Sidang Pledoi Perkara APKOMINDO

Wartawan Dilarang Meliput Secara Utuh

0

 

 

FORUMKEADILAN.COM- Bantul, Fakta persidangan pembacaan Pledooi oleh Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky di PN Bantul Kamis 24 Agustus 2017 dilarang diliput media lokal maupun nasional secara utuh oleh Majelis Hakim?

 

 

Ir. Soegiharto Santoso membacakan Nota Pembelaan (Pledooi) di PN Bantul (Kamis, 24/08/2017)

 

Padahal transparansi publik merupakan hal mendasar dalam alam demokrasi. Sudah sangat jelas bahwa PERS bekerja dilindung UU. “Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS (“UU Pers), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, dan menyampaikan infornasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia”.

Terlebih pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh,dan menyebarkan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat(3) UU Pers). Tak pelak pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.

Anehnya hal ini terjadi di Pengadilan Negeri Bantul. Apa sebenarnya yang terjadi?

Sebelumnya setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledooi) (pasal 182 KUHAP).

Dalam Kasus Dugaan Pelanggaran Hak Cipta seni logo Apkomindo oleh Ir. Soegiharto Santoso yang diregister dengan No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 hari Kamis 24 Agustus 2017 telah memasuki agenda pembacaan Nota Pembelaan atau Pledooi.

Seperti diketahui, Terdakwa saat ini hadir di sidang yang ke 28 (dua puluh delapan) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, dimana sebelumnya telah disidangkan sebanyak 4 (empat) kali dan memperoleh Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 4 Januari 2017 dengan Vonis “Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum”, sehingga sampai dengan saat tersebut Terdakwa telah menjalani sidang sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali di Pengadilan Negeri Bantul dan sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari di Rutan Pajangan Bantul secara sewenang-wenang oleh Jaksa Penuntut Umum.

 

Pada saat pembacaan nota pembelaan (Pledoi) pada kamis (24/8/2017) tampak hadir dalam persidangan ke – 28 : Subagyo, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Bantul lengkap dengan anggotanya yaitu Zaenal Arifin, SH., Msi., MH. dan Cahya Imawati, SH., M.Hum. , Jaksa Penuntut Umum Ansyori, SH. (atau Ansory, SH. ?), terdakwa Ir. Soegiharto Santoso (Hoky), Tim Penasihat Hukum terdakwa serta para pengunjung sidang yaitu kerabat terdakwa, para pengurus Apkomindo baik dari DPP maupun DPD serta nampak pula hadir 2 orang anggota Komisi Yudisial yang secara khusus memantau jalannya persidangan kali ini (24/08/2017).

Terungkap dalam pledooi yang dibacakan oleh Hoky, muncul fakta fakta hukum yang dengan terang benderang menunjukkan bahwa kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo disinyalir direkayasa.

“Surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum tidak akurat dan tidak logis, serta sarat rekayasa dan pemaksaan kehendak yang menggambarkan kesewenang-wenangan, saya menyebut ini sebagai kriminalisasi,” ujar Ariseno Soeharsono SH MH, kepada sejumlah media usai persidangan di PN Bantul (Kamis, 24/08/17).

Di depan persidangan Hoky menyatakan dalam Pledooi-nya,” Terdakwa dalam Kapasitas selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) bersama Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY, ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/2612/XI/2016/dittipideksus dan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2613/XI/2016/dittipideksus – Bareskrim Mabes Polri tertanggal 17 Nopember 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri tertanggal 14 April 2016 dan berkas kedua-duanya dinyatakan Telah Lengkap (P.21) berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum – Kejaksaan Agung RI Nomor : B-3385/E.4/Euh.1/10/2016 dan Nomor: B-3386/E.4/Euh.1/10/2016 tertanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa kejanggalanpun kasat mata terlihat, karena pada saat itu hanya terhadap Tersangka/Soegiharto Santoso dilakukan Penahanan oleh JPU Kejaksaan Negeri Bantul – Propinsi D.I. Jogjakarta sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai 13 Desember 2016. Padahal pada saat Penyidikan tidak pernah dilakukan penahanan dan terdakwa hadir atas biaya sendiri dan atas itikad baik, sedangkan sampai dengan saat ini tersangka Utama Dicky Purnawibawa ST perkaranya tidak pernah dilanjutkan proses Peradilannya.Tak pelak bukti/fakta harus menjadi empati hakim untuk memutuskan sebuah perkara dengan pertimbangan yang jujur, objektif dan berintegritas sesuai fakta persidangan.
Terkait hal tersebut ketika dihubungi majalah Forum tersangka Utama Dicky hanya menjawab “no comment”

