KPK IKLAN

“Revisi UU Narkotika Mencurigakan. Banyak Keluarga Penguasa Yang Bermasalah Dengan Narkoba”

Bambang Soesatyo (sumber foto: antaranews.com)
Bambang Soesatyo (antara)

Jakarta — Usulan pemerintah merevisi UU No 35/2009 tentang Narkotika mendapat reaksi. Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo curiga dan mempertanyakan keinginan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin yang meminta kepada DPR untuk revisi. Anggota Komisi III DPR-RI itu menilai meskipun Menkumham beralasan bahwa aturan dalam UU tersebut belum memisahkan ancaman hukuman untuk pengguna, pemilik dan bandar narkotika: siapa yang harus direhabilitasi dan siapa yang harus ditahan di lapas.

“Menurut saya aturan dalam UU tersebut sudah memadai. Saya justru heran mengapa tiba-tiba menteri hukum dan Ham, baru mempersoalkan UU itu. Saya justru curiga jangan-jangan ada agenda terselubung dalam desakan itu,” ujar Bambang.

Selain sikap curiga, dia menambahkan, ada dugaan pihak yang ingin diselamatkan. Sebab usulan itu seolah-olah ingin memberi karpet merah pada bandar, pengedar dan pengguna yang mungkin saja dari kerabat orang penting saat ini yang belum terungkap atau tertangkap.

Terlebih ketika dirinya teringat sinyalemen mantan ketua MK Mahfud MD terkait pemberian grasi terhadap penjahat narkoba asal Australia, bahwa jaringan mafia narkoba sudah masuk ke istana.

“Saya justru melihat ada kekhawatiran berlebihan dari menteri bila dia tidak berkuasa lagi, pemerintahan baru nanti akan lebih tegas menindak para bandar, pengedar dan pengguna narkoba. Karena sudah menjadi rahasia umum banyak keluarga para pejabat yang saat ini berkuasa bermasalah dengan narkoba,” tuturnya.

Maka atas dasar itu, Bambang kembali menegaskan bahwa, korupsi, narkoba dan terorisme adalah kejahatan luar biasa yang harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

“Jadi, kita di DPR justru tengah mewaspadai usulan yang ingin merubah UU atau merevisi UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang patut diduga akan memberikan lobang atau celah hukum bagi bandar dan pengedar bergeser kepada dakwaan sebagai pemakai. Sehingga bebas dari hukuman berat dan hanya direhabilitasi,” tambahnya.

Sebelumnya, kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu membuat Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin merekomendasikan DPR untuk merevisi UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang mesti direvisi, menurut Amir, yakni di dalam Undang-Undang (UU) tersebut tidak ada pembatasan yang jelas, siapa itu pemakai dan pengedar. Menurutnya, menumpuknya tahanan di Lapas Tanjung Gusta salah satu penyulut kerusuhan.

ian/psn/jotz

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.