Penetapan Palsu Jadi Dasar Hukum di PN Medan

Dua Penetapan PN “Dibeli” Dari Calo Seharga Rp 12 Juta

0

PN Medan memastikan penetapan Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tidak terdaftar alias palsu. Anehnya, hakim malah melegalkan produk hukum palsu itu dijadikan dasar melakukan gugatan di PN Medan.

Perumahan toko Komplesks Metrolink Business Park yang pembangunannya kini terkendala. Selain ruko, juga dibangun pusat perbelanjaan di kawasan kompleks tersebut

 

Secarik surat berlogo pengadilan baru saja diterimanya. Ia bingung, juga seakan tak percaya. Setelah berulang kali membaca sampul amplop yang ditujukan kepadanya, pria bersahaja ini cepat mengambil telepon genggam yang terselip di saku bajunya. “Saya menerima surat dari pengadilan. Isinya belum saya baca,” ucap Hamonangan Lautan memberitahu Junirwan Kurnia, kuasa hukumnya.

Surat itu dari Pengadilan Negeri Medan. Surat bernomor W2.U1/21.269/Hkm.04.10/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016 tersebut ditandatangani panitera Tavip Dwiyatmoko SH MH atas nama ketua pengadilan. Isinya berupa pemberitahuan bahwa penetapan wali pengampu Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012, tidak terdaftar alias palsu. Penetapan palsu itulah yang digunakan Reny Trisnawaty Jong untuk berperkara di Pengadilan Negeri Medan. Anehnya, penetapan palsu itu seakan diakui keabsahannya oleh hakim tunggal praperadilan, Syafril Batubara SH MH. “Pengadilan Negeri Medan menyatakan surat penetapan wali pengampu itu palsu. Bagaimana mungkin penetapan palsu itu bisa dilegalkan menjadi dasar hukum di pengadilan yang sama. Ini benar-benar aneh,” tutur Junirwan.

Terbongkarnya pemalsuan penetapan wali pengampu PN Medan itu setelah Reny Trisnawaty Jong menggugat secara perdata komisaris dan jajaran direksi PT Pantai Perupuk Indah (PPI). Reny menggunakan surat penetapan wali pengampu Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012, untuk mewakili suaminya, Effendi, yang juga salah satu komisaris di perusahaan itu. Ia berdalih bahwa Effendi telah menderita penyakit alzheimer (kepikunan atau lupa ingatan).

Bermodalkan surat penetapan itu, Reny melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perdata ke PN Medan dengan registrasi perkara Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2015. Ia menggugat PT  PPI, Direktur Utama Rony Samuel, Direktur Sjofian Artejo, Komisaris Hamonangan Lautan dan notaris Poeryanto Poedjiaty SH.

Dalam materi gugatannya banyak hal yang menimbulkan kecurigaan. Salah satunya, Reny menyebut suaminya, Effendi, sejak 2008 sudah menderita alzheimer sesuai surat keterangan dari dr Tuty SpKj. Anehnya, pada 30 Desember 2009, Effendi mengikuti RUPS untuk perubahan anggaran dasar, komposisi susunan direksi dan peningkatan modal PT PPI untuk pembangunan pusat pertokoan terpadu di atas lahan 6,6 hektar, aset perusahaan yang dikenal dengan kompleks Metrolink Business Park di Jalan AH Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan Johor. Lewat RUPS ini Hamonangan menambah modal hingga memiliki saham 70 persen dan Effendy 30 persen.

Pada 2010, PT PPI mulai membangun kompleks Metrolink dengan bantuan pendanaan pinjaman dari Bank BII. Saat pembangunan berjalan, Effendi juga dikabarkan sempat beberapa kali datang ke lokasi proyek. Bahkan, tanggal 06 Oktober 2011, Effendi di hadapan notaris Mimin Rusli, telah  menandatangani akte kuasa kepada anaknya Beny untuk mewakili sebagai komisaris di PT PPI.

Sepanjang 2010-2012 belum muncul masalah. Saat itu, PT PPI telah membangun sekitar 200 ruko dan berhasil menjual 123 unit. Namun, akhir 2013-2014, pengerjaan pembangunan tidak berjalan semestinya akibat Bank BII menghentikan pendanaan proyek meski masih ada dana plafon pinjaman.

Kuasa hukum PT PPI Junirwan Kurnia, ketika memberi penjelasan kepada wartawan

 

Untuk melanjutkan pembangunan, akhir tahun 2014 Hamonangan berencana mencari perbankan nasional lainnya untuk take over kredit pinjaman dari Bank BII. Mirisnya, masalah mencari permodalan untuk melanjutkan pembangunan itu, seakan menjadi beban Hamonangan sendiri. Effendi atau pihak yang mewakilinya sebagai komisaris, terkesan sengaja tidak datang setelah beberapa kali diundang RUPS. Seperti RUPS yang digelar 16 Desember 2014, pihak Effendi sudah diberitahu lewat undangan resmi tiga minggu sebelumnya, yakni 26 Nopember 2014, namun berhalangan hadir dengan alasan tidak berada di Medan. Karena yang hadir hanya Hamonangan selaku komisaris yang juga pemegang saham mayoritas, RUPS yang digelar direksi berubah menjadi RUPS Luar Biasa mengingat pentingnya mengambil kebijakan untuk kelangsungan usaha perusahaan terkait proyek pembangunan Metrolink.