Belum lagi penahanan terhadap terdakwa dilanjutkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017, Bahwa persidangan perdana dilakukan pada tanggal 15 Desember 2016 dan setelah melalui Sidang ke 1. Pembacaan Dakwaan, Sidang ke 2. EKSEPSI, Sidang ke 3. Tanggapan Jaksa dan Sidang ke 4. Putusan Sela, maka terhitung semenjak tanggal 05 Januari 2017 dikeluarkan dari Tahanan berdasarkan Penetapan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 04 Januari 2017, dengan Vonis: “Surat Dakwaan JPU Batal Demi Hukum”.

 

 

Bahwa dalam Surat Dakwaan Pertama Nomor Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/ 11 /2016 tertanggal 24 Nopember 2016, tertuliskan “Terdakwa sebagai orang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut melakukan pada hari Sabtu tanggal 05 sampai dengan hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 di Ruangan Jogja Expo Center (JEC) Banguntapan Bantul Jogyakarta” kemudian pada Surat Dakwan Kedua JPU memperbaiki Surat Dakwaan, namun masih menggunakan Nomor Surat Dakwaan yang sama yang telah dinyatakan “Batal Demi Hukum” yaitu Nomor Reg. Perk : PDM-92/BNTUL-Euh/ 11 /2016 tertanggal 12 Januari 2017.

Adapun Perbuatan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), yang didakwakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum – Kejaksaan Negeri Bantul, sebagai berikut :
“Bahwa penggunaan Logo secara komersial dilakukan terdakwa pada pameran Mega Bazaar Customer Show di Jogjakarta, Solo, Semarang tanpa ijin pemegang Hak Cipta adalah tidak dapat dibenarkan oleh Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perbuatan Terdakwa sebagai Ketua DPP Apkomindo menggunakan logo Apkomindo bersama saksi Dicky Purnawibawa menginduk kepada DPP Apkomindo dengan mengacu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah tidak mempunyai alas hukum yang kuat”.

Bahwa melalui Pledoi Pembelaan ini Terdakwa mengajukan Nota keberatan atas seluruh dalil Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan secara :Yuridis Formil Proses Hukum Pidana yang dituduhkan dan atau didakwakan kepada Hoky selaku Terdakwa dalam perkara ini, sesungguhnya telah dilakukan dengan proses yang bertentangan dan banyak melanggar Peraturan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan secara Yuridis Materil apa yang dituduhkan dan didakwakan kepada Terdakwa tidaklah terbukti memenuhi unsur Perbuatan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan. Sehingga beralasan hukum melalui Pledooi / Nota Pembelaan ini meminta Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didakwakan, sekaligus menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum,” tegas Hoky.

Bahwa Terdakwa merasakan Hak Asasi Kemerdekaan Pribadinya, Keluarganya maupun Organisasi telah dirampas dan dilanggar tanpa ada Perlindungan Hukum, yang mana Terdakwa sempat menjalani kurungan badan dalam tahanan selama 43 (empat puluh tiga) hari akibat kecerobohan dan kelalaian serta kesewenang-wenangan pihak Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa tidak diberi kesempatan oleh JPU untuk menghubungi Penasehat Hukum sebelum menandatangani Surat Penahanannya dan baru boleh menghubungi Penasehat Hukum saat telah berada didalam mobil tahanan melalui Handphone milik Terdakwa, termasuk dari mobil tahanan tersebut Terdakwa baru diperbolehkan menghubungi keluarga, bahkan saat dilakukan proses penahanan, JPU tidak melakukan proses pemerikasan kesehatan terhadap Terdakwa.

Akibat penahanan itu, tambah Hoky, dirinya harus berpisah dari keluarganya, harus merayakan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 di ruang tahanan, dan gagal menghadiri kegiatan bisnis serta organisasi yang dipimpinnya. Namun ia dan keluarganya tetap selalu berpikir positif, karena yakin tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukannya.

