Vonis Tambahan dari Hakim

0

 

Kasus dugaan korupsi pengalihan hak atas tanah untuk perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun yang merugikan Negara hingga Rp 24 Miliar, nampaknya ‘dingin-dingin saja’, masih belum ada tindak lanjutnya, juga belum ada  tersangka baru, setelah putusan banding Pengadilan Tinggi Jambi, Selasa, 10 Oktober 2017 yang lalu.

Hasan Basri Harun (HBH) mantan Sekda Kabupaten Sarolangun, semula dituntut oleh JPU selama 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) serta denda Rp200 juta, subsidair 6 bulan. Sedangkan Ade Lesmana Syuhada (ALS) dituntut 8 tahun 6 bulan (8,5 tahun) denda Rp200 juta, subsidair 6 bulan. Tidak hanya itu, ALS juga dibebankan uang pengganti Rp 12,9 miliar.

Putusan sebelumnya, dengan berbagai pertimbangan majelis hakim Tipikor Jambi, yang dipimpin Barita Saragih, akhirnya Kamis, 27 Juli 2017 memvonis HBH, menjadi 2 tahun penjara, dan di bebankan denda Rp 50 juta dengan subsider 1 bulan kurungan (dakwaan subsider.) Sementara ALS divonis 7 tahun 6 bulan (7,5 tahun) denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 20 miliar. Apabila tidak dibayar setelah satu bulan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Apabila harta benda tidak mencukup, maka diganti dengan pidana kurungan 3 tahun.

Mantan Bupati Sarolangun

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa ALS terbukti pada dakwaan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam masalah kerugian negara, atas terdakwa ALS, terdapat perhitungan yang berbeda dengan achli Rp 12 miliar lebih. Namun Berdasarkan perhitung an majelis hakim, kerugian negara atas terdakwa ALS, mencapai Rp 24 miliar.

Atas putusan itu, ALS melalui penasehat hukumnya, Suhairi SH, langsung menyatakan banding. Dia mengatakan, kliennya merasa tidak terlibat dalam pengalihan aset tersebut. “Kita langsung menyatakan banding dan putusan majelis hakim ini belum berlaku. Karena klien kita tidak terlibat dalam pengalihan aset seperti dakwaan JPU. Nanti orang-orang yang disebut majelis, harus disidik juga,” tegasnya.

Akhirnya ditingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jambi yang diketuai oleh Kresna Menon, memvonis HBH dua tahun lebih tinggi dari Putusan Pengadilan pertama, yakni Empat tahun penjara, majelis hakim Pengadilan Tinggi menyebutkan, HBH terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana pada dakwaan primer pasal 2 bukan dakwaan subsider 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Smentara untuk terdakwa ALS masih tetap 7 tahun enam bulan, dan dendanya dari 20 miliar, turun, menjadi 14 Miliar rupiah. “Putusannya hari ini kita kirim ke Jaksa dan Terdakwa,” jelas Kresna Menon.

Sebelumnya, seperti yang dimuat di Edisi 11 majalah ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Nurwinah, SH. MH, dalam jumpa Pers-nya di ruang pola Kejati Jambi mengatakan bahwa, dalam kasus peralihan hak tanah untuk perumahan PNS Sarolangun, selain dua tersangka HBH dan ALS, akan ada tersangka baru. Hal ini akan direalisasikan, setelah ada inkrah atau berkuatan hukum tetap.

 

 

Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Barita Saragi, di Pengadilan Tipikor Jambi, pernah mengatakan dan meminta, agar JPU dari Kejati Jambi, untuk memeriksa sejumlah  orang yang dinilai sangat bertanggung jawab dalam kasus ini. Menurut Barita Saragi, mereka diantaranya Sekda Pemkab Sarolangun yang masih aktif, hingga saat ini (Tabroni Rozali,MM,) dan Cek Endra (Bupati Sarolangun) saat ini.

 

Menurut majelis hakim, yang harus ikut bertanggungjawab dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara Rp 24 miliar lebih ini, diantranya, HM Madel, (Mantan Bupati Sarolangun), Cek Endra, Edwar, Syahril T, notaris bersama-sama dengan terdakwa Ade Lesmana dan Ferry Nursanty, mengagunkan sertifikat ke bank Muamalat, dengan nilai Rp 24 miliar. “Sesuai fakta, dan agar hukum tidak terjadi tebang pilih,” tegas Barita Saragih. “ Mereka adalah pihak-pihak yang harus bertanggungjawab dalam perkara yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp 24 miliar ini,” tegas majelis membacakan pertimbangannya.

 

Dedy Susanto, Kapenkum Kejati Jambi yang dihubungi FORUM lewat telepon selularnya, Senin 13 November 2017, mengatakan, dan mengakui bahwa benar Pengadilan Tinggi Jambi, pada Selasa. 10 Oktober 2017 telah menetapkan vonis, terhadap dua tersangka, ALS dan HBH. Tetapi ALS, melalui penasehat hukumnya, mengajukan kasasi. “Hingga kini keputusan Kasasi itu belum ditrima Kejati Jambi,” jelas Dedy.

 

DJOHAN (Jambi)

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.