Putusan Pengadilan Tanpa Perintah Penahanan Tetap Sah

0

 

 Melky Sidhek Gultom, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum MRT & PARTNERS

 

Dalam praktik peradilan, sering terjadi persoalan hukum didalam hukum acara pidana, terkait masalah tahanan, yakni apakah mutlak perintah penahanan dicantumkan dalam amar putusan terhadap terdakwa yang tidak pernah ditahan di persidangan tingkat pertama?

Menurut hemat penulis perintah penahanan tersebut tidak mutlak, asalkan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in racht van gewijsde), Penuntut umum dapat segera mengeksekusi terdakwa sesuai amar putusan pengadilan. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yang menyatakan Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya tentang perintah penahanan “tidak batal demi hukum”, tetapi tetap sah secara hukum.

Perlu dicermati bahwa sesungguhnya kewenangan menahan atau tidak menahan adalah merupakan kewenangan diskresioner. Amanat Pasal 20 ayat (3) dan 28 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa (1) kewenangan untuk menahan itu sifatnya diskresioner dan (2) penahanan diperlukan selama untuk kepentingan pemeriksaan.

Menurut Penulis, selama proses persidangan Hakim tingkat pertama hanya diberikan kewenangan menahan terdakwa selama 30 hari + 60 hari = 90 hari (vide Pasal 26 ayat (1), (2) KUHAP). Apabila lewat dari 90 hari sekalipun belum selesai proses pemeriksaannya di ditingkat pertama, maka menurut hukum terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, sambil menunggu proses pemeriksaan perkara (vide Pasal 26 ayat (3) dan (4) KUHAP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jika putusan tingkat pertama itu dijadikan dasar hukum untuk menahan terdakwa, maka perintah penahanan itu menjadi melanggar hukum. Mengapa? Sebab kewenangan hakim tingkat pertama menahan terdakwa sudah tidak ada lagi, artinya tidak diatur dalam KUHAP. Jika hal itu dibenarkan, lalu sampai berapa lama lagi masa penahanan itu dilaksanakan terdakwa. Untuk menghindari polemik Pasal 197 dan Pasal 193 KUHAP tersebut, sebaiknya sebelum diucapkan putusan hakim, terlebih dahulu majelis hakim tingkat pertama membacakan penetapan penahanan terdakwa, baru kemudian membacakan vonis. Dengan demikian perintah penahanan dalam amar putusan hakim “mutlak” dicantumkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengapa begitu penting terdakwa ditahan sebelum putusan diucapkan oleh majelis hakim? Alasan pertama: untuk memenuhi amanat yang ditetapkan oleh Pasal 197 ayat 2 dan pasal 193 ayat 1 huruf (a) KUHAP. Alasan kedua: selama proses naik banding, penyelesaian proses banding ke pengadilan tinggi tidak perlu tergesa-gesa lagi. Nah, ketika tahapan proses naik banding ini sedang berjalan, Pengadilan Tinggi tidak perlu terburu-buru mengeluarkan perintah penahanan terdakwa, sebab masa penahanan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri sebelum putusan diucapkan masih berlaku hingga 30 hari (vide Pasal 26 (1) KUHAP). Sehingga soal belum dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Tinggi karena masih menunggu proses banding tidak akan menghalangi penahanannya lagi.

Perlu dipahami, harus dibedakan antara “perintah penahanan” dengan amar putusan “menjalani pidana” adalah dua sisi yang berbeda. Urgensi “perintah penahanan” hanya diperlukan selama terdakwa menjalani pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan negeri, banding dan kasasi, dengan maksud memperlancar jalannya proses pemeriksaan. Sedangkan urgensi “menjalani vonis” Hakim adalah sebagai hasil proses dari pemeriksaan terdakwa selama dalam persidangan sampai terbuktinya perbuatan terdakwa seperti didakwakan oleh Penuntut Umum.