“Dalam hal ini justru yang terjadi adalah kesewenang-wenangan aparat Kejaksaan Agung yang terlihat sejak awal penyidikan kasus dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo, yang tidak disertai alasan spesifik serta alat bukti yang cukup,”terangnya.

Diduga sebagian pendiri Apkomindo yang dimotori oleh Sonny Franslay, lalu diikuti oleh Agus Setiawan Lie dan Irwan Japari, serta sebagian pengurus lainnya seperti Hidayat Tjokrodjojo, Henkyanto Tjokroadhiguno, Hengky Gunawan, Iwan Idris, Rudi Dermawan Muliadi, Faaz Ismail dan Entin Kartini telah secara terencana melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa, sementara pendiri lainnya seperti Efendi Ruslim dan John Franko serta Ir. Wiriadi Tirtariyadi tidak ingin terlibat dengan permasalahan kriminalisasi ini, sedangkan salah satu pendiri lainnya yaitu Daniel Tjahjadi telah Almarhum.

Skenario kriminalisasi terhadap Hoky sudah lama terjadi. Sebab sejak awal telah beredar informasi tentang “ada orang yang sudah siap menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara”. Dan itu semakin terbuka ketika saksi Ir. Henkyanto Tjokroadhiguno dihadirkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 di PN Bantul.

Dia mengatakan “Saya tahu nama-nama orang yang siap menyediakan dana dan lebih dari 2 (dua) orang, salah satunya adalah Suharto Juwono, namun nama-nama lainnya saat ini belum teringat,” kata Henkyanto Tjokroadhiguno sambil tertawa kepada Majelis Hakim, terkesan seolah-olah memang persidangan sudah berada dibawah kendali dirinya.

Kemudian Terdakwa harus menghadapi proses persidangan terhitung mulai 15 Desember tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang mana Terdakwa dengan niat dan itikad baik harus tabah dan tawakal untuk melakukan perjalanan pergi pulang dari tempat tinggalnya di Jakarta, guna menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bantul – Daerah Istimewa Yogyakarta,” Papar Soegiharto dalam pledooinya.

“Proses sidangpun berjalan sangat lambat karena JPU tidak serius menghadirkan saksi-saksi, bahkan telah 2 kali persidangan yang sama sekali tidak dihadiri seorang saksipun, saksi Utama Entin Kartini yang melihat langsung adanya pameran dan atas keterangan Entin itu pula di jadikan dasar pelaporan oleh kubu Sonny Franslay, namun sampai sidang ke 28 kali belum pernah dihadirkan, termasuk saksi kunci Iwan Idris yang mengaku sebagai pendiri, walaupun kenyataannya benar ada pameran tersebut yang diselenggarakan sekitar Maret 2016, namun Mega Bazaar tersebut murni atas prakarsa DPD Apkomindo DIY yang di Ketuai oleh Tersangka Utama Dicky Purnawibawa bekerja sama dengan PT Dyandra selaku EO Mega Bazaar.

Saksi Utama Entin Kartini juga diduga melakukan Rekayasa saat di lakukan BAP, sebab Fakta foto-foto dokumentasi kegiatan Munaslub Apkomindo DKI Jakarta yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Terdakwa tidak menggunakan logo Apkomindo, namun didalam BAP; Entin Kartini, Agus Setiawan Lie, Rudi Dermawan Muliadi, Sonny Franslay dan Ir. Irwan Japari direkayasa dengan menampilkan logo Apkomindo, dan sampai dengan saat ini JPU tidak mampu memperlihatkan bukti atau fakta bahwa foto acara tersebut memang ada logonya, karena memang itu merupakan bukti/fakta yang telah di rekayasa oleh Saksi Utama Entin Kartini. ” Ujar Penasihat Hukum Terdakwa Ariseno.

