Dua Advokat Polisikan Hakim Pengadilan Jakarta Utara

0

Kantor Advokat Syafuan & Harahap, yang menjadi kuasa hukum terdakwa Hiendra Soenjoto, melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Ramses Pasaribu beserta anggotanya Suaris Sirait dan Didik Wuriyanto, karena diduga telah merampas hak dan kemerdekaan Hiendra.

Kedua orang advokat yang mempolisikan hakim tersebut adalah Nurul Syafuan dan Sahat Harahap, karena kliennya dijadikan terdakwa kembali, kendati pihaknya sudah memenangkan upaya hukum luar biasa yakni Praperadilan di PN Jakarta Selatan.

“Selain melakukan perlawanan banding, kita sudah melaporkan hakim tersebut ke polisi, berdasarkan Pasal 333 KUHP. Kami melaporkan majelis hakim atas tuduhan merampas kemerdekaan orang. Sebab, putusan praperadilan itu mengikat dan telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pokok,” ujar Sahat Harahap usai membuat laporan polisi (LP) kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Lebih lanjut, Sahat mengungkapkan bahwa LP tersebut dibuatnya, karena merasa kesal dengan kelakuan hakim tersebut. Di mana, perkara pokok yang telah digugurkan dalam sidang Praperadilan. Namun, majelis hakim kala itu menyatakan perkara yang sedang disidangkan saat ini tidak terikat dengan putusan praperadilan. “Ini luar biasa. Dasar hukum apa yang dipergunakan hakim, biarlah laporan yang menjawab. Kita sudah tidak dapat jawaban logikanya,” ungkapnya.

Ramses Pasaribu dituding telah melecehkan peradilan, karena putusan permohonan Praperadilan yang telah mengabulkan laporan polisi tidak sah, penyidikan tidak sah, P21 Jaksa tidak sah, penahanan hakim tidak sah dan termohon diperintahkan melaksanakan perintah putusan Praperadilan. Sehingga mrnimbulkan dugaan bahwa Jaksa dan hakim sekongkol melawan putusan permohonan Praperadilan.

Sidang Tetap Dilanjutkan

Dalam sidang perkara dugaan pelanggaran Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu yang telah menjadikan pengusaha Hiendra Soejonto duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, akhirnya dilanjutkan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu, menyatakan, surat dakwaan Jaksa PN Jakarta Utara telah memenuhi unsur formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP sehingga dinyatakan sah secara hukum sebagai dasar memeriksa perkara. “Menolak keberatan tim penasihat hukum untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu saat membacakan amar putusan sela pada Senin lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dalam eksepsinya, pihak Hiendra Soejonto meminta dibebaskan dari dakwaan karena perkara dugaan melanggar Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang membuat akta autentik palsu sudah di putus oleh sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga kasus tidak mempunyai dasar hukum jika tetap dilanjutkan karena dakwaan yang diajukan di PN Jakarta Utara tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pra Peradilan No.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 25 Oktober 2017.

Hakim Ramses Dinilai Melampaui Kewenangannya

Menanggapi putusan sela yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu, Ahli Hukum Pidana, Chudory menyatakan ketua majelis hakim telah melampaui kewenangannya karena putusan sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mengikat ke siapa saja,” ujur chudori saat dikonfirmasi oleh wartawan di Jakarta, Selasa.

Dia juga menuturkan, apalagi sidang itu berdasarkan pelapor yang sama, terlapor yang sama dan peristiwa pidana yang sama, tempat Locus delicti dan waktu tempus delictie yang sama, sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kan gitu bunyi putusannya, apapun alasannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentu tidak menghormati putusan sidang praperadilan itu dong,” ujarnya.

Chudory juga menjelaskan jika hasil putusan sidang tidak dijadikan rujukan ditakutkan akan menimbulkan masalah kedepan bagi pradilan kita, apalagi hakim hanya berdasarakan alasan eksepsi tidak cermat dan kaderluasa, ini sangat berbahaya bagi penegakan hukum.

Dia juga menyayangkan sikap jaksa yang memaksa dan mengkriminalisasi tersangka, mereka memaksa tanpa dasar hukum yang jelas dan ini melanggar Pidana.

Sebelumnya, diketahui Hiendra Soenjoto dijadikan (tersangka) terdakwa kembali oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan kasus sama yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan semua dakwaan dibatalkan oleh Putusan Pra Peradilan No.117/PID.Prap/2017/PN.Jkt.Sel pada tanggal 25 Oktober 2017.

Selain itu putusan sidang praperadilan tersebut juga menyatakan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) berdasarkan surat ketetapan Nomor : S/Tap/562/VII/2015 Dit, Reskrimum tanggal 9 Juli 2015, tentang penghentian penyidikan perkara (SP3), yang berasal dari berkas perkara hasil penyidikan laporan polisi no:LP/3007/VIII/2014/Dit. Reskrimum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

You might also like More from author