Jika majelis hakim tetap memaksakan dalam putusannya supaya  terdakwa diperintahkan untuk ditahan, (ternyata Penuntut Umum langsung menahan Terdakwa) sementara putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa maupun Penuntut Umum masih melakukan upaya hukum banding, maka konsekuensi logisnya penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa menjadi “batal demi hukum”.

Nah, untuk menghindari agar penahanan terdakwa tersebut tidak menimbulkan polemik dilapangan, seharusnya yang berwenang melakukan penahanan terdakwa bukan lagi Pengadilan Negeri, akan tetapi telah beralih kepada Pengadilan Tinggi (tingkat banding) ketika terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan upaya hukum banding disaat putusan dibacakan oleh majelis hakim tingkat pertama, dengan syarat bahwa “Terdakwa atau Penasehat Hukum harus terlebih dahulu menandatangani “akta banding” didepan pengadilan (panitera pengganti). Jika belum ada akta banding secara tertulis, maka penetapan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi tersebut menjadi “tidak sah secara hukum”, karena dasar hukum penetapan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi belum ada.

Karena dalam implementasi sering terjadi ketika ditanyakan ketua majelis apakah terdakwa akan mengajukan banding terdakwa menjawab “naik banding”, akan tetapi berselang 7 hari masa pikir-pikir, ternyata terdakwa tidak jadi naik banding. Contoh terdakwa mantan Gubernur DKI Jakarta Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias “Ahok”, awalnya menyatakan naik banding, tetapi tiba-tiba mencabut permohonan bandingnya dari Pengadilan Tinggi DKI.

Namun menurut Penulis, sekalipun terdakwa Ahok maupun Penuntut umum mencabut akta bandingnya, menurut saya perkara tersebut harus tetap diadili di PT. DKI Jakarta, karena perkara Ahok ini murni kasus pidana. Perkara ini tanpa delik aduan-pun mutlak diproses hukum. Berbeda dengan perkara perdata, kasus perdata dapat dicabut. Menurut praktik peradilan perkara pidana yang sudah masuk ke pengadilan tidak bisa dicabut lagi. Sekalipun terdakwanya tidak pernah hadir dipersidangan hakim tetap menyidangkannya dengan amar putusan : “penuntutan tidak dapat diterima” (vide Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1981). Oleh karena itu menurut penulis kebiasaan mencabut upaya hukum terhadap kasus pidana tidak dibenarkan secara hukum. Hal ini dimaksudkan demi penegakan hukum dan kepastian keadilan.

Namun menjadi menarik kasus Ahok ini, pertama: sekalipun menurut kacamata hukum penahanan Ahok tidak sah secara hukum sejak vonis dibacakan oleh majelis Hakim tingkat pertama, lagi-lagi kuasa hukum terdakwa Ahok mengajukan upaya penangguhan penahanan, padahal penahanan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sangat diragukan keabsahannya.

Menurut penulis, dasar hukum penetapan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut juga skeptis, karena permohonan banding terdakwa tersebut saat terdakwa ditahan oleh Penuntut umum di lembaga pemasyarakatan Cipinang tidak jelas apakah didasarkan atas permohonan banding secara lisan atau tertulis (melalui akta banding). Kalau dasar penahanannya berdasarkan permohonan lisan, maka penetapan penahanan itu menjadi cacat hukum, terkecuali didasarkan secara tertulis. Persoalan kedua: dengan dicabutnya akta permohonan banding tersebut (baik oleh terdakwa maupun Penuntut umum), berarti terdakwa Ahok telah menerima putusan tersebut. Dan pada saat itulah Penuntut umum selaku pihak eksekutor segera melaksanakan amar putusan PN Jakarta Utara, yakni mengeksekusi terdakwa Ahok selama 2 Tahun penjara. Dengan demikian status hukum terdakwa Ahok telah berubah menjadi “Terpidana”, yakni menjalani pidana selama 2 tahun, bukan lagi melaksanakan penetapan penahanan dari Ketua PT. DKI Jakarta yang diragukan kebenarannya.***

 

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.