Selanjutnya pada 16 Desember 2014, pihak Effendi kembali diundang RUPS yang digelar 5 Januari 2015. Lagi-lagi Effendi tidak hadir dan mengaku berada di Jakarta. Anehnya, pada 9 Januari 2015, pihak Effendi melalui kuasa hukum Parade Nusantara mengirim surat tertanggal 9 Januari 2015 yang isinya meminta penundaan RUPS yang sudah digelar tanggal 5 Januari 2015 dan keberatan atas RUPS Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada 16 Desember 2014.

Kesetidakpahaman pun terjadi. Pihak Effendi selanjutnya meminta laporan keuangan dan membuat hitung-hitungan rincian sendiri. Kemudian ia mengajukan gugatan perdata dengan registrasi Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2015.

Sebelum mengajukan gugatan, Reny Trisnawaty Jong terlebih dahulu mengantongi penetapan wali pengampu agar bisa mewakili Effendi, suaminya. Tak hanya itu, Reny juga memegang penetapan pengalihan/menjual aset suaminya. Kedua penetapan itu diurus atau dibelinya dari seorang guru swasta, Petrus Suman. Harga kedua penetapan itu sebesar Rp 12 juta. Seminggu setelah memberi panjar Rp 6 juta, Reny pun menerima dua penetapan berlogo Pengadilan Negeri Medan tanpa proses persidangan. Masing-masing yakni penetapan wali pengampu Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012, dan penetapan pengalihan/menjual aset Nomor 2950/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012.

Bermodalkan dua penetapan “bodong” itulah Reny menggugat perdata PT PPI, jajaran direksi dan pemegang saham mayoritas Hamonangan Lautan. Majelis hakim PN Medan yang menyidangkan perkara Nomor 656/Pdt.G/2015/PN.Mdn dalam putusannya tertanggal 4 Mei 2016, mengabulkan gugatan Reny. Pihak PT PPI, jajaran direksi dan pemegang saham mayoritas dihukum membayar kepada Reny uang senilai Rp 106.421.326.000 dan Rp 28.000.000.000 yang totalnya mencapai Rp 134,42 miliar.  Melalui kuasa hukumnya, pihak PT PPI dan yang terhukum lainnya pun banding ke PT Medan. Sialnya, putusan tersebut dikuatkan PT Medan melalui putusan Nomor 304/Pdt.G/2016/PT. Mdn tanggal 29 Desember 2016. Kasus ini sudah pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Selama proses banding, Hamonangan Lautan, Rony Samuel, Sofjan Artejo dan Peryanto Poedjiaty, curiga dengan keabsahan dua penetapan yang digunakan Reny melakukan gugatan. Kecurigaan mereka berawal dari keterangan Reny di persidangan yang menyebut suaminya, Effendi, sejak 2008 menderita penyakit alzheimer (kepikunan atau lupa ingatan). Kecurigaan ini kemudian dikonsultasikan kepada kuasa hukum Junirwan Kurnia. Atas saran kuasa hukum, mereka kemudian menyurati Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk meminta penjelasan terkait Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012.

Ketua PN Medan melalui panitera Tavip Dwiyatmoko melayangkan surat balasan Nomor W2.U1/21.269/Hkm.04.10/XI/2016 tertanggal 15 Nopember 2016. Isinya memberitahu bahwa penetapan Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2012, yang digunakan Reny Trisnawaty Jong, tidak teregistrasi atau tidak terdaftar. Pihak PN Medan menjelaskan yang terdaftar secara sah adalah penetapan Nomor 2949/Pdt.P/2012/PN.Mdn tertanggal 05 September 2012 atas nama Sulijani Tjandra tentang wali pemelihara atas anaknya yang belum dewasa.

Setelah mendapat penjelasan dari PN Medan, pihak jajaran direksi dan komisaris PT PPI melaporkan Reny ke Poldasu dengan pengaduan No LP/13/1/2017/SPKY-I tanggal 06 Januari 2017. Mereka menduga Reny telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 dan 266 KUHPidana. Poldasu pun melakukan penyidikan. Sejumlah barang bukti ditelaah, saksi-saksi diperiksa. Poldasu akhirnya menetapkan Reny Trisnawaty Jong dan Suman Petrus sebagai tersangka pemalsu penetapan dari pengadilan.

