PELECEHAN SEKS ANAK

Anggaran Lapindo Muncul Lagi di APBN-P 2013?

Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman. (metrotv)
Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi Muhammad Sohibul Iman. (metrotv)

Jakarta, FK – Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi Muhammad Sohibul Iman tidak tahu latar belakang dimunculkannya lagi penganggaran terhadap penanganan kasus lumpur Lapindo yang tertuang dalam pasal 9 UU APBN-P 2013.

“Ya, media bisa menafsirkan sendiri apa makna masuknya pasal 9 soal Lapindo dalam APBN-P itu. Soal adanya dugaan deal-deal tertentu, ya silakan diartikan sendiri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Menurut dia, soal pengaturan dan uraian secara detil pasal 9 UU APBN-P 2013 itu, cukup diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) saja. Sebab, UU itu cukup mengatur yang sifatnya umum saja dan tidak sedetil itu. “Sebetulnya, itu harusnya ada di Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

Meski demikian, Sohibul mempersilakan jika ada masyarakat yang keberatan atas UU APBN-P 2013 itu, untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita persilakan saja kalau ada masyarakat yang punya legal standing. Pasti kita mendukung bila diuji materikan,” tandasnya.

Dalam pasal 9 UU APBN-P 2013 ayat (1) dijelaskan, bahwa untuk kelancaran upaya penganggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun 2013, dapat digunakan :

a. Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan); dan 9 rukun tetangga di 3 kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi).

b. Bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta berdampak lainnya pada 66 rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan kelurahan Porong).

Sedang di ayat (2) disebutkan, salam rangka penyelematan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul Lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS TA 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburuan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong), dengan pagu paling tinggi sebesar Rp 155 miliar.

Fk/AM

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.