73 Hakim Dihukum Disiplin Pada 2012

Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Dr Hatta Ali SH MH (sumber foto: mahkamahagung.ri)
Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Dr Hatta Ali SH MH (sumber foto: mahkamahagung.ri)

Jakarta, FK –  Mahkamah Agung (MA) menjatuhi hukuman disiplin kepada 73 hakim selama 2012 atau naik jumlahnya dibanding 2011 yang tercatat 53 hakim.

“Ada peningkatan karena kami telah melibatkan pimpinan pengadilan banding untuk proaktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing,” kata Ketua MA, Hatta Ali, saat konperensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan pihaknya telah memberikan sanksi kepada 160 orang, dan paling banyak diberikan kepada hakim.

Selain diberikan kepada hakim, sanksi juga diberikan kepada panitera, panitera muda, panitera pengganti, pejabat struktural/fungsional, pegawai negeri sipil (PNS) selaku staf, juru sita dan juru sita pengganti.

Hatta menegaskan bahwa pihaknya telah bertekad untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim dan mengambil tindakan tegas bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.

“Apalagi, setelah dikeluarkannya PP nomor  94/2012 yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hakim, maka pimpinan MA berbulat tekad lebih giat untuk melaksanakan pengawasan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dalam menegakkan disiplin pihaknya tidak main-main, hal ini terlihat dengan banyaknya hakim yang diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

“Kalau tidak salah lima hakim, dan yang paling menarik adalah Ahmad Yamani yang telah diberhentikan dengan tidak hormat,” ungkapnya.

Hatta mengungkapkan, pihaknya tidak bisa mentolelir kesalahan yang dibuat, walaupun Ahmad Yamani sudah mengabdi menjadi hakim selama 42 tahun.

Untuk itu, MA juga berkomitmen untuk menguatkan pengawasan terhadap hakim dan aparat pendukungnya.

“Pengawasan makin kami kuatkan, ada 40 orang dari hakim tinggi di seluruh Indonesia,” katanya.

Badan Pengawas itu dibantu oleh pimpinan pengadilan tinggi (PT) di seluruh wilayah.

“Tanpa didukung pimpinan PT, maka 40 ini kurang karena harus mengawasi sekitar 8.000 hakim yang tersebar di sekitar 600 lebih pengadilan umum, agama , tata usaha negara (TUN) dan militer,” katanya menambahkan.

ant