Pemerintah-DPR Belum Bulat Soal BBM dan BLSM

Jakarta, FK — Di Kantor Kepresidenan, Senin (13/5), berlangsung rapat konsultasi Pemerintah-Pimpinan DPR. Antara lain membahas kenaikan harga BBM subsidi dan paket kompensasi (bantuan langsung sementara masyarakat, BLSM).

Ketua DPR Marzuki Alie mengklaim DPR menyetujui rencana kenaikan BBM subsidi. Secara umum DPR, ungkap Marzuki, menyetujui rencana pemerintah untuk merubah asumsi makro ekonomi dalam upaya menyelamatkan kondisi fiskal dan APBN, melalui pengajuan RAPBN-P.

Soal kenaikan harga BBM rupanya suara DPR belum bulat. Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo menyatakan belum semua fraksi setuju. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan salah satunya yang belum menyetujui kenaikan harga BBM.

BLSM Masih Mengganjal

Menko Kesra Agung Laksono mengakui dari empat paket kompensasi yang disiapkan pemerintah, tinggal paket BLSM yang belum ada kesepakatan. Pemerintah, rencananya akan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150.000/bulan selama empat bulan hingga lima bulan.

Rencananya, rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta RTS atau meliputi kurang lebih 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun – hingga Rp 14 triliun

Agung menambahkan, Presiden menunjuk Wakil Presiden Beodiono memimpin tim sosialisasi program BLSM ini. Sosialisasi sangat penting karena akan transparan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Agung mengatakan program BLSM tidak sepatutnya dicurigai sebagai trik pemerintah untuk menguntungkan salah satu parpol.

“Silakan semua ikut mengawasi bersama. Bapak Presiden mengatakan toh Mensosnya dari PKS, Menko Kesranya dari Partai Golkar, Menko Perekonomiannya dari PAN. Malah tidak ada partai pemenang pemilu,” katanya.

Banyak fraksi di Senayan yang masih menolak rencana BLSM ini.

jotz/setkab/berbagai sumber