Tubuh Dan Struktur Kaum Gay

0

 

 

Oleh Syahruddin Syah

Penulis Mahasiswa Program Pasca Sarjana Antropologi FISIP UI

 

Giddens (1984:30) membedakan antara struktur dan strukturasi. Struktur merupakan sebuah konsep sosial, prinsip pengorganisasian totalitas masyarakat. Sedangkan strukturasi adalah aturan aturan dari sumber daya sumberdaya  yang dilibatkan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan sarana-sarana reproduksi sistem. Istilah tersebut lebih menitik beratkan dan bersinggungan dengan repoduksi kapitalisme. Keterkaitannya dengan kaum gay adalah sebuah proses anatomi biologi manusia yang menghasilkan reproduksi dari produksi yang normal, sehingga menghasilkan muatan-muatan yang tidak normal. Akibat adanya aktivitas perkawinan sesama jenis  maka hal itu menimbulkan resistensi bagi masyarakat yang memiliki satu jenis biologis, karena dinilainya telah menyimpang dari nilai-nilai kodrati.

Majalah Forum Keadilan Edisi 03 29 Mei — 11 Juni 2017 mengupas sekitar “Perkumpulan terselubung para Penyuka Sesama jenis” ini adalah sebuah fenomena ‘penyakit’ masysrakat jika menggunakan tolok ukur agama, apapun agamanya. Michel Foucault (2002:71) percaya bahwa fantasi terbesar adalah ide mengenai tubuh sosial yang dibentuk oleh universalitas kehendak. Saat ini fenomena tubuh sosial bukan merupakan pengaruh suatu konsensus, melainkan pengaruh perwujudan kekuasaan yang beroperasi pada tubuh tubuh individu..

Majalah Forum menggambarkan bukan hanya di dunia Barat dan Eropa melainkan di Asia dan Indonesia sudah menjadi fenomena yang ‘mewabah’ khususnya di kota kota besar. Ada 141 orang yang terkena razia kepolisian RI, sebagian mereka diduga melakukan pesta seks yang dilakukan oleh kelompok gay di sebuah pusat kebugaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu 21 Mei 2017. Dengan alat kekuasaan penguasa, mereka kemudian dijaring polisi. Jaring jaring kontrol kekuasaan (guadrillage) merupakan alat penyumbat kegiatan tersebut dengan adanya kekuasaan yang melindungi undang-undang tentang sanksi moral.

Indonesia adalah negara Republik dengan produk aturan aturan yang menghormati kaum agama dan peraturan perundang –undangannya. Sebaliknya Indonesia adalah bukan merupakan negara liberal yang bebas berkehendak untuk mengekspresikan segala kebutuhan tubuh. Bentuk peraturan dan perundang-undangan yang dikehendaki kaum liberian juga tidak ‘terdaftar’, sehingga kegiatan mereka oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai kegiatan ‘ilegal’.

Tubuh merupakan sebuah instrumen yang bisa digerakkan  menjadi ‘terhormat’ atau tidak ‘terhormat’. Tubuh sebagai realitas politik ketika alat negara menunjukkan kekuasaannya dengan embel embel senjata di tangan dan dengan baju yang serba loreng atau baju hijau tua. Sebaliknya ‘tubuh’ menjadi  terhina dengan pakaian compang camping dan berada di kerumunan orang terhormat. Yang menjadi fenomena struktural adalah ‘tubuh’ digerakkan dengan pakaian setengah perempuan setengah laki laki, dengan memanfaatkan tubuhnya untuk menciptakan produk sosial kaum tersendiri dari laki laki dan perempuan—yang disebut kaum gay.

Kita menyaksikan bagaimana peran tubuh kaum gay menggejala di negeri ini dengan varian organisasinya yang dikenal dengan nama LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) tidak lain karena secara psikoanalisa adanya semacam protes politik yang mengedepankan tubuh terhadap kekuasaan. Bagaimana kaum gey diperhatikan diberikan inpulls-inpuls kesembuhan dari penguasa agar bisa hidup normal.

Tumbuhnya kaum gay akibat dari keterasingan ruang ruang politik yang hampa dan menjenuhkan, situasi lingkungan yang sudah tidak normal akibat pengaruh politik, ekonomi, hukum dan kejenuhan terhadap perilaku agama dan berbagai problem sosial. Akibatnya tubuh bekerja dari struktur-struktur organ yang mengesampingkan tindakan moral dan agama. Hal itu terjadi akibat negara lalai dan  memberikan kebebasan terhadap tindakan yang tidak normal, tidak adanya pengetatan terhadap hukum dan institusi agama membiarkan mereka, sehingga ‘tubuh gay’ sebagai metafora protes terhadap kepemimpinan dari berbagai institusinya.

Lambat laun jika hal ini dbiarkan, ada celah di antara lemahnya penegakkan hukum, maka gay terus melakukan perjuangan untuk menciptakan produk hukum yang melegalkan kehidupan perkawinan mereka, seperti halnya di Taiwan, Mahkamah Konstitusinya mengeluarkan keputusan mengizinkan pernikahan sejenis, tinggal menunggu dua tahun lagi bagi pemerintah untuk menyiapkan produk perundang-undangannya. Sebelumnya sudah ada 20 negara di seluruh dunia dan 13 di antaranya berada di Eropa yang mengakui legalitas pasangan sejenis, seperti Belanda, Inggris, Belgia, Findlandia, Perancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Portugal, Spanyol,dan Swedia (Forum Keadilan, 29 Mei—11 Juli 2017)

Karena itu tidak aneh jika muncul organisasi-organisasi kaum gay atau lesbian  yang seolah sebagai publikasi pengakuan mereka terhadap legalitas hukum di Indonesia. Itulah yang terjadi pada politik tubuh, di mana tubuh sebagai  realitas politik. Hal itu terjadi jika organisasi mereka sudah cukup kuat untuk melakukan tindakan, maka mereka pun mempengaruhi struktur-struktur birokrasi dan hukum untuk membuat produk perundang-undangan sesuai dengan keinginan mereka. Gay pada realitasnya  memiliki identitas yang satu, namun karakteristik perkembangan jiwanya yang ambiguitas, sehingga cenderung kepribadiannya seolah tergambar ganda, sekaligus menunjukan kelemahan dan kekuatan tersembunyi,  dalam order of the social control..

Dengan demikian ‘tubuh’ melampaui batas-batas ruang dan waktu yang menggelinding bagai bola liar. Strukturasi terus bekerja tanpa henti selama tubuh itu masih bernafas. Strukturasi tersebut terlegitimasi dalam sebuah ikatan sosial. Oleh karena itu organisasi organisasi yang terbentuk dlam sebuah struktur, baik organisasi keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi, politik, hukum dan budaya mempunyai hak perlindungan yang dinaungi oleh tubuh pemerintah berdasarkan undang-undang. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi terhadap LGBT yang belum memiliki payung hukum khusus. Bagaimana mempertimbangkan dengan sanksi-sanksi sosial—lantaran Indonesia adalah bangsa yang masih menghargai norma-norma sosial, apalagi dengan tuntutan hak sampai melegalkan perkawinan antar jenis. Tuntutan-tuntutan ini sudah bisa dipastikan akan bermuara karena di negara-negara lain kehidupan gay, lesbi bagai bola salju—yang dinaungi oleh dan atas nama Hak Asasi Manusia (HAM).

Penulis adalah pengamat sosial-budaya,

sedang mendalami studi Antropologi di

Program Pasca Sarjana Antropologi FISIP UI

 

You might also like More from author