Sidang Peradi versus OC Kaligis

 

Otto Hasibuan (sofyan/forumkeadilan.com)
Otto Hasibuan (sofyan/forumkeadilan.com)

Jakart, FK –– Sidang lanjutan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan pengacara senior Otto Cornelius Kaligis (OCK) terhadap Dewan Kehormatan Daerah (DKD) DKI Jakarta kembali digelar Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (30/4). Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yakni Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan yang diajukan Jack R Sidabutar, Alex R Wangga, Sonny Kusuma, Fathurin Zen dan Andang L Binawan selaku tergugat I sampai V dan sekaligus majelis kehormatan yang dibentuk DKD Peradi DKI Jakarta.

Dalam keterangannya di depan majelis hakim, Otto menjelaskan bahwa DKD tidak bisa dituntut perdata mapun pidana ketika menjalankan tugas mengadili suatu perkara, karna DKD melaksanakan undang-undang advokat.

“Kewenangan yang dijalankan oleh dewan kehormatan peradi itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang advokat. Diatur oleh undang-undang advokat diberikan oleh undang-undang advokat,” ujar Otto.

Menurutnya seorang yang sedang menjalankan tugas tidak bisa dituntut perdata maupun dipidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8, Pasal 26 dan Pasal 27 undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 tentang kode etik advokat.

Sebelumnya Slamet R kuasa hukum pengugat dari OCKaligis sempat mengajukan protes kepada majelis hakim ihwal dijadikannya Otto sebagai ahli dipersidangan. Sebab menurut Slamet akan terjadi konflik interes Otto sebagai Ketua Umum Peradi. Selain itu nama Otto Hasibuan, OC Kaligis serta Elza Syarief ada dalam surat kuasa M Nazarudin.

“Dikhawatirkan keterangannya tidak obyektif. Sebab dalam Pasal 12 undang-undang advokat itu mengatakan bahwa organisasi Peradi adalah pengawas para advokat. Bagaimana dia ( Otto Hasibuan) mengawasi para advokat ketika dia menjadi ahli dari salah satu pihak tergugat. Yang isinya orang-orang dewan kehormatan (tergugat),” kata Slamet kepada forumkeadilan.com, Selasa (30/4), di PN Jakbar.

Sebaliknya menurut tergugat I Jack R Sidabutar menjelaskan keberatan penggugat membandingkan peradilan kode etik sama dengan peradilan kasus perdata. “Jadi kalau kasus perdata apa yang dituntut diputuskan majelis. Tapi dalam pelanggaran kode etik perilaku dan tingkah laku dia (OC Kaligis) di peradilan merupakan dasar putusan,” kata Jack Sidabutar.

Untuk diketahui kasus ini berawal dari pengaduan Sujudi Reksoputranto seorang pengacara asal Yogyakarta ke DKD DKI Jakarta. Sujudi kemudian mengadukan dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan OC Kaligis.

Atas pengaduan itu para tergugat selaku Majelis Kehormatan Peradi DKI Jakarta pada 8 Juni 2012 dengan putusan nomor 080/Peradi/DKD/DKI-Jakarta/Putusan/VI/2012 dengan irah-iran Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun salah satu amar putusannya menyatakan pengaduan pengadu tidak dapat diterima. Tim kuasa hukum OC Kaligis mengatakan dengan putusan itu maka para tergugat tidak memiliki kewenangan menghukum pengugat. Namun faktanya para tergugat tetap menghukum penggugat walaupun aduan Sujudi dinyatakan tidak dapat diterima.

sofyan/jotz