Pengacara: Pembayaran Fiktif PT HK Dalam Proyek Cetak Sawah Harus Diproses Hukum

0

 

Jakarta – Dalam persidangan lanjutan korupsi proyek Cetak Sawah Ketapang dengan terdakwa Upik Rosalina Wasrin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petrus Napitupulu dan Indra menghadirkan 3 saksi dari PT Hutama Karya (HK), Sutijan mantan kepala PKBL, Tri Wijayanto (mantan Dirut) PT HK dan Bambang Mustaqim (mantan General Manager) PT HK.

 

Proses persidangan

 

 

Hal yang menarik adalah soal kehadiran terdakwa dalam rapat 13 November 2012 di PT SHS. Sutijan, saksi PT HK menyebut terdakwa memimpin rapat tersebut. Benarkah?

“Pernyataan saksi Sutijan dari HK tersebut harus diverifikasi. Keteranganya menyesatkan, bahkan Ibu Upik Rosalina Wasrin menyebut keterangan saksi tidak benar. Mereka berasumsi sendiri-sendiri dan ini harus menjadi fakta persidangan,” ujar Alfons Loemau Kepada FORUMKEADILAN.COM di Pengadilan TIPIKOR Jakarta, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jl. Bungur Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (1/11/2017).

Dikatakan Alfons bahwa seharusnya yang patut didalami dalam dugaan korupsi tersebut adalah PT HK selaku kontraktor proyek cetak sawah di Ketapang bersama subkon nya.

“PT HK selaku kontraktor cetak sawah bersama PT Yodya Karya selaku konsultan pengawas yang memastikan progress pencapaian volume dan kualitas pekerjaaan untuk pencairan dana, yang seharusnya lebih bertanggungjawab dalam peristiwa kasus cetak sawah,” terangnya.

Tak hanya itu, tambah Alfons ada dua perusahaan subkontraktor yang ditunjuk PT HK dan menerima pembayaran 1 persen tanpa melakukan pekerjaan dalam program cetak sawah, yakni PT Ananto Utomo dan PT Andika. Pembayaran kepada kedua perusahaan tersebut, dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum.

“Tadi saudara JPU mencecar saksi Bambang Mustaqim tentang apa alasan dan dasar hukum pemberian satu persen itu. Karena keduanya sebagai subkontraktor  tidak mengerjakan pekerjaan, tapi melakukan tagihan pekerjaan. Pembayaran tagihan tersebut oleh HK diambil kembali dan menyisahkan 1 persen sebagai fee untuk subkon. Atas pertanyaan JPU, saksi nampak kebingungan dan tidak dapat menjelaskan, termasuk saksi tidak dapat menjelaskan berapa besar nilai rupiah yang satu persen tersebut. Harusnya pembayaran fiktif tersebut diproses hukum” urainya.

 

Hakim sedang memperlihatkan barang bukti

 

Menurut Alfons terdapat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan sepertinya ada target tertentu dari penyidik sehingga kliennya dijadikan terdakwa.

“Secara logika, bagaimana mungkin kita meminta pertanggungjawaban kinerja proyek besar kepada seorang asisten deputi? Bukankah masih ada deputi? dan juga masih ada pejabat diatas deputi sampai menteri. Seorang asisten hanyalah pesuruh deputi, bukanlah jabatan penentu kebijakan, melainkan melaksanakan kebijakan atasannya. Klien kami dikorbankan,” tegasnya.

Ditambahkan Alfons keterangan saksi Mustakim selaku General Manager PT Hutama Karya sudah jelas bahwa setiap melakukan proses penagihan, didahului dengan verifikasi dari konsultan pengawas di lapangan yakni PT Yodya Karya.

“Setelah ada persetujuan PT Yodya Karya terkait progress volume pekerjaan yang  dikerjakan PT Hutama Karya, kemudian diproses oleh GM PT Hutama Karya untuk diajukan ke PT Sang Hyang Seri. Jadi PT SHS merupakan proses terakhir,” urainya.

Terkait adanya perbedaan keterangan saksi Sutijan atas penyebutan pemimpin rapat pada 13 Nopember 2012, saksi sudah mengklarifikasi keterangannya. Saksi Sutijan mengatakan tidak ikut dalam rapat tersebut sehingga saksi mencabut keterangannya.

“Sebelumnya saksi Sutijan mengatakan bahwa yang memimpin rapat pada 13 November adalah terdakwa Upik Rosalina Wasrin, namun sudah dikoreksi oleh Sutijan sendiri dalam persidangan”, tandas Alfons. (han)

You might also like More from author