Penarikan Utang Baru, Kesalahan Pemerintah

ilustrasi. (antara)
ilustrasi. (antara)

Jakarta, FK – Fraksi Partai Gerindra memperkirakan pemerintah akan sulit menyelesaikan pembayaran utang yang saat ini sudah mencapai Rp 2.000 triliun. Penarikan utang baru akan menjadi kurang bermanfaat di tengah penyerapan anggaran yang masih buruk.

Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra Fary Djemi Francis saat menyampaikan sikap fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

Ia menyampaikan, merupakan kesalahan besar jika utang-utang baru yang digunakan untuk membiayai pembangunan dianggap merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Cara ini jelas merupakan kesalahan besar pemerintah yang terus dibiarkan dan pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat. Karena, penarikan utang baru akan menjadi kurang bermanfaat di tengah penyerapan anggaran yang masih buruk,” ujarnya.

Hal ini semakin diperparah dengan praktik pemborosan pada proyek-proyek yang tidak prioritas, tidak produktif, dan terjadinya kebocoran anggaran yang sangat besar. “Dalam konteks semacam ini, penambahan utang baru hanya memberi peluang bagi praktik penyelewengan di tingkat pengelola proyek utang,” tuturnya.

Kata Fary, peningkatan beban pembayaran utang setiap tahun, telah menggeser orientasi kebijakan politik anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pembayaran utang yang terlalu besar, menyebabkan terjadinya perampasan hak rakyat untuk menikmati hasil dari kegiatan ekonomi nasional.

Gerindra melihat, penerimaan negara, sebagian besar digunakan untuk membayar utang kepada kreditor asing dan investor pemegang surat berharga negara. “Pada tahun-tahun mendatang, manakala pendapatan nasional kita meningkat, maka seyogyanya utang harus dihentikan. Belanja negara juga harus disesuaikan dengan pendapatan negara, sehingga tidak membuat negara ini tergantung pada utang yang akan membebani generasi mendatang,” tegasnya.

Kebijakan fiskal yang telah dilakukan pemerintah selama ini telah membuat perekonomian semakin tergantung pada lembaga multilateral seperti Bank Dunia, dan kehendak pasar yang dikendalikan oleh pemodal besar yang berasal dari luar negeri. Kondisi ini telah membuat sektor riil melambat dibandingkan sektor jasa keuangan yang melaju pesat.

Pada saat yang bersamaan, kondisi ini juga menghambat berjalannya agenda penciptaan lapangan kerja baru, untuk mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan yang menjadi tugas pemerintah.
Kinerja kebijakan fiskal yang dicapai oleh pemerintah selama ini menunjukkan, bahwa anggaran pemerintah berdampak kontraktif terhadap perekonomian nasional, dan belum bisa berperan optimal dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Karenanya, Fraksi Gerindra mengharapkan kebijakan fiskal pemerintah dapat berkorelasi langsung dengan penguatan kemandirian perekonomian nasional. “Karena, hanya dengan kemandirian perekonomian nasional, kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi bangsa yang makmur dan bermartabat,” pungkasnya.

Arf