Pemerintah Indonesia Siapkan RUU Program Wajib Militer ?

Ilustrasi Sejumlah prajurit TNI berbaris sambil memegang senjata. (ist)
Ilustrasi Sejumlah prajurit TNI berbaris sambil memegang senjata. (ist)

Jakarta, FK – Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menilai, saat ini belum diperlukan keterlibatan buruh untuk program wajib militer, sebagaimana dirancang dalam RUU Kompenen Cadangan versi pemerintah yang telah diserahkan ke DPR.

“Kalau menurut saya, saat ini belum diperlukan keterlibatan wajib milter bagi kelompok buruh. Kecuali kondisi negara dalam keadaan perang dan genting, sehingga militer sudah kewalahan hadapi musuh, dan perlu keterlibatan masyarakat sipil untuk memperkuat pasukan,” ujar Ribka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5).

Kata  Ribka, yang dibutuhkan kelompok buruh saat ini adalah mendapatkan upah yang layak, agar kehidupannya menjadi sejahtera. Karena, pada realitanya upah buruh dalam negeri sangat murah, dan mereka hidup dalam kondisi serba minim, sulit dan jauh dari kata sejahtera.

“Jadi, yang justru negara dan pemerintah lakukan dan perhatikan untuk kelompok buruh adalah, bagaimana menciptakan sistem dan aturan yang bisa mendorong kelompok buruh hidup sejahtera. Yaitu, dengan upah yang memadai, sistem kerja yang menjamin kesejahteraaan, dan masa depan mereka,” tukas politisi PDIP ini.

Karena itu, ia menentang upaya sistem yang akan dibangun untuk membuat militerisasi kelompok buruh melalui program wajib militer yang akan diterapkan. “Saat militer masuk kampus lewat Menwa saja saya tolak, apalagi sekarang akan masuk ke kolompok buruh. Saya tidak setuju dan menolak,” tegasnya.

Dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara diatur bahwa PNS dan pekerja swasta wajib latihan militer. Selama latihan, mereka akan mendapat gaji dan asuransi jiwa. Setelah pelatihan, mereka menjadi bagian dari komponen cadangan militer selama masa bakti 5 tahun.

Disisi Lain Rancangan Undang-Undang Program Wajib Militer

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufik Kiemas mendukung penuh pelaksanaan wajib militer bagi Warga Negara Indonesia. Saat ini, Wajib militer bagi setiap warga negara Indonesia masuk dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Negara (RUU Komcad). “Perlu (wajib militer). Tiap negara di dunia ada wajib militer, itu komponen cadangan. Saya setuju,” kata Taufik.

RUU ini masih belum menjadi prioritas dalam pembahasan RUU di DPR. Pembahasan RUU Komcad tergantung pada berlangsungnya RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Meski begitu, beberapa tokoh setuju jika setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pelatihan militer dan Taufik Kiemas adalah salah satunya.

Wajib militer ini, lanjut Taufik, tidak hanya berguna jika terjadi perang saja. Tetapi bisa digunakan pada saat terjadi gempa. Masyarakat sudah dibekali dengan kemampuan menangani berbagai masalah. “Masalah gempa juga harus siap siaga,” kata politisi senior PDIP itu.

Taufik mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan adanya wajib militer ini. Sebab, sebenarnya, kewajiban membela negara adalah amanat Undang-Undang Dasar. “Jadi jangan khawatir.”

Pasal 6 ayat 3 RUU Komcad menyebutkan, Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur, yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat 3 berbunyi, pegawai negeri sipil, pekerja, dan buruh, yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Arf

You might also like