Masyarakat Belum Kenal Istilah Redenominasi

Ilustrasi Redenominasi.
Ilustrasi Redenominasi.

Jakarta, FK –  Rencana kebijakan redenominasi oleh pemerintah dinilai belum tersosialisasikan dengan baik. Pemerintah pun diminta untuk menyampaikan ide tersebut dengan cara yang lebih sederhana.

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengungkapkan, bahasa redenominasi hanya dimengerti hanya kalangan tertentu saja. “Belum sampai ke warga menengah ke bawah,” ungkapnya saat dihubungi wartawan, hari ini.

Oleh karena itu, Tulus meminta pemerintah untuk mengungkapkan bahasa tersebut secara lebih sederhana. Sehingga, seluruh masyarakat dapat mengerti apa itu redenominasi. Jika tidak, tuturnya, maka akan terjadi kekacauan saat kebijakan tersebut diterapkan. “Ini hal baru selama ini kita tidak kenal dan tahu,” jelasnya.

Meski demikian, Tulus sepakat jika redenominasi dilakukan. Menurutnya, dijit mata uang rupiah memang terlalu tinggi ketimbang negara-negara lain. Sehingga, dapat menjadikan inefisiensi.

Seorang karyawan swasta di perusahaan transportasi Taufan Sembodo mengungkapkan, baru pertamakali mendengar kata redenominasi. “Belum dengar. Baru dengar sekarang,” ujarnya. Saat dijelaskan apa itu redenominasi, warga Jakarta ini pun tidak setuju. Menurutnya, warga akan rugi jika kebijakan tersebut diterapkan.

“Yang sekarang ini saja sudah gak ada nilainya. Ya kembali ke jaman Diponegoro dong. Jelas enggak setuju,” ujarnya.

Gubernur Bank indonesia (BI) Darmin Nasution, menyatakan bahwa redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang memiliki risiko adanya potensi kenaikan harga akibat pembulatan harga ke atas secara berlebihan oleh oknum-oknum tertentu.

Untuk itu, BI beserta pemerintah mengantisipasi risiko tersebut dengan memasukkan berbagai ketentuan di dalam Rancangan Undang-undang Redenominasi yang secara tegas mengatur praktik pembulatan harga.

“Itu harus memenuhi kriteria kewajaran, disertai pengawasan, dan ada penindakan tegas terhadap perilaku curang yang merugikan masyarakat luas,” kata Darmin Nasution di Jakarta, hari ini.

Darmin memperkirakan, masa transisi redenominasi akan memakan waktu enam tahun setelah pemerintah dan DPR mencapai kesepakatan. Ia menjelaskan, keseluruhan program tersebut mencakup tiga tahap utama, yaitu persiapan, transisi serta pararelisasi, dan tahap phashing out.

“Tahap persiapan yang utama adalah menyusun RUU Redenominasi, rencana percetakan uang, penyesuaian IT, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Darmin menambahkan, setelah tahap persiapan tersebut selesai, masuk pada tahap transisi. Dalam masa transisi, dua mata uang yaitu uang dengan nominal baru dan mata uang nominal lama diberlakukan secara bersamaan.

Tahapan terahir yaitu phasing out. Pada tahap ini, kata dia, BI mulai menarik mata uang lama untuk tidak digunakan lagi di pasar. Tahap ini diberlakukan setelah masyarakat telah terbiasa dengan mata uang nominal baru.

rol/dhn

Comments are closed.