Ariseno Soeharsono, SH., MH. Penasihat Hukum terdakwa juga menambahkan,” Keterangan terdakwa yang disadur jaksa dalam Surat Tuntutan (P-42) yang menyebutkan bahwa dalam perkara ini Apkomindo telah menerima keuntungan Rp 30 juta dari PT Dyandra Promosindo ini adalah fitnah dan pemutarbalikkan fakta. Jaksa penuntut umum telah mengada-ada dan memelintir kesaksian terdakwa dalam persidangan. Dalam keterangan terdakwa sebelumnya tak pernah menyebutkan telah menerima uang Rp 30 juta tetapi kok jaksa penuntut umum bisa menuliskan hal itu, mana buktinya ? Adapun barang bukti uang senilai 90 juta yang disita JPU adalah uang milik perusahaan lain yang diserahkan kepada Tersangka Utama Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY, dan patut dicatat bahwa Soegiharto Santoso tidak pernah mengetahui uang tersebut dan tidak satu rupiah pun menikmati hasil ekonomi pameran Mega Bazaar di JEC Bantul 5 – 9 Maret 2016 tersebut,” Terang Ariseno menegaskan.

“Tuntutan JPU Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Soegiharto Santoso dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan perintah agar dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.” dalam P-42 yang dibacakannya dalam persidangan kamis 10/08/17 dinilai ngawur dan merupakan pemutarbalikkan fakta, karena Terdakwa tidak ada keterlibatan sama sekali dengan penyelenggaran Pameran Mega Bazaar di JEC Yogya dan tidak menerima uang serupiahpun, didalamnya juga dikatakan bahwa Hoky tidak mau minta maaf kepada pihak saksi pelapor, padahal dalam berita acara persidangan pasti dicatat faktanya Hoky dan team mediasi Apkomindo pernah melakukan beberapa kali upaya perdamaian, meskipun Terdakwa tidak melakukan kesalahan, namun justru saksi pelapor minta uang 5 milyar kalau mau dimaafkan. Perdamaian semacam apa yang diharapkan kubu pelapor kalau demikian ? Ini justru bisa dikatakan sebagai upaya pemerasan terhadap terdakwa.” Ungkap Penasihat Hukum Terdakwa kepada awak media.

“JPU juga menafikan keterangan saksi saksi dalam persidangan, karena dari pemeriksaan keseluruhan saksi tidak ada seorangpun saksi yang benar benar mengetahui dugaan pelanggaran Hak Cipta oleh terdakwa. Saksi saksi yang dihadirkan hanya mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak cipta logo Apkomindo dari iklan di Koran atau maling list di group Apkomindo atau melalui chatting di Whattsapps grup. Dan justru saksi Utama Entin Kartini yang dalam BAP disebutkan hadir pada Pameran Mega Bazaar Consumer Show di JEC Bantul tanggal 5 – 9 Maret 2016 malah tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh JPU Ansyori.” Tambah Ariseno.

Ketika dikonfirmasi Saksi Utama Entin Kartini melalui telepon selulernya menjawab.”Saya tidak tahu Pak,”terangnya.

“Sebagai catatan penting dalam SURAT TUNTUTAN (P-42) No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 halaman 26, pada unsur “barang siapa” dalam tuntutan JPU Ansyori terlihat jelas ke-ngawurannya, disitu tertulis….Dalam berita acara pemeriksaan, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan”…. Padahal Hoky ini pengusaha computer, lalu apa korelasinya dengan hasil hutan ? Apakah ini bukan ngawur ?” Tanya Penasihat Hukum Ariseno Seoharsono, SH.,MH. kepada awak media.

“Pada halaman 26 itu juga terdapat kata kata yang di Tip – Ex namun masih terbaca nama LIM SENG KIAK Alias Akiat , yang bagi saya mengindikasikan bahwa surat tuntutan tersebut merupakan copy paste dengan cara sembrono dari Surat Tuntutan untuk orang lain atau lebih tepatnya dari Surat tuntutan kepada terdakwa LIM SENG KIAK Alias Akiat , kepastian tersebut ditambah lagi pada halaman 26 pada paragraf terakhir halamannya dipotong, hal ini dapat saya buktikan dengan membandingkan Surat Putusan dari perkara lain yang atas nama LIM SENG KIAK Alias Akiat (lihat link :https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f76a8e085c474c2e93f5d17c5e525771) dan jika membaca Surat PUTUSAN Nomor: 1358 K/PID.SUS/2014, pada halaman pertama ada tertuliskan ” menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan” yang sama persis dengan yang tertulis dalam surat tuntutan terhadap Klien Kami, padahal Surat Tuntutan (P-42) merupakan dokumen legal, ini indikasi kuat untuk mempertanyakan profesionalitas JPU dalam menangani perkara aquo,”Tandas Ariseno.

