PELECEHAN SEKS ANAK

Presiden SBY Kembali Selamatkan KPK

Presiden Susilo Bambang Yodhoyono saat berpidato. (sumber foto: viva)

Jakarta, FK –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali terancam lumpuh dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Sebab, lembaga pemberangus korupsi itu tengah mengalami krisis penyidik.

Polri kembali menarik 13 personelnya yang bertugas di KPK, dengan alasan masa tugasnya telah berakhir. Alhasil, jumlah penyidik KPK semakin berkurang.

Khawatir terjadi instabilitas SDM, KPK-pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) turun tangan. KPK meminta SBY segera meneken draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2005.

Dalam revisi PP tersebut tercantum mengenai SDM KPK, salah satunya soal masa tugas PNS dari lembaga negara yang bertugas di KPK. Para PNS tersebut dapat bertugas di KPK hingga 12 tahun dari sebelumnya delapan tahun.

Namun, PP tersebut belum juga diteken presiden. Padahal draf revisi telah satu bulan sampai di meja SBY.

“Jika disetujui presiden maka PP ini jadi keputusan politik terpenting untuk atasi persoalan di KPK, seperti penarikan (penyidik) yang belum saatnya. Jadi kami lakukan pendekatan hukum bukan parsial dan ad hoc yang melelahkan dan kurang produktif, jadi kuncinya di Setneg dan presiden,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (5/12).

Komentar pun muncul dari berbagai kalangan. Mereka mendesak SBY segera menandatangani PP tersebut. “Pidato presiden hanya sekedar pidato, tapi tak ada implementasi. Jangan hanya sekedar retorika, harus ada tindakan konkret, tandatangani revisi PP 63 itu,” kata anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding di Gedung DPR, Kamis, (6/12).

Presiden SBY akhirnya angkat bicara soal keterlambatan penyetujuan PP tersebut. Presiden lantas menginstruksikan bawahannya segera menyelesaikan draf revisi PP tersebut.

“PP yang mengatur penugasan penyidik Polri di KPK. Saya nilai sudah terlambat, segera selesaikan saya minta satu sampai dua hari ini disampaikan Pak Sudi (Mensesneg) kepada Menpan,” kata Presiden SBY di Komando Lalu Lintas Militer, Tanjung Priok Jakarta, Kamis (6/12).

Presiden mengaku sejak awal mendukung penugasan penyidik Polri di KPK lebih lama. Sebab, penugasan penyidik terlalu singkat tidak baik dan akan mengganggu tugas KPK. Karena itu, presiden mengusulkan agar masa tugas penyidik KPK selama empat tahun.

“Saya tugaskan segera diajukan kepada saya 1 sampai 2 hari ini agar kita sahkan agar baik untuk semuanya. Bagi Polri, KPK, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” katanya.

Lamanya respons presiden terhadap persoalan yang dihadapi KPK bukan kali ini saja terjadi. Dulu saat polemik KPK dengan Polri berlangsung presiden juga lama bereaksi.

Saat itu, KPK dan Polri ‘berebut’ menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. Dua petinggi Polri saat itu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, yakni mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo dan mantan Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo.

Kisruh KPK vs Polri semakin memanas setelah lembaga antikorupsi itu menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Jl MT Haryono, Jakarta Selatan. Saat itu, tim KPK tidak diperkenankan melakukan penggeledahan dengan alasan tak mengantongi izin Kapolri. Namun, petugas KPK akhirnya berhasil menggeledah dan membawa sejumlah barang dan dokumen yang diduga terkait dengan kasus simulator SIM.

Di saat bersamaan Polri menarik 20 penyidiknya dari KPK. Namun, enam dari penyidik tersebut memilih bertahan di KPK, salah satunya adalah Kompol Novel Baswedan yang dikenal menjadi motor penyidikan kasus simulator SIM.

Dukungan terhadap KPK pun muncul dari berbagai elemen. Mereka meminta presiden segera turun tangan. Keadaan semakin memanas karena Polri menetapkan Kompol Novel Baswedan sebagai tersangka atas kasus penembakan enam orang pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu.

Saat itu Polri dinilai mencari-cari kesalahan, karena kasus itu terjadi pada 2004 silam. Novel bahkan sempat akan dijemput oleh petugas Polda Bengkulu di Gedung KPK.

Setelah mendapat desakan publik, SBY akhirnya angkat bicara. Presiden menggelar jumpa pers di Istana Negara menyikapi polemik antara kedua lembaga penegak hukum itu. Saat itu, presiden membantah membiarkan kisruh KPK vs Polri.

Presiden lantas menginstruksikan agar Polri menyerahkan penanganan kasus simulator SIM kepada KPK sepenuhnya. Presiden juga meminta Polri menghentikan kasus Kompol Novel.

Sementara, soal penyidik, presiden meminta masa penugasan penyidik KPK yang tercantum dalam PP diatur kembali.

Pasca-pidato SBY kisruh antara KPK vs Polri mulai mereda. Hal ini menjadi bukti ketegasan presiden sebagai pemimpin nomor satu di negeri ini sangat penting untuk menyelesaikan segala persoalan.

Sebab, pembiaran tak akan berguna, apalagi menyangkut pemberantasan korupsi. Kini KPK kembali terancam mandul memberantas korupsi karena kekurangan jumlah penyidik. Peran presiden pun dibutuhkan.

ant/mdk/dhn/berbagaisumber

You might also like