PELECEHAN SEKS ANAK

Dermaga Darurat Nan Sakti di Dumai

Surat Syahbandar Dumai Yang Memerintahkan Penghentian Pembangunan dan Pembongkaran Dermaga Dumai (instimewa)
Surat Syahbandar Dumai Yang Memerintahkan Penghentian Pembangunan dan Pembongkaran Dermaga Dumai (istimewa)

Dumai, FK — Ada satu dermaga darurat di Sungai Dumai dibangun tanpa izin dan masih beroperasi hingga kini. Syahbandar Dumai memerintahkan penghentian. Pelindo Cabang Dumai mengaku tak memberi izin pembangunan, hanya sewa tanah kepada CV Mitra Mandiri. Siapa saja yang bermain di balik dermaga darurat ini?

Letaknya di kuala Sungai Dumai. Sejak September 2012 satu pojok wilayah yang dicanangkan menjadi cagar alam (green belt) Kota Dumai, Riau, ini disibukkan dengan aktivitas pembangunan dermaga. Pelaksananya CV Mitra Mandiri, sebuah perusahaan Dumai. Dasar pembangunannya, menurut penelusuran FORUM, adalah surat perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor B.XV-53/DUM-US.15 tanggal 25 September 2012. Masa kontrak dua tahun. Dalam perjanjian tidak disebut adanya pembangunan dermaga darurat namun begitu lah yang terjadi di lapangan. Kini setelah lebih enam bulan, dermaga darurat (begitu pelabuhan itu disebut) telah melakukan aktivitas bongkar muat barang. Banyak kapal barang yang keluar masuk dermaga itu.

Sepintas memang tak ada masalah di situ. Namun ditemukan kejanggalan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhungan pada 25 Januari 2013 mengeluarkan surat yang isinya memerintahkan penghentian pekerjaan pembangunan dermaga darurat itu. Nomor suratnya: UN.002/114/KSOP.DMI/2013 yang ditandatangani Kepala Kantor KSOP Pelabuhan Kelas I Dumai Capt Mulder Mustafa, SE. Tembusannya ke KSKP (Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan) Dumai, Direktur PT Pelindo I Medan dan GM PT Pelindo I Cabang Dumai.

Apa alasan penghentian pembangunan itu? Dua hari sebelumnya, pada 23 Januari 2013, Tim KSOP yang terdiri enam staf melakukan survei di lokasi pembangunan dermaga darurat di areal DLKp dan DLKr PT Pelindo Cabang Dumai. Dasar survei itu adalah hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Kabid Lala dan Usaha Kepelabuhan KSOP Dumai pada 21 Desember 2012 dan 10 Januari 2013. Saat itu ditemukan adanya dugaan pembangunan yang diduga dermaga darurat di Sungai Dumai di areal PT Pelindo I Dumai yang dilaksanakan CV Mitra Mandiri. Tim kemudian menemukan bahwa pembangunan itu tidak memiliki perizinan.

Menurut dokumen survei, panjang dermaga darurat yang dibangun sekitar 100 meter. Jarak antara dermaga darurat dengan dermaga TNI AL dan Satuan Polisi Air sekitar 50 meter. Kedalaman alur Sungai Dumai sekitar 4,5 MLWS. Yang menjadi persoalan, dasar perjanjian PT Pelindo I Dumai dengan CV Mitra Mandiri adalah areal tersebut untuk areal penumpukan. Bukan untuk difungsikan sebagai dermaga. Tim juga menyimpulkan bahwa pembangunan itu membahayakan keselamatan pelayaran. Jadi, harus dihentikan dan dibongkar. Dan hal itu jelas-jelas dinyatakan dalam surat Kepala KSOP Dumai kepada CV Mitra Mandiri. “Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas ditegaskan kepada Saudara untuk memberhentikan semua kegiatan pembangunan dermaga tersebut.” Begitu bunyi surat yang diteken Capt Mulder Mustafa itu.

Namun apa yang terjadi di lapangan? Pembangunan tetap berlanjut. Tidak dihentikan apalagi dibongkar. Seperti tidak ada masalah. Padahal jelas disebutkan dalam surat itu bahwa perintah penghentian pembangunan itu didasarkan atas Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54/2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Keputusan Menhub Nomor KM 39/2006 tentang Rencana Induk Pelabuhan Dumai dan Peraturan Menhub Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tata Kerja KSOP. Tiga aturan pemerintah pusat itu dibuat seperti tak bergigi dalam kasus ini.

CV Mitra Mandiri beralasan, seperti dikutip satu situs online, pembangunan pelabuhan darurat tersebut dilakukan telah mengikuti prosedur. Yakni setelah diberikan izin oleh PT Pelindo untuk membangun di dalam kawasannya. Sementara pihak Pelindo I, sebagai mitra kerja sama, mengaku tak tahu menahu ihwal pembangunan dermaga darurat itu. “Dermaga itu tak ada hubungannya dengan Pelindo. Karena yang berhak memberi izin adalah KSKP Dumai,” ujar Humas Pelindo Cabang Dumai Harlem akhir pekan lalu. Ia menolak jika perjanjian Pelindo-CV Mitra Mandiri jadi dasar pembangunan dermaga darurat. “Kami hanya mengadakan kontrak sewa tanah untuk peruntukkannya,” jawab Harlem. Berapa besar sewa, Harlem mengaku tidak tahu. Namun ada yang menyebut nilai kontrak itu berkisar Rp300 juta.

Mengenai kapal-kapal barang yang keluar masuk dan melakukan aktivitas bongkar muat di derm aga darurat itu, Harlem menjelaskan bukan kewenangan Pelindo Dumai. “Kapal-kapal yang sandar di sana di luar plotting atau perencanaan pusat pelayanan satu atap Pelindo,” jawab Harlem. Ia menyatakan otoritas sandar kapal-kapal di satu dermaga bukan lagi di tangan Pelindo. Ada lembaga lain yang berhak. Syahbandar? “Anda yang mengatakan, bukan saya,” kata Harlem.

Sebagai kota pelabuhan, Dumai memang jadi lokasi menggiurkan. Nadi ekonomi Dumai bersandar pada aktivitas pelabuhan. Namun di dermaga darurat yang tidak jelas di bawah otoritas siapa, potensi penerimaan daerah Dumai bakal tak jelas pula. Bisa dibayangkan, berapa rupiah uang yang beredar dan melayang di dermaga darurat itu. Otoritas pelabuhan saling lempar telunjuk. Peraturan pemerintah dan keputusan sekelas menteri pun tak lagi diindahkan di lokasi yang bernama dermaga darurat Sungai Dumai.

FORUM masih menelusuri kasus ini. Masih menunggu respon Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak lain terkait.

rp/jotz

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.