BK DPR Janji Batasi Pelesiran ke Luar Negeri

 

Rapat paripurna di Nusantara I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. FOTO FK/Arief Manurung
Rapat paripurna di Nusantara I, Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. FOTO FK/Arief Manurung

Jakarta, FK –  Badan Kehormatan (BK) DPR berjanji akan memberikan perhatian khusus terhadap regulasi DPR terkait kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini karena pelesiran anggota DPR ke luar negeri tersebut kerap mendapat kecaman publik.

BK DPR juga berencana akan membahas hal tersebut kepada pimpinan DPR, fraksi dan alat kelengkapan DPR lainnya untuk membatasi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri.

“Ini harus betul-betul (diperhatikan), semua unsur baik pimpinan, fraksi maupun alat kelengkapan. Yang menjadi simpul sorotan kan ini, jadi perlu ada perbaikan,” jelas Ketua BK DPR Muhammad Prakosa di Gedung DPR, Kamis (13/12).

Prakosa juga menilai, kunjungan yang sering kali dilakukan anggota DPR ini harus segera dibuatkan regulasi khusus agar ke depan tidak lagi mendapat sanksi moral dari publik.

“Ini masalah managemen, baik dari fraksi karena yang mengizinkan dewan, tapi ada kebijakan sendiri dari fraksi,” imbuhnya.

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengatakan, kunjungan kerja memang penting. Namun, lanjut dia, harus dibatasi mana yang memang penting dan mana yang tidak mendesak.

“Kalau BK ke depan, ini harus dibicarakan secara serius dengan luar negeri. Dihilangkan tidak mungkin, tapi dibatasi secara selektif. 2013 Ini harus menjadi momentum perketat keluar negeri,” pungkasnya.

Meski begitu, Prakosa tidak dapat menjelaskan secara pasti seperti apa regulasi yang akan disusun dan apa hukuman bagi para anggota DPR yang melanggar aturan tersebut.

“Nanti dibicarakan dan dicarikan mekanisme, nanti akan kita sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.

mdk/dhn

You might also like