KPK IKLAN

“Anggota Koalisi Sama Saja, Semua Pernah Saling Menolak”

Ronald Rofiandri (antarajateng.com)
Ronald Rofiandri (antarajateng.com)

Jakarta — Penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas rencana pemerintahan SBY-Boediono menaikan harga BBM adalah hal biasa. Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan penolakan serupa juga pernah dilakukan oleh partai-partai koalisi lainnya, termasuk Partai Demokrat.

“Penolakan ataupun perbedaan pandangan antara anggota koalisi dan pimpinannya juga bukan hanya dilakukan oleh PKS sendiri, tapi juga oleh partai-partai koalisi lainnya seperti PAN, PPP, Partai Golkar,” ujar Ronald, Jumat (7/6).

Perbedaan sikap yang ditunjukkan PKS seperti pada isu kenaikan harga BBM bersubsidi menurutnya juga pernah dilakukan oleh Partai Demokrat. ”Ketika angket pajak, meski PD yang pertama kali meluncurkan dilakukannya angket tersebut, semua partai lain bahkan setuju dilakukan,” tambahnya.

Partai Demokrat, ujar dia, yang justru pada awalnya menggulirkan justru berdiri sendirian dengan PKB. Bahkan Partai Gerindra justru berada dibelakang Partai Demokrat, padahal bukan anggota koalisi

Dia pun memberikan contoh lain seperti dalam pembahasan RUU Ormas dimana fraksi-fraksi anggota koalisi juga berbeda-beda pendapatnya. ”Di sini pilihan PKS juga berbeda dengan pilihan anggota koalisi lainnya,” katanya.

PAN, lanjut dia, juga berbeda ketika meminta penundaan penyelesaian RUU ini. Dia menambahkan, keberadaan koalisi pada akhirnya tergantung pada interest masing-masing anggotanya juga. “Jadi pintar-pintarnya saja lah memainkan isu politiknya selama masalah hukum atau prosedurnya tidak dilanggar,” jelasnya.

Ronald menilai keberadaan koalisi saat ini justru telah menyandera lebih awal proses demokrasi di Indonesia. Koalisi menurutnya merusak independensi parlemen yang harusnya bebas. “Anggota DPR itu harusnya bebas, tapi tersandera oleh fraksi dan fraksi juga seperti tersandera oleh koalisi,”katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, secara aturan hukum penolakan PKS juga biasa saja karena dalam pembahasan RUU APBN boleh saja pro dan kontra. “Tentu ada pilihan dan konsekuensinya.Sekarang tinggal pimpinan koalisi saja yang memutuskan. Secara politik PKS boleh saja didesak, tapi secara hukum prosedural tidak,” tandasnya.

ian/snw/jotz

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.