Dimintai Keterangan Pria Ini Dijadikan Tersangka dan Dibui 5 Bulan.

Along saat memeluk anak - anaknya (forumkeadilan/ sofyan)
Along saat memeluk anak – anaknya (forumkeadilan/ sofyan)

Lombok, FK –  Suasana haru biru menyelimuti ruangan sidang Pengadilan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (129) kemarin. Sebab ketua majelis hakim yang dipimpin Suhendi tanpa diduga akhirnya mengabulkan penangguhan tahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Sugiharta alias Along, Jack R Sidabutar Cs dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen surat tanah.

Kontan saja usai majelis membacakan putusan penetapan penangguhan penahanan anak-anak Along biasa disapa langsung memeluk tubuhnya erat-erat meskipun sidang belum selesai. Maklum saja mereka (anak-anak Along red) sudah rindu karna Along selama lima bulan dibui di rumah tahanan Praya, Lombok Tengah.

Along biasa disapa menurut dakwaan jaksa penuntut umum Apriyanto Kurniawan, menyuruh memasukan keterangan palsu yakni Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 266 ayat (2) KUHP, Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 372 KUHP.

Along menjelaskan ihwal tanah tersebut pada tahun 2002 yang telah dibelinya dari masyarakat Selong Belanak atas nama Lalu Murtayib dengan cara ganti rugi/dibawah tangah karena belum bersertifikat dengan disaksikan para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun, kepala desa dan camat setempat.

Kemudian pada tahun 2003 terbitlah sertifikat hak milik nomor 99/200/Ds.Selong Belanak tanggal 10 April 2003 atas nama Sugiharta alias Along seluas 6.100 meter persegi. “Sekitar tahun 2011 tanah itu ada yang mau beli namanya pak prabowo. Sebelum transaksi dilakukan sertifikat terlebih dahulu dicek di BPN,” kata Along kepada forumkeadilan.com

Along mengaku pada akhir tahun 2012, dirinya dipanggil oleh Kepala BPN Lombok Arief  Widodo. Ia pun kemudian datang bersama sang istri dan Lalu Atmaje. Di Kantor BPN Lombok, Along bertemu Bambang W Suharto bersama rekan-rekannya.

Menurut keterangan Along, Kepala BPN Arief Widodo menjelaskan bahwa ada indikasi overlap antara sertifikat milik Along dengan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terbit tahun 1993 atas nama PT Pantai AAN.

Singkat cerita, Along dipanggil pihak kepolisian Lombok Tengah untuk dimintai keterangan. Anehnya kata pria yang kelahiran 9 Juni tahun 1961, penyidik malah meminta untuk menandatangi BAP tanpa terlebih dahulu membacanya. Padahal dirinya sudah diperiksa sejak pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.

Pada 3 Mei 2013 dirinya dinyatakan sebagai tersangka hanya karena tidak membawa sertifikat asli miliknya yang diminta oleh penyidik kepolisian Lombok Tengah. Hingga kini proses pembuktian dugaan pemalsuan dokumen masih berjalan di PN Praya meskipun para saksi yang dihadirkan JPU sebagian besar tidak mengerti awal mula persoalan itu.

sfyn/fpr

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.