Kejagung Pertanyakan Kesadaran Hukum Komentator Kasus Chevron dan IM2

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (hukumonline.com)
Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (hukumonline.com)

Jakarta, FK — Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung mempertanyakan berbagai pihak yang mengomentari jalannya persidangan dua kasus korupsi korporasi. Yakni kasus PT Indosat Mega Media (IM2) yang diduga merugikan negara senilai Rp 1,3 triliun dan kasus bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau yang diduga merugikan negara senilai Rp 210,25 miliar.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menilai penanganan kasus korupsi itu telah sesuai dengan putusan yang berlaku. Masalah ada beda pendapat atau tidak, hal itu tak menjadi persoalan.

“Saya pikir biarlah mereka berupaya sedemikian rupa. Tapi tolong dicatat, bahwa yang kami lakukan adalah menegakkan hukum, memberantas korupsi,” ucap Adi Toegarisman di Kejagung, Jakarta, Selasa (7/5) silam.

Adi menilai komentar berbagai kalangan atas proses pengadilan PT IM2 dan PT CPI sedang berjalan, menunjukkan tingkat kesadaran hukum para komentator tersebut dalam pemberantasan korupsi perlu dipertanyakan.

“Jadi kita pertanyakan, tingkat kesadaran hukum mereka sampai di mana. Hargai dong, kami sedang menegakkan hukum. Dan kita bukan cari-cari alasan kok. Ingat yang akan kami kerjakan adalah untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Adi.

Sebelumnya, Komnas HAM mempertanyakan sikap Kejagung yang memproses kasus dugaan korupsi PT CPI. Dalam kasus Chevron di Riau yang diduga merugikan negara senilai Rp 210,25 miliar, Kejagung telah menyeret lima tersangka ke pengadilan Tipikor.

Sementara kasus dugaan korupsi mantan Dirut PT IM2 Indar Atmanto (IA), pun demikian, tengah disidangkan di pengadilan Tipikor. Dalam kasus IM2 hasil audit BPKP yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2.

mut/lpt6