Setujui Enam Ruas Jalan Tol, Jokowi Dapat Tekanan dari Pusat

Jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang yang masih dalam proses penyelesaian difoto dari udara di sekitar Kuningan, Jakarta. (foto: antara)
Jalan layang non tol Kampung Melayu-Tanah Abang yang masih dalam proses penyelesaian difoto dari udara di sekitar Kuningan, Jakarta. (foto: antara)

Jakarta, FK –  Mega proyek ruas enam jalan tol dalam kota yang digagas sejak pemerintahan Sutiyoso ini akhirnya disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Namun, banyak yang menilai keputusan Jokowi itu hasil tekanan dari Pemerintah Pusat.

“Inkonsistensinya yang harus digaris bawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali,” ujar Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti Nirwono Joga saat dihubungi wartawan, Jumat (11/1).

Dia mengatakan Jokowi mendapatkan tekanan karena usai mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Mantan Walikota Solo ini langsung mengambil keputusan untuk melanjutkan proyek tersebut.

Menurutnya, pembangunan enam ruas tol dalam kota tersebut hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Sebab, enam ruas tol dalam kota hanya akan efektif selama 2-3 tahun.

“Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal,” katanya.

Selain itu, enam ruas jalan tol ini belum terkonsep jelas. Seperti, konsep pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas ruas tol itu.

“Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara manapun yang diselesaikan karena pembangunan jalan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin,” terangnya.

Dia mencontohkan ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Selain itu, juga dipertanyakan keinginan penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di jalan tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.

“Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam ruas tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup,” tandasnya.

Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.

Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.

mdk

Comments are closed.