Direktur Utama PT PPI, Rony Samuel berharap pembangunan Metrolink tidak terkendala. Pihaknya merasa dirugikan karena pembangunan menjadi terkendala akibat adanya kemelut,

 

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Reny konon sempat menghilang. Polisi repot mencarinya. Kemudian Reny mempraperadilan-kan Kapolri c/q Kapoldasu ke PN Medan. Diduga sudah dikondisikan, hakim tunggal Syafril Batubara SH MH yang menyidangkan perkara terkesan seolah-olah layaknya kuasa hukum Reny. Buktinya, beberapa keterangan saksi-saksi ahli dan fakta serta bukti kuat pemalsuan diabaikan. Hakim Syafril Batubara dalam putusan Nomor 64/Pid.Prap/2017/PN Medan tertanggal 3 Oktober 2017, mengabulkan gugatan praperadilan Reny. Poldasu pun menjadi tak berdaya meski sudah memiliki alat-alat bukti dan saksi-saksi menguatkan adanya tindak pidana pemalsuan dengan tersangka Reny Trisnawaty Jong dan Petrus Suman.

Putusan hakim Syafril Batubara itu mengejutkan banyak pihak. “Ada produk kejahatan, apa mungkin tidak ada pelakunya. Ini aneh. Saya menilai hakim sudah unprofesional conduct dalam perkara praperadilan ini,” kata Junirwan, kuasa hukum Hamonangan Lautan.

Junirwan melaporkan masalah itu ke Ketua Kamar Pengawasan dan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. Melalui suratnya No. 69/JK/Per/X/2017 tertanggal 19 Oktober 2017, Junirwan memohon atensi dan tindakan terhadap oknum hakim PN Medan yang mengadili perkara prapid No 64/Pid.Prap/2017/PN Medan terkait tindak pidana pemalsuan penetapan mengatasnamakan PN Medan. “Kami sangat prihatin. Bagaimana seorang hakim PN Medan tidak peka terhadap perbuatan pidana yang memalsukan produk hukum PN Medan dan menggunakan produk hukum palsu itu untuk mengajukan gugatan di pengadilan yang sama,” tuturnya.

Hal senada diutarakan Hamonangan Lautan. “Saya tidak menyangka produk hukum palsu bisa digunakan menjadi dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Benar-benar mengecewakan,” ujarnya singkat.

Rasa kecewa juga diutarakan Rony Samuel. Dirut PT PPI ini mengaku pihaknya sangat dirugikan. “Memang dirugikan. Akibat ini, aktivitas pembangunan Metrolinks menjadi lumpuh. Semuanya menjadi terganggu,” sebut Rony Samuel.

Secara terpisah, Hakim Agung MA Prof Gayus Lumbun mengatakan bahwa pemalsuan produk hukum merupakan perbuatan menyimpang dan harus ditindak tegas. “Produk hukum (penetapan) palsu yang digunakan untuk peradilan di PN Medan, jelas perbuatan menyimpang,” ujar Gayus kepada FORUM Keadilan, Rabu kemarin.

Gayus sangat mengapresiasi kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut. “Saya sangat mengapresiasi jika kasus itu diusut tuntas kepolisian atau KPK,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Humas MA, Abdullah. Hanya saja, Abdullah tidak mau mengomentari perkara yang sedang berjalan karena sudah masuk ranah MA. “Terus terang saja ini kan sedang berperkara. Ya kita tunggu saja perkaranya sampai putusan berkekuatan hukum tetap,” sebut Abdullah.

Terkait prilaku oknum hakim yang unprofesional conduct, Abdullah tidak banyak komentar. “Kalau itukan putusan, bentuknya kita tidak akan masuk ke sana. Kalau memang putusan, harus dikoreksi melalui putusan yang lebih tinggi,” katanya.

Menyangkut pelanggaran kode etik, ucap Abdullah, harus ada bukti bahwa hakim itu disuap, menerima pemberian atau menerima bentuk apapun dari pihak lain. “Sepanjang itu tidak dapat ditunjukkan bukti-buktinya, perlu upaya lebih jauh lagi untuk mengatakan bahwa itu pelanggaran etik,” paparnya.

Mengenai produk hukum palsu yang digunakan sebagai dasar hukum di PN Medan, Abdullah lagi-lagi enggan mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. “MA sementara ini tidak bisa mengomentari proses yang sedang berjalan. Ya biarkan saja perkara itu berjalan sampai putus. Apakah yang bersangkutan bisa menerima atau tidak putusan itu, kalau nanti yang bersangkutan tidak bisa menerima, ya silahkan melalui upaya hukum. Tapi kita tidak akan memberikan pendapat apapun,” ujarnya.

Ditanya apakah ada tindakan tegas dari MA terkait pemalsu produk hukum pengadilan dan hakim yang terkesan melegalkannya, Abdullah menyebut pihaknya tidak ada dasar melakukan tindakan. “Kita ini tidak ada dasar untuk melakukan tindakan itu. Inikan proses hukum yang sedang berjalan, biarkan berjalan saja. Kalau kita mengatakan terbukti, kita saja mengatakan dugaan, dugaan saja kita belum berani mengatakan ada atau tidak. Yang jelas biarkan perkara itu berproses sampai dengan putus. Apakah para pihak bisa menerima atau tidak, kalau tidak menerima ya silahkan upaya hukum,” tukasnya.

(Zainul Arifin Siregar)

You might also like More from author