PKL Tantang Jokowi Menggelar Sunday Market

Pedagang Kaki 5 yang sering mangkal di daerah Kota Tua, Jakarta. (sumber foto; statistik)

Jakarta, FK – Pedagang Kaki-5 menantang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berani menggelar pasar akhir pekan “sunday market” di sepanjang jalan protokol. Melalui kegiatan ini, sedikitnya 100 ribu dari total 300 ribu pedagang Kaki-5 ibukota akan terakomodir untuk menjalankan usahanya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun M Biomed, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Jokowi terkait rencana penataan pedagang Kaki-5.

Salah satu yang akan diusulkan yakni menggelar sunday market di dua jalan protokol yakni Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said. “Jika Paris, Perancis bisa melakukan, kenapa Jakarta tidak bisa. Ini akan kami usulkan ke Pak Joko Widodo,” ujar Ali Mahsun, Rabu (7/11).

Menurut Ali, keberadaan pedagang Kaki-5 ini bukan hanya sekedar menghidupi pedagangnya saja. Namun dari data yang diperoleh, hampir sekitar 1,5 juta warga bergantung hidup pada sektor ini.
Karenanya ia yakin bahwa kebijakan menggelar sunday market akan mampu memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. baik pedagang maupun warga.

Terkait rencana relokasi sekitar 15 ribu pedagang Kaki-5 ke pasar tradisional dan mal, Ali mengingatkan kepada Joko Widodo untuk tidak secara sepihak menentukan lokasi pasar yang akan dituju. Rencana itu harus melibatkan pedagang Kaki-5 itu sendiri. Sehingga nantinya tidak menjadi masalah baru, lantaran pedagang Kaki-5 ini tidak betah karena sepi pembeli dan akhirnya kembali ke jalan.

“Ini terbukti dengan banyaknya pedagang Kaki-5 yang enggan menempati tempat yang telah disediakan mal bagi mereka,” ujar Ali Mahsun seraya mengutip Perda No 2 Tahun 2002 yang mengharuskan setiap pasar modern wajib mengalokasikan 20 persen lahannya bagi usaha kecil termasuk pedagang Kaki-5

Menurutnya tidak semua penataan, sesuai dengan keinginan dari pedagang itu sendiri. “Pemerintah janga arogan memaksakan kehendak. Tempat relokasi harus dibicarakan,” katanya.

Ali Mahsun mengungkapkan, pedagang Kaki-5 hanya ingin tempat yang berbasis pasar dan ekonomi. Kalau tak ada basis ekonominya mereka tidak akan mau berjualan di tempat tersebut. “Gubernur harus peduli pada sekitar 300 ribu PKL yang ada di Jakarta,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta Pemprov DKI merevisi Perda nomor 1 tahun 2007 tentang pengaturan pedagangan Kaki-5. Perda harus mengatur tempat yang boleh ada PKL dan tidak boleh. “Selama ini kami bersedia direlokasi oleh Pemda, namun dua tahun kemudian kami digusur. Harus ada kepastian hukum, pemda harus konsisten,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Gubernur DKI, Joko Widodo menegaskan keberadaan pedagang Kaki-5 di Jakarta diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). “Perda yang sudah ada itu yang ditegakkan. Nanti akan dibuatkan kawasan dan kantong-kantong pedagang Kaki-5, sehingga tak ada yang dirugikan. Kami yang atur, jadi jangan mereka ngatur kita dong,” tegas Jokowi.

ant/dhn