MK Hapuskan Sistem Kasta Dalam Pendidikan

Sejumlah orang tua/wali murid berfoto bersama seusai menghadiri sidang pembacaan amar putusan pengujian pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/1). (foto antara)
Sejumlah orang tua/wali murid berfoto bersama seusai menghadiri sidang pembacaan amar putusan pengujian pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (8/1). (foto antara)

Jakarta, FK –  Keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) menjadi polemik. RSBI dan SBI dinilai sebagai bentuk diskriminasi di dunia pendidikan.

Dengan segudang fasilitas yang ditawarkan, RSBI atau SBI hanya mampu dinikmati siswa dari golongan berada. Tak heran komersialisasi pendidikan pun disematkan kepada sekolah yang memiliki predikat tersebut.

Hal ini lantaran, mayoritas pendanaan RSBI-SBI dibebankan kepada orang tua murid dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga RSBI-SBI menjadi sekolah yang sangat mahal serta memiliki kasta tersendiri bagi para guru dan muridnya.

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyatakan keberadaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI/SBI) tidak ada lagi. Dengan demikian, status RSBI/SBI kembali menjadi sekolah biasa.

“Menjadi sekolah biasa. Tidak ada label internasionalnya,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar usai persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/1).

Akil mengatakan, keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar adanya RSBI-RSI bertujuan agar pemerintah membuat sekolah rintisan yang nantinya akan menjadi sekolah internasional. Tetapi, keberadaan norma dalam pasal itu tidak memiliki penjelasan dalam pasal-pasal sebelumnya.

“UU Sisdiknas itu tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba pasal itu muncul begitu saja sehingga dibatalkan,” kata Akil.

Akil juga menegaskan, pembatalan pasal ini kemudian berdampak pada status RSBI/SBI yang kini tidak memiliki kekuatan hukum. “Konsekuensinya harus dibubarkan,” ujar dia.

Dalam putusannya hari ini, MK menilai RSBI menimbulkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Atas alasan itu, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk membubarkan RSBI.

Atas putusan ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghormati putusan MK yang membubarkan RSBI-SBI. Kendati demikian Kemendikbud tetap akan memberikan bantuan kepada sekolah yang berkualitas.

“Apapun keputusannya pemerintah sangat menghormati dan menghargai. Karena tidak ada substansinya, pengabaian kualitas. Basisnya pada kinerja masing-masing sekolah. Nantinya bisa jadi di sekolah menengah dan dasar ada hibah itu sehingga bisa jadi berkualitas,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, saat jumpa pers di kantor Kemendikbud, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).

Nuh mengharapkan, kendati RSBI dan SBI telah dihapuskan, pihak sekolah diminta tetap meningkatkan kualitas dalam mencanangkan program-programnya.

Dengan dibubarkannya RSBI-RSI, benarkan sistem kasta di dunia pendidikan yang membedakan si kaya dan si miskin jadi hilang?

mdk 

Comments are closed.