Pemerintah Cederai Konstitusi, 70.000 Buruh Koperasi Terancam Menganggur

Koperasi tidak dilihat lagi sebagai institusi yang dilindungi oleh konstitusi yang menyatakan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, yang semestinya harus dikembangkan dan dibesarkan oleh negara.

0

Adanya upaya Pemerintah melalui Menteri Perhubungan RI untuk melibatkan badan hukum lain dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengelola TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di pelabuhan selain Koperasi TKBM Pelabuhan, membuat eksistensi 105 Koperasi TKBM Pelabuhan Se-Indonesia dengan jumlah anggota TKBM sekitar 70.000 orang terancam tidak bekerja. Upaya itu dengan jelas diperlihatkan Kemenhub RI lewat surat No. KP.108/1/10/PHB/2016 tanggal 19 Desember 2016, Perihal Penataan dan Pengelolaan TKBM di Pelabuhan yang ditujukan kepada Kemenkomaritim RI.

Mempertegas keinginan Kemenhub RI tersebut, Kemenkomaritim pada 10 November 2017 sudah bersiap untuk menfasilitasi penandatanganan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI tanpa melibatkan Kementerian Koperasi yang akan mengubah SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi menjadi regulasi operasional Koperasi TKBM akan ditandatangani dan akan tetap memasukkan PT untuk dijadikan pengelola TKBM di pelabuhan selain Koperasi TKBM Pelabuhan. Artinya ketika keputusan bersama menteri ini ditandatangani, maka koperasi kehilangan perannya sebagai TKBM di pelabuhan, dan puluhan ribu anggotanya terancam jadi pengangguran.

Berbagai upaya perjuangan untuk mempertahankan eksistensi Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai pengelola TKBM di pelabuhan sepertinya tidak menghalangi sikap pemerintah, dalam hal ini Kemenkomaritim RI, untuk memasukkan PT sebagai pengelola TKBM selain koperasi di pelabuhan, dengan argumentasi bahwa kehadiran koperasi di pelabuhan dinilai sebagai pembuat biaya logistik nasional tinggi, koperasi inefesiensi dan tidak profesional.

Di sini, koperasi tidak dilihat lagi sebagai institusi yang dilindungi oleh konstitusi yang menyatakan bahwa koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa, yang semestinya harus dikembangkan dan dibesarkan oleh negara, namun ini justru sebaliknya. Di negara-negara lain yang tidak menjadikan koperasi sebagai institusi yang dilindungi oleh konstitusinya, mereka justru memberikan dukungan untuk perkembangan dan kemajuan koperasi. Dan kalaupun ada lini yang harus diperbaiki dalam koperasi, tentunya koperasi siap ditata dan dibina untuk lebih profesional, bukan justru melahirkan persaingan yang membuat koperasi tidak bisa tumbuh dan berkembang untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan niat dan upaya Kemenkomaritim RI terhadap keberlangsungan Koperasi TKBM Pelabuhan di seluruh Indonesia tersebut. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami tentunya ingin menguatkan dan menegakkan konstitusi menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi bangsa dengan mempertahankan eksistensi Koperasi TKBM Pelabuhan sebagai pengelola TKBM di pelabuhan. Dan apabila pemerintah tetap memaksakan kehendaknya untuk menandatangani keputusan yang kami nilai inkonstituional tersebut, maka demi tegaknya konstitusi dan untuk tetap bertahan hidup mencari nafkah di pelabuhan, kami TKBM se-ndonesia dengan sangat terpaksa melakukan mogok nasional.

Sekretaris Tim Eksistensi Koperasi TKBM Pelabuhan Se-Indonesia
Agoes Budianto

You might also like More from author