PPATK: Modus Pencucian Uang Lewat Transaksi Tunai Susah Dilacak

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (tengah) menyaksikan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar (kanan) dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kiri) menandatangani nota kesepahaman antara MK dan PPATK mengenai komitmen anti korupsi dan anti pencucian uang di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/1). (foto: antara)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD (tengah) menyaksikan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar (kanan) dan Kepala PPATK Muhammad Yusuf (kiri) menandatangani nota kesepahaman antara MK dan PPATK mengenai komitmen anti korupsi dan anti pencucian uang di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/1). (foto: antara)

Jakarta, FK –  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan banyak modus pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi keuangan secara tunai. Atas temuan ini, PPATK mengaku kesulitan melakukan pelacakan dan membuktikan adanya praktik pencucian uang.

“PPATK menemukan banyak transaksi yang termasuk suap sifatnya tunai. Proses penyidikan relatif tidak sampai ke hulu karena dijalankan secara tunai sehingga sulit dilacak,” ujar Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam acara penandatangan nota kesepahaman pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara PPATK dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (7/1).

Yunus mengatakan, modus pencucian uang melalui transaksi tunai ini sedang marak dilakukan. Menurut dia, hal ini menjadi kendala baru bagi PPATK dalam melakukan pelacakan.

“Jika dengan menggunakan cara transfer antar bank akan mudah dikenali,” kata Yusuf.

Lebih lanjut, Yunus berharap, kendala itu dapat teratasi melalui kerjasama antara PPATK dengan lembaga peradilan seperti MK. “Setidaknya, salah satu kendala seperti data identitas pihak yang dicurigai melakukan tindak pidana pencucian uang dapat diatasi menggunakan jaringan yang dimiliki MK,” jelas dia.

ant/dhn

Comments are closed.