KPK IKLAN

Kemenkeu Setuju Usulan Jokowi “Hilangkan” BBM Subsidi

Aktivitas Sebuah SPBU. (sumber foto: bisnisjabar)
Aktivitas Sebuah SPBU. (sumber foto: bisnisjabar)

Jakarta, FK –  Kementerian Keuangan mengaku setuju apabila ada usulan untuk menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di DKI Jakarta. Hal itu akan menghemat kuota BBM di ibukota.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mendukung pengendalian BBM Bersubsidi di ibukota. “Kuota BBM Bersubsidi di Jabodetabek itu memang kritikal. Jadi setuju sekali, kalau premium dihapus di Jakarta,” kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Menurut Bambang, rencana penghapusan BBM jenis premium ini akan lebih bagus karena sengaja diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota DKI Jakarta. Sehingga hal tersebut akan mendukung program DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan ibukota.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mendukung langkah Pemda dan Pemkot bisa bekerjasama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mekanisme penghapusan BBM jenis premium tersebut. “Apapun caranya kita dukung. Yang penting pengendalian volume BBM harus menjadi nomor satu,” tambahnya.

Sekadar catatan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar menghentikan pasokan Premium untuk Jakarta. Selain akan berdampak pada penghematan anggaran, usulan ini juga dinilainya dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mengurai kemacetan Ibu Kota.

“Kami akan usulkan kepada Pak Presiden agar di Jakarta enggak ada lagi Premium. Kan, negara jadi hemat,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (19/12/2012) sore.

Menurut Basuki, keberadaan bahan bakar bersubsidi jenis Premium hanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas. Alhasil, masyarakat tersebut berbondong-bondong menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya.

Padahal, kata Basuki, cara jitu menekan tingkat kemacetan adalah dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI yang terus mengoptimalkan pengadaan angkutan umum layak dan nyaman. Meski demikian, semua jadi tak semulus yang diharapkan. Revitalisasi bus ukuran sedang masih terbentur dengan payung hukum yang ada. Pasalnya, masing-masing pihak, kopaja dan metro mini, belum juga melebur diri menjadi Kopami.

Oleh karena itu, inisiatif Pemprov terancam mengalami sandungan akibat permasalahan ini. “Nanti kalau kami bisa mengadakan 1.000 bus baru, masyarakat jugaa akan berpikir daripada macet di mobil, mendingan naik bus yang kosong, kan,” ujarnya.

kmp

You might also like