“Lalu terkait perdamaian Tersangka Utama Dicky Purnawibawa ST yang katanya sudah dilakukan dengan saksi pelapor, bagi saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa adalah cacat hukum. Perdamaian harus dilakukan dengan pencabutan berkas perkara di depan 4 orang saksi, yaitu saksi pelapor, terlapor dan saksi penyidik kepolisian dan Kejaksaan karena berkas sudah P-21. Apalagi upaya perdamaian tersebut sudah kedaluwarsa karena sudah lebih dari 3 bulan. Produk hukum perdamaian Tersangka Utama Dicky dalam hal ini tidak sah, lalu menurut pengakuan dari Tersangka Utama Dicky Purnawibawa yang mengatakan tidak pernah dilakukan pertemuan untuk proses perdamaian di Mabes Polri ataupun di Kejaksaan Agung secara bersama-sama dengan pihak Pelapornya, sehingga ini sangat jelas adanya unsur rekayasa yang terang benderang dilakukan secara berjamaah dalam hal mengkriminalisasi Klien kami, oleh karena itu saya akan segera mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memproses Tersangka Utama Dicky Purnawibawa ST dengan melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Negeri Bantul untuk disidangkan.”Tegas Ariseno lagi.

“Profesionalitas JPU juga perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena jangankan membuat tuntutan. untuk menuliskan nama maupun nomer NIP pribadi JPU yang dibuat dan ditandatangani olehnya sendiri selaku jaksa penuntut umum saja tidak benar dan selalu salah serta berbeda-beda, sebagai bukti fakta kita lihat saja pada saat membuat surat penahanan tertanggal 24 November 2016; nama JPU Ansory, SH dengan NIP: 19591221 199403 1 001, sedangkan pada saat membuat surat dakwaan tertanggal 12 Januari 2017; nama JPU Ansyori, SH dengan NIP: 19591212 199403 1 001, kemudian pada saat membuat surat tuntutan tertanggal 10 Agustus 2017; nama JPU Ansyori, SH dengan NIP: 19591221 199403 1 001, jadi pada ketiga surat tersebut nama dan nomer NIP JPU tidak konsisten dan berubah sebanyak tiga kali juga.” Ungkap Ariseno.

“Melihat fakta fakta hukum, pemeriksaan saksi saksi, pledooi serta proses persidangan perkara pelanggaran hak cipta logo Apkomindo yang sudah ke 32 kalinya ini, sudah jelas terlihat upaya upaya merekayasa kasus. Untuk itu kami berharap agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan seadil-adilnya.” Ujar Ariseno Soeharsono, SH. MH..

Lebih lanjut Ariseno memaparkan bahwa menurut catatannya hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh JPU Ansyori SH antara lain;

1. Tidak dapat menghadirkan Saksi Utama Entin kartini dan Saksi Kunci Iwan Idris.

2. Tidak dapat memperlihatkan bukti Judul Ciptaan APKOMINDO telah diumumkan pada tanggal 23 Desember 1994 di Jakarta.

3. Tidak dapat memperlihatkan bukti asli foto-foto kegiatan acara MUSDALUB APKOMINDO DKI Jakarta tertanggal 23 Febuari 2016, yang telah direkayasa menggunakan logo Apkomindo.

4. Tidak dapat memperlihatkan bukti surat nomor: 0001/KH/KU-APK/XII/1999 dari Saksi G. Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dan surat nomor 0002/KH/KU-APK/VI/2005 dari Saksi Henkyanto Tjokrodigono.

5. Tidak dapat memperlihatkan bukti surat penyataan perdamaian antara pihak Pelapor dengan Pihak Terlapor.

6. Tidak dapat memperlihatkan bukti surat pencabutan perkara oleh pihak Pelapor.

7. Tidak dapat memperlihatkan bukti adanya penerimaan uang Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

8. Tidak dapat membuktikan nilai kerugian Rp 5 Miliar Rupiah.

9. Tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam penyelenggaran Pameran Mega Bazaar Costumer Show di JEC Yogyakarta.

Selain dari itu hal-hal sembrono yang dituliskan oleh JPU Ansyori SH dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang tidak sesuai Fakta antara lain;

1. Ada tertuliskan: Pameran Mega Bazaar Costumer Show di Jakarta, Solo dan Semarang, padahal Pameran Mega Bazaar Costumer Show 2016 hanya ada di Yogyakarta.

