Menkumham: “Penerima Pesanan Ujaran Kebencian (Seracen) Punya 800 Ribu Akun”

0

 

 

DEPOK – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan, bahwa kelompok Saracen – penerima pesanan ujaran kebencian — diketahui memiliki 800 ribu akun di media sosial (medsos). Selain itu, diketahui pula masih ada kelompok-kelompok seperti Saracen yang dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, dengan terungkapnya kasus seperti Saracen ini, Yasonna meminta Departemen Kriminologi UI melakukan penelitian lebih jauh, agar hasil penelitian nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

 

Para pembicara Dalam Simposium Kriminologi Se ASEAN I di Universitas Indonesia

 

“Kasus penyebaran hoax seperti yang dilakukan Saracen perlu mendapat perhatian khusus, karena selain Indonesia kini berada di peringkat ke-6 pengguna internet di dunia, juga mengingat masih banyak penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan hidup di bawah garis kemiskinan.”

Sementara itu, terkait kasus Saracen, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, ujaran kebencian tidak hanya didasari oleh latar belakang politis, tetapi juga motif ekonomi atau mencari keuntungan. Kelompok Saracen, dikatakan, memulai operasinya pada November 2015, dengan menyebarkan hoaxyang bertema SARA. “Media yang digunakan adalah Facebook dengan nama akun Saracen Cyber Team, Saracen Cyber Army, disertai website dan akun email pribadi palsu.

Kedua penjelasan Menteri Yasonna dan Kapolri Tito Karnavian terkait kasus Saracen itu disampaikan ketika keduanya menjadi keynote speaker dalam acara  “2017 ASEAN Symposium of Criminology”, yang digelar di Kampus UI Depok, Senin (4/09) pagi. Pada acara yang diselenggarakan oleh Departemen Kriminologi FISIP UI itu, hadir para kriminolog dari Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Taiwan, Selandia Baru, dan perwakilan perguruan tinggi Belanda,selain dari dalam negeri selain UI sendiri, juga ada dari Jampidsus Kejaksaan Agung dan Universitas Islam Riau.

Menteri Yasonna lebih jauh memaparkan, bahwa semua orang memiliki hak untuk berekspresi melalui media sosial, tetapi jika digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum seperti menyebarkan ujaran kebencian, maka perlu dilakukan penegakan hukum. “Sanksi hukum yang berat tanpa penegakan hukum yang kuat, tidaklah efektif. Begitu pula untuk penggunaan medsos secara bijak, perlu melakukan sosialisasi kepada semua orang,” tambahnya.

Langkah konkret untuk mengatasi penyalahgunaan akun sosmed dan menangkal hoax, menurut Menteri Yasonnaada beberapa cara, antara lain:

Pertama, semua orang harus memiliki identitas yang valid pada akun-akun media sosial mereka. Kedua, melakukan pendekatan teknologi dengan memberi perlindungan terhadap keamanan jaringan.Ketiga, melakukan pendekatan sosial budaya yang melibatkan LSM, akademisi, dan pemuka agama. Keempat, pendekatan penegakan hukum melalui kerjasama antar lembaga penegak hukum.

Sejalan dengan penjelasan Menteri Yasonna tentang penyalahgunaan medsos, Kapolri Tito Karnavian menjelaskan lima langkah yang sudah dilakukan oleh Polri dalam mengatasi ujaran kebencian dan bentuk kejahatan siber lainnya. Menurut Jenderal Tito Karnavian – yang naskah pidatonya dibacakan oleh Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Staf Ahli Sosial Ekonomi – lima langkah tersebut adalah:

  1. Membentuk satgas patroli siber yang bertugas khusus menangani hoax, ujaran kebencian, dan paham radikal.
  2. Mengidentifikasi pelaku penyebaran konten SARA dan ujaran kebencian.
  3. Upaya menekan jumlah kasus konten SARA di medsos dari jumlah 91 perkara (2016) hingga hanya berjumlah 44 kasus dari periode Januari – Juli 2017.
  4. Upaya menekan jumlah kasus ujaran kebencian di medsos, dari 845 kasus (2016) menjadi 343 kasus dalam periode Januari – Juli 2017.
  5. Tim Satgas Patroli Siber bekerjasama dengan tim ahli berhasil mengidentifikasi 120 situs radikal atau terafiliasi ISIS, selama periode Januari – Juli 2017. Tindakan yang diambil dalam kasus ini, Polri melakukan pemblokiran atau penutupan website.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan kendala penegakkan hukum terhadap penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan bentuk cyber crime lainnya. Kendala dimaksud adalah:

  1. Internet menjanjikan anonimitas, sehingga para pelaku menggunakan cara “hit and run”. Para pelaku menyebarkan berita bohong melalui situs internet, lalu menggunakan akun sosmed palsu dan membuatnya viral. Setelah viral akun tersebut dihapus untuk menghindari pelacakan.
  2. Pemblokiran akun sosmed dibatasi oleh aturan hukum, sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam memblokir akun dengan konten negatif.
  3. Tidak adanya payung hukum untuk menangkap para pendukung paham radikal yang mengunggah gambar dengan simbol atau tulisan sebagai bentuk dukungan terhadap paham radikal tersebut.

 

Simposium dua hari(4–5 September 2017) yang dibuka oleh Dekan FISIP UI, Dr Arie Setyabudi Soesilo, ini diharapkan mampu melahirkan ide-ide dan terobosan baru. Tidak saja bagi para akademisi tetapi juga pra praktisi yang terlibat dalam simposium ini. Sebuah usaha bersama dalam membasimi kejahatan dan menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat luas.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.