FPDIP: Pemerintah Jangan Hapus Subsidi

ilustrasi Kemiskinan. (portalkbr.com)
ilustrasi Kemiskinan. (portalkbr.com)

Jakarta, FK – Fraksi PDIP berpandangan, subsidi masih diperlukan karena masih banyak rumah tangga miskin. Apalagi, sekitar 55 persen masyarakat memliki kemampuan belanja yang rendah. Itu menunjukkan masih terjadi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

“Ketimpangan masyarakat makin parah dan harus segera diatasi. Kalau ada peningkatan ekonomi berkeadilan, berkeadilan seperti apa?” tanya juru bicara FPDIP Sayed Muhammad Mulyadi saat menyampaikan sikap fraksinya atas pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (23/5).

FPDIP juga melihat harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat tak terkendali. Meski belanja negara 2014 naik yang ditopang oleh pajak, namun Fraksi Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai masih banyak markus (makelar kasus) pajak yang belum bisa diatasi. Sementara, banyak potensi pajak yang harus terus digali, terutama untuk sektor pertambangan dan penanaman modal asing.

Untuk belanja negara, PDIP meminta pemerintah harus mendahulukan kebutuhan belanja yang bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya dengan menciptakan lapangan kerja. Sebab, saat ini yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Rp 45 juta per tahun untuk pegawai. Sementara, dana yang dikeluarkan untuk masyarakat miskin hanya Rp 2 juta per orang pertahun. “Karenanya, kami meminta agar pemerintah memperbaiki manajemen keuangan negara, dan jangan ada utang baru,” tandasnya.

Arf