Penghapusan Kereta Ekonomi Melanggar Hukum

ilustrasi KRL Ekonomi. (metronews)
ilustrasi KRL Ekonomi. (metronews)

Jakarta, FK – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, penarikan KRL ekonomi non AC relasi Serpong-Tanah Abang secara sepihak oleh PT KAI dan dilakukan tanpa koordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, merupakan pelanggaran hukum.

“Langkah tersebut sangat disayangkan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Arwani dalam rilisnya, Selasa (7/5).

Arwani menegaskan, pola perubahan subsidi ini harus tetap mengedepankan pemihakan kepada kelompok masyarakat bawah.

Dalam perjanjian PT KAI dengan Ditjen Perkeretaapian disebutkan, penghapusan Kereta Ekonomi Non AC diperbolehkan, jika  perubahan pola subsidi (PSO) Kereta Api sudah selesai dibahas. “Nah, sampai hari ini pembahasannya kan belum tuntas. Rencana perubahan subsidi akan dilaksanakan Juli 2013,” tandasnya.

Formulasi itu hingga kini belum pernah disampaikan ke DPR. Artinya, PT KAI belum sepenuhnya menyiapkan segala perangkat atas penghapusan KRL Ekonomi ini. Sementara, subsidi langsung kepada masyarakat miskin harus dilakukan.

“Kami mendesak kepada PT KAI untuk segera mencabut kebijakan penghapusan KRL Ekonomi ini sesuai dengan perjanjian semula. Kami juga mendesak Kementerian Perhubungan agar memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT KAI ini,” pungkas sekretaris F-PPP ini.

Arf