2. Ada tertuliskan: Awal Berdirinya Apkomindo oleh para Pendiri yaitu: Sonny Franslay, Agus Setiawan Lie, Ir. Irwan Japari, Ir. Henky Tjokrodiguno, Ir. Iwan Idris.” Padahal faktanya Ir. Henky Tjokrodiguno dan Ir. Iwan Idris bukan pendiri, justru 4 (empat) nama pendiri lainnya yaitu Efendi Ruslim, John Franco, Ir. Wiriadi Tirtariyadi dan Daniel Tjahjadi tidak dicantumkan.

3. Ada tertuliskan: Terdakwa “menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan”…. Padahal Terdakwa ini pengusaha computer dan pasti tidak ada kaitannya dengan hasil hutan.

4. Ada tertuliskan: “Terdakwa LIM SENG KIAK Als Akiat” Padalah sesuai Fakta nama Terdakwa adalah Soegiharto Santoso, lalu di Tip-Ex dan tidak direnvoi.

5. Ada tertuliskan: Terdakwa “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan,” Padahal itu merupakan Surat Dakwaan yang telah dinyatakan “Batal Demi Hukum” dan seharusnya dituliskan “memerintahkan”.

6. Ada tertuliskan: Ketua Umum Suhanda Wijaya 1 periode 2008-2011, Ketua Umum Apkomindo tersebut dalam kepemimpinannya selalu meminta izin kepada saksi Sonny Franslay selaku yang pemegang Hak Cipta tentang penggunaan Seni Logo dan merek Apkomindo. Padahal pada faktanya hal tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh Saksi Suhanda Wijaya.

7. Ada tertuliskan: Agustinus Sutandar bersama DPA Apkomindo yang sah menetapkan Agustinus Sutandar sebagai pejabat semenatara Ketua DPP Apkomindo terhitung sejak tanggal 23 April 2012 s/d 23 Oktober 2012”, Padahal pada faktanya Agustinus Sutandar adalah Ketua Umum yang sah untuk Periode tahun 2012 s/d 2015 dan terpilih secara sah pada Munas Apkomindo yang di selenggarakan di Kota Solo pada tanggal 13-14 Januari 2012, bahkan Agustinus Sutandar memperoleh SK Kemenkumham Nomor: AHU-156.AH.01.07.Tahun 2012.

8. Ada tertuliskan: “Dalam situasi organisasi DPP Apkomindo sedang dalam pembekuan belum terbentuk pengurus yang sah atau belum ada ketua umum yang Difinitif, muncul Soegiharto Santoso yang mengatakan dirinya diangkat menjadi Ketua Umum sejak tahun 2015-2018″. Padahal pada faktanya Terdakwa adalah Ketua Umum yang sah untuk Periode tahun 2015 s/d 2018 dan terpilih secara sah pada Munas Apkomindo yang di selenggarakan di Hotel Ibis Styles Mangga Dua Square, Jakarta pada tanggal 13-15 Februari 2015 dan telah memenangkan gugatan dari pihak Sdr Sonny Franslay di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berlanjut ke Tingkat Banding dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Terkesan pihak JPU Ansyori SH hanya menuliskan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan berdasarkan ‘pesanan’ seseorang tanpa mengikuti fakta-fakta yang sesungguhnya, Pungkas Ariseno.

Sementara itu secara terpisah, Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II, Kamilov Sagala S.H., M.H., yang sempat dihubungi mengatakan; “Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. ‘Merdeka atau Mati Keadilan’.” Tegasnya.

Yves R Simon sebagai salah satu ahli filsafat dunia pernah menulis buku berjudul “The Tradition of Natural Law, Practical Knowledge. A Critique of Moral Knowledge” dimana dalam buku ini terdapat suatu kutipan sang ahli mengenai justice atau keadilan yang berbunyi ”One can define justice only if one has judged that to each should be rendered his due” yang terjemahan bebasnya kurang lebih berarti “Keadilan baru dapat tercapai apabila setiap pelaku diadili secara benar” Karena dengan adanya hukum maka diharapkan tercipta suatu keadilan. Tapi, ketika hukum tidak dapat mencapai keadilan sejati maka sudah seharusnya hukum tersebut dianggap sebagai bukan produk hukum.(han/red)

You might also like More from author