DPD Akan Kunjungi Musi Rawas

Wakil Ketua DPD, La Ode Ida (ketiga kiri) didampingi Anggota DPD memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5). FOTO FK/Arief Manurung
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida (ketiga kiri) didampingi Anggota DPD memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/5). FOTO FK/Arief Manurung

Jakarta, FK – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengutuk insiden di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaskan empat warga dan enam polisi luka-luka.

“Kami prihatin dengan peristiwa Musi Rawas, yang sebetulnya tidak perlu terjadi andai saja proses pemekarannya itu berjalan mulus,” ujar Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida di Kompleks, Parlemen, Senayan, Kamis (2/5).

Laode menjelaskan permohonan pemekaran Musi Rawas utara ini sudah diajukan ke DPR tahun 2011 lalu. Dokumennya juga sudah lama masuk ke DPD, dan tidak ada yang salah dalam proses pelaksanaan pemekaran daerah tersebut.

Untuk itu, kata La Ode, DPD akan ke Musi Rawas Senin (6/5) mendatang, untuk mengecek TKP (Tempat kejadian Perkara) dan bertemu langsung dengan elemen-eleman terkait di sana.

“Jadi, sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk menunda mengesahkannya menjadi sebuah otonomi baru. Anehnya, kemudian dimunculkan fakta-fakta baru, sehingga terjadi penundaan,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Ini adalah buah politik buying time (mengulur waktu) yang sebetulnya tidak perlu dilakukan.

La Ode mengingatkan agar jangan sampai ada tradisi transaksional yang tidak memuaskan satu pihak, yang akhirnya mengacu pada politik buying time. Apalagi penundaan pengesahan atas pemekaran daerah itu tidak diikuti dengan penjelasan transparan kepada masyarakat di daerah, sehingga menimbulkan kerusuhan.

arf