim Kuasa Hukum Along di Pengadilan Negeri Lombok Tengah (istimewa/forumkeadilan)

Lombok, FK — Kuasa hukum Sugiharta alias Along, Jack R Sidabutar, Burni dan Jhon Sidi Sidabutar meminta perlindungan hukum kepada Jaksa Agung Basrief Arief, terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yang terlalu dipaksakan bahwa perkara tersebut telah lengkap alias P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Praya.

Bentuk pemaksaan perkara dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah yakni dengan cara menekan agar Along menyerahkan sertifikat kepemilikan tanah No 99/Selong Belanak, terdaftar atas nama Sugiharta alias Along yang telah diterbitkan dan dibukukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Lombok Tengah pada 10 April 2003 kepada pihak pelapor Bambang W Suharto.

Selain itu, pihak Kejari Praya memperlakukan Along layaknya seorang tahanan teroris, dengan mempersulit keluarga Along untuk membesuk di lembaga pemasyarakat Praya, Lombok Tengah.

Menurut Jack R Sidabutar dugaan kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah belum dapat dinyatakan lengkap alias P21 oleh pihak Kejari Praya sebelum ada putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang dipersengketakan tersebut.

Selain meminta perlindungan hukum kepada Jaksa Agung Basrief Arief, Jack R Sidabutar juga melaporkan penyidik Polres Lombok Tengah yang diduga melakukan penyimpangan dalam melakukan proses penyidikan, kepada Kapolri, Irwasum, Kabareskrim dan Kadiv Propam Mabes Polri.

“Penyidik Polres Lombok Tengah didalam melakukan penyidikan kepada Sugiharta alias along tidak melakukan penyidikan secara profesional, proposional, transparan dan akuntabel. Karena penyidik Polres Lombok Tengah tidak mengacu kepada peraturan kepolisian nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tidak pidana,” Jack R Sidabutar, Jumat (13/9).

Jack R Sidabutar menambahkan kliennya menduga bahwa pihak Polres Lombok Tengah melakukan intervensi kepada Pengadilan Negeri Praya agar gugatan praperadilan yang diajukan Along ditolak majelis hakim.

Hal tersebut dikatakan oleh Kapolres Lombok Tengah pada salah satu media harian lokal Lombok yang mengatakan bahwa perkara praperadilan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Praya dengan menolak praperadilan yang diajukan kuasa hukum Along, Jack R Sidabutar Cs.

Padahal menurut pengakuan Jack R Sidabutar, putusan baru akan dibacakan Senin (17/6/2013) oleh hakim Pengadilan Negeri Praya. Tetapi Kapolres Lombok Tengah AKBP Supriyadi SIK, Jumat (13/6/2013) mengaku kepada anggota Kompolnas Muhammad Nasir bahwa pihak majelis hakim menolak pra peradilan yang diajukan kuasa hukum Along.

“Dan sekarang terkait dengan praperaadilannya sendiri sudah diputus dan Kapolres bilang si Along kalah, ya kan sudah diputus. Tidak mungkinlah Kapolres berani bohong sama saya,” ujar M Nasir seperti dikutip harian Nurani Rakyat. “Bagaimana mungkin Kapolres Lombok Tengah mengaku menang, sedangkan putusan hakim belum dibacakan,” tutup Jack R Sidabutar.

sofyan/jotz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.