Fredich Yunardi: “Kami akan Menempuh Upaya Hukum,”

0

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredich Yunardi mengaku akan melakukan upaya hukum praperadilan, melaporkan tindak pidana Pasal 414, 421 dan 23 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan serta melakukan manuver politik yang mengkerdilkan Partai Golkar.

“Sebagaimana saya sampaikan pada media, jika KPK nekat menerbitkan sprindik/SPDP baru dengan kasus yang sama tim kuasa hukum akan mengambil langkah hukum: 1 Melakukan hukum praperadilan 2 melaporkan tindak pidana Pasal 414, 421 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan dan terakhir akan melakukan upaya manuver politik yang mengkerdilkan Partai Golkar,” ujar Fredich kepada FORUM, Jumat 10 November 2017.

Fredich mengungkapkan hal tersebut saat ditanya FORUM terkait ditetapkannya kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengembangan KTP Elektronik.

Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.

Ketua Umum Partai Golkar itu kembali dijerat dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 10 November 2017.

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Saut.

Dalam kasus ini, Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penetapan tersangka sebelumnya, KPK menduga Novanto terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.

Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

You might also like More from author