Dua Jaksa Bermasalah Jadi Jamintel dan Jampidum


Gedung kejaksaan Agung (foto: kejagung)

Jakarta, FK – Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono dikabarkan telah menyetujui usulan Jaksa Agung Basrief Arief untuk mengangkat dua orang jaksa senior bermasalah menjadi Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Kedua pejabat baru tersebut adalah Adjat Sudrajat dan Mahfud Manan. Keduanya akan dilantik oleh Basrief Arief pada Kamis mendatang di Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Kepastian pengangkatan kedua jaksa senior tersebut diperoleh forumkeadilan dari sumber paling dalam di Kejaksaan Agung. Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan keduanya telah dikirimkan ke meja Jaksa Agung.

Adjat Sudrajat diangkat Presiden SBY sebagai Jamintel untuk menggantikan Edwin Pemimpin Situmorang yang semestinya sudah pensiun 6 Oktober 2012 lalu. Sedangkan Mahfud menggantikan Hamzah Tadja yang sudah pensiun dua bulan silam.

Mahfud yang akan dilantik menjadi Jampidum tersebut, setidaknya pernah terlibat masalah serius pada 2001 silam. Saat itu Mahfud menjadi Asisten Pidana Umum (Aspidum) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pejabat kelahiran 15 Oktober 1854 tersebut melepaskan kapal sitaan kasus pembalakan liar (illegal logging). Padahal TNI AL sudah bersusah payah menangkap kapal pembalak hutan Kalimantan tersebut di perairan Kalimantan.

Akibat perbuatannya, Mahfud yang kini menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kejagung tersebut, diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang saat itu dijabat oleh Ahmad Lopa.

Jaksa Agung yang saat itu dijabat oleh MA Rachman juga menjatuhkan sanksi berupa mencopot jabatan Mahfud dari posisi Aspidum menjadi jaksa fungsional alias jaksa tanpa jabatan struktural di Kejaksaan Agung.

Adjat Sudrajat yang juga akan dilantik bersama Mahfud juga tak jauh beda. Staf Ahli Jaksa Agung bidang Intelijen itu pernah dihukum pengawasan berupa pencopotan dari jabatan.

Sanksi itu jatuh ketika Adjat menjadi Kepala Kejari Sumedang. Namun sumber masalah yang ia hadapi sewaktu dicopot dari jabatanya penanganan perkara di Ketapang, Kalimantan Barat. Saat itu Adjat adalah Kepala Kejari Ketapang. Sama seperti Mahfud, Adjat juga difungsionalkan alias tanpa jabatan.

Menurut informasi, masalah Adjat bukan hanya itu saja. Informasi yang dihimpun forumkeadilan menyebutkan bahwa pejabat ini pernah hampir ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika menduduki suatu jabatan di Banten. Ia juga berkali-kali dilaporkan oleh masyarakat kepada Jamwas ketika menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pngangkatan kedua jaksa senior bermasalah tersebut tentu saja mengagetkan banyak kalangan. Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Boyamin Saiman, mengatakan bahwa kedepan kejaksaan agung akan semakin edan. “Gimana nggak makin edan,  kok pejabat bermasalah yang dijadikan pimpinan. Bagaimana kejaksaan mau benar bila pemimpinnya tidak benar,” ujarnya kepada forumkeadilan, Senin (22/10). 

Aktivis antikorupsi ini menyebut bahwa keberadaan kedua jaksa agung muda baru tersebut menambah banyak jajaran jaksa agung muda yang bermasalah. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) D Andhi Nirwanto tercatat pernah ditahan kepolisian dalam kasus rekayasa perkara Nyo Beng Seng.

Jaksa agung muda lain juga tak jauh beda. “Saya kuatir nanti akronim JAM disingkat masyarakat menjadi Jaksa Agung berMasalah,” ujarnya sinis.

Tudingan Boyamin kejaksaan semakin edan dalam merekrut pimpinan tampaknya ada benarnya. Selain mengangkat tiga orang jaksa senior dengan masa lalu bermasalah, seperti Andhi Nirwanto, Mahfud Manan dan Adjat Sudrajat.

Basrief dikabarkan juga akan mengangkat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Muhammad Salim, menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin). Rapim pengangkatan Salim dilakukan setelah pelantikan Adjat dan Mahfud Salim sebagaimana diketahui adalah Direktur Penyidikan pada Jampidsus saat penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibat kasus Urip tersebut, Jaksa Agung saat itu dijabat Hendarman Supandji terpaksa mencopot Salim dari posisi direktur penyidikan bersama atasannya Kemas Yahya Rahman yang ketika itu menjadi Jampidsus.

 

Syamsul/dhn

() KOMENTAR ANDA