Mantan Dirut PT KAI Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Direktur Utama PT KAI, Ronny Wahyudi (kiri) dan mantan Direktur Keuangan, Achmad Kuncoro, saat persidangan. (FOTO FK/Ferry Gunawan)

Bandung, FK –  Sidang tuntutan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT KAI (Kereta Api Indonesia), yang mengalami penundaan hingga beberapa kali, akhirnya digelar di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Bandung, Senin (15/10). Sebelumnya, agenda sidang pembacaan tuntutan terhadap dua terdakwa sudah dijadwalkan pada 2 Oktober 2012. Namun, terpaksa ditunda. Kejadian serupa pun berlangsung pada 9 dan 11 Oktober.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua mantan petinggi PT KAI yakni mantan Direktur Utama, Ronny Wahyudi, dan mantan Direktur Keuangan, Achmad Kuncoro, selama 12 tahun penjara. “Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan terdakwa Ronny Wahyudi dan Achmad Kuncoro dengan pidana penjara masing-masing 12 tahun,” jelas JPU Achmad Yohana, saat persidangan, Senin. Selain itu, mereka juga dituntut hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai dua terdakwa tersebut telah menguntungkan korporasi dengan cara menginvestasikan dana sebesar Rp100 miliar kepada PT OKCM, akan tetapi hal itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dan menyatakan investasi itu tak berjalan mulus.

Kasus ini terjadi pada 24 Juni 2008 ketika PT KAI, yang dipimpin Ronny, melakukan kerja sama di bidang investasi dengan PT OKCM. Dana dari PT KAI senilai Rp100 miliar diinvestasikan kepada PT OKCM dengan masa enam bulan. PT KAI dijanjikan akan menerima keuntungan 12 persen dari Rp100 miliar nilai yang telah diinvestasikan. PT OKCM juga memiliki jaminan berupa obligasi pemerintah.

Manurut JPU, kerja sama bidang investasi tersebut tidak ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PT KAI. Bahkan hingga jatuh tempo, PT OKCM hanya mengembalikan Rp55 miliar.

Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada dua terdakwa untuk menyampaikan keberatan atas tuntutan JPU pada pekan depan.”Kita tunda seminggu, Senin 22 Oktober 2012, dengan agenda menyampaikan pembelaan,” kata Ketua Majelis Hakim, Sinung Hermawan, di akhir persidangan.

A Ferry Gunawan/blc-

You might also like