Warga Rohingya Kembali Dibantai

400 orang tewas dalam sepekan

0

 

Tentara Myanmar dengan membabi buta memuntahkan peluru ke arah warga Rohingya yang kocar-kacir sela sepekan terakhir. Hampir 400 warga muslim Rohingya tewas dalam pertempuran di Myanmar barat laut.

. Data resmi menyebut tindakan tersebut sebagai kekerasan paling mematikan terhadap Rohingya di Myanmar, dalam beberapa dasawarsa belakangan.

Sekitar 38.000 warga Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar, kata sumber dari PBB, sepekan setelah gerilyawan Rohingya menyerang sejumlah pos polisi dan pangkalan militer di negara bagian Rakhine, yang memicu bentrokan dan serangan balik dari militer.

“Pada 31 Agustus, 38.000 orang diperkirakan menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh,” kata sumber tersebut pada Jumat (1/9/2017) dalam angka perkiraan terkini mereka.

Kekerasan terbaru pecah di Rakhine pada Kamis malam atau Jumat dini hari pekan lalu ketika sebuah kelompok gerilyawan menyerang pos-pos polisi yang menewaskan 12 petugas.

Kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dengan dalih sebagai sikap pembelaan terhadap warga Rohingya.

 

Pasukan keamanan Myanmar mengatakan bahwa mereka telah membunuh setidaknya 80 militan. Tapi, ada laporan tentang pembunuhan dan pembakaran desa-desa secara meluas di Rakhine, Myanmar.

Sebuah video yang diterima ABC dari pemantau hak asasi manusia menunjukkan Desa Chut Pyin dibakar dan ada kuburan yang baru digali berisi jasad orang-orang yang dibunuh.

”Di sinilah mayat-mayat dari Desa Chut Pyin dikuburkan, mereka mengubur 10-20 mayat, meletakkan dua sampai tiga mayat di setiap lubang,” kata seorang pria tidak dikenal di video tersebut.

Kuburan tersebut diduga digali pada hari Minggu malam di Desa Ah Htet Nan Yar, sebelah selatan Chut Pyin. Kuburan itu berisi banyak mayat yang diduga dibakar pasukan keamanan Myanmar.

”Sejauh ini mereka telah mencatat sekitar 135 nama di daftar kematian (di desa),” lanjut pria yang memberikan kesaksian dalam video tersebut.

Akses wartawan ke Rakhine ditutup pemerintah Myanmar, sehingga tidak memungkinkan verifikasi independen atas video maupun tuduhan pembantaian yang dilakukan pasukan negara itu.

Lewa mengatakan bahwa serangan gerilyawan tersebut benar-benar ditangani langsung oleh tangan-tangan militer.

”Ini benar-benar memberi kesempatan kepada pihak berwenang bersama dengan (kelompok main hakim sendiri) Rakhine untuk mengusir semua (warga) Rohingya dari Rakhine utara dan jadi saya pikir itu pasti pembersihan etnis,” ujar Lewa.

PBB mengatakan 27.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak Jumat pekan lalu, namun Lewa mengatakan bahwa itu baru permulaan.

”Saya pikir kita akan melihat eksodus besar-besaran ke Bangladesh, puluhan ribu orang, mungkin ratusan ribu orang yang akan berakhir di Bangladesh,” katanya.

Fotografer dan pemantau hak asasi manusia Saiful Huq Omi yang telah mengikuti isu kekerasan di Rakhine selama lebih dari satu dekade mengatakan bahwa putaran kekerasan terbaru ini belum pernah terjadi sebelumnya.

”Terkadang kita melihat pemerkosaan, penyiksaan, pemerasan, dan cara-cara lain yang sistematis telah digunakan, namun kali ini merupakan inisiatif penuh untuk benar-benar menghilangkan orang Rohingya dari tanah mereka,” katanya.

 

Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa pihaknya melakukan tindakan militer yang dapat dibenarkan terhadap ancaman teroris. Namun bagi banyak pengamat, “operasi pembersihan” menjurus pada pembersihan etnis

Rohingya adalah kaum minoritas Muslim yang menggunakan etnis bahasa Rohingya —bahasa Indo-Eropa yang mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine Utara (sebelumnya disebut Arakan), sebuah desa pesisir di Myanmar.

Menurut Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Khin Yi, ada sekitar 1,33 juta orang Rohingya di negaranya.

Organisasi Nasional Rohingya Arakan (ARNO) menyatakan bahwa orang-orang ini telah bermukim di Myanmar “sejak zaman dahulu”. Nenek moyang mereka berasal dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid.

Sementara itu, ahli sejarah dan warga setempat mengklaim bahwa Rohingya merupakan penduduk asli negara bagian Rakhine sejak abad ke-19, ketika Myanmar masih berada di bawah penjajahan Inggris.

Namun, Myanmar tidak mengakui kaum Rohingya sebagai warga negara atau kelompok etnis mereka. Hanya sekitar 40.000 yang diakui oleh pemerintah Myanmar dan diberikan hak kewarganegaraan.

Presiden Myanmar Thein Sein mengacu pada Rohingya sebagai “Bengali” (orang Bangladesh) —menyiratkan bahwa mereka adalah penduduk asli Bangladesh dan, oleh karena itu, dideportasi dari Myanmar. Namun, pemerintah Bangladesh juga tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari mereka.

Pemerintah Myanmar bahkan tidak menyetujui bahwa kelompok tersebut menggunakan istilah “Rohingya”.

Zaw Htay, seorang pejabat senior kepresiden Myanmar, mengatakan, “Jika mereka menggunakan istilah ‘Rohingya’ kami tidak akan mengambil bagian di dalamnya karena kami tidak mengenal istilah ini. Pemerintah Myanmar telah memprotes penggunaan kata tersebut sejak lama”.

 

Pada 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa rakyatnya adalah warga yang telah menetap di negara tersebut sebelum kemerdekaan pada 1948. Kelompok minoritas yang ingin secara resmi diakui harus menunjukkan dokumen sebagai bukti bahwa nenek moyang mereka hidup di Myanmar (dulu disebut Burma) sebelum 1823.

Orang-orang Rohingya mengklaim bahwa leluhur mereka telah tinggal di Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, mereka tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk membuktikan klaim tersebut.

Pada 2014, Myanmar membuat sebuah rencana kontroversial untuk memecahkan masalah ini: Pemerintah akan memberikan kewarganegaraan bagi kaum Rohingya jika mereka mengubah etnis mereka sebagai warga Bangladesh. Ini berarti pengakuan bahwa kelompok ini adalah ilegal di negara itu, sebuah ide yang ditolak oleh sebagian besar komunitas Rohingya.

You might also like More from author