“Penegakan Hukum Pidana Bukan Solusi Bagi Calon Jamaah Umrah”

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) Tulus Abadi

0

 

 

forumkeadilan.com. Banyak kalangan prihatin atas apa yang terjadi pada jamaah PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel. Mereka juga terkejut luar biasa dengan keberanian dan kelihaian pemilik biro haji dan umroh itu dalam ‘membohongi’ dan diduga melakukan penipuan terhadap 35 ribu calon jamaah haji dan umroh, seperti disebut pihak kepolisian.

Lebih tragis lagi, pemilik First Travel secara terang-terangan menjalankan bisnis umrah yang dinilai tidak masuk akal dan tidak aman. Dan anehnya, tidak ada yang menegur atau mengawasi model bisnis umrah dan haji ala First Travel itu. Otoritas Jasa Keungan (OJK) maupun Kementerian Agama (Kemenag) seakan tak peduli dengan aksi nakal perusahaan tersebut.

Masyarakat, calon jamaah pun seakan terbius dengan iming-iming biaya murah yang ditawarkan seharga Rp 13 atau Rp 14 juta. Padahal, normalnya biaya umrah berkisar antara Rp 18 hingga Rp 19 juta. Tiket penerbangan termurah 900 dolar AS (sekitar Rp 11 juta). Belum lagi biaya administrasi pengurusan visa Rp 1 juta. Berikut ini penjelasan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI) Tulus Abadi kepada wartawan:

 

Bagaimana pendapat Anda soal kasus biro perjalanan First Travel yang diduga menelantarkan jamaah umroh?

Menurut saya proses hukum pidana kepada First Travel jangan sampai hilangkan hak perdata calon peserta jamaah umroh. Baik memberangkatkan ke Tanah Suci atau mengembalikan uang jamaah. Penegakan hukum pidana bukan satu-satunya solusi bagi para calon peserta umrah yang sudah menjadi korban. Dalam kondisi saat ini, solusi yang paling realistis bagi mereka adalah pengembalian uang.

Apakah dalam kasus ini YLKI sudah meminta Kementerian Agama membentuk crisis center bagi calon peserta umroh?

Kami sudah meminta kepada Kementerian Agama membentuk crisis center bagi calon peserta umrah First Travel yang masih terbengkalai. Jumlahnya berkisar 25.000 orang. Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan harus berupaya keras menjamin hak-hak keperdataan calon peserta umrah kembali. Mayoritas adalah calon peserta umrah First Travel yang mencapai 18.000 pengaduan.

Tulus Abadi

 

Berapa jumlah pengaduan yang sudah melapor pada YLKI?

Yang paling banyak diadukan adalah First Travel yang mencapai 3.825 pengaduan. YLKI meminta masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh agar tidak mendaftar melalui biro umroh bermasalah. Selain First Travel, masih ada lima biro umroh lain yang diadukan ke YLKI. Jumlah biro umroh di Indonesia semakin banyak. Dari keseluruhan biro umroh itu, yang mendapat izin dari Kementerian Agama sekitar 770-an biro. Masih ada biro yang tidak berizin. Namun, biro berizin bukan berarti kinerjanya baik. Terbukti saat ini lebih dari 100 ribuan calon jamaah umroh masih belum jelas keberangkatannya. Itu pun baru dari satu biro umroh. Permasalahan yang muncul pada biro umroh, sebagaimana pengaduan yang masuk ke YLKI, adalah keberangkatan calon jamaah yang tidak jelas. Saat calon jamaah ingin membatalkan dan meminta kembali uang yang sudah disetorkan, biro umroh mempersulit dengan berbagai alasan. Masyarakat tidak tergiur dengan iming-iming tarif murah atau promo dari biro umroh. Kami menduga tarif murah atau promo itu untuk mengeruk dana dari masyarakat dan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang belum diberangkatkan sebelumnya. Biro umroh menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Masyarakat yang saat ini mendaftar berisiko mengalami nasib serupa di kemudian hari.

Selain First Travel apakah ada biro umroh yang diduga bermasalah berdasarkan pengaduan melalui YLKI?

Ada enam biro umroh yang dianggap “bermasalah”. Berikut nama biro travel tersebut beserta jumlah pengaduan yang diterima YLKI terkait belum/gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh: 1. First Travel sebanyak 3.825 pengaduan; 2. Hannien Tour sebanyak 1.821 pengaduan; 3. Kafilah Rindu Ka’bah sebanyak 954 pengaduan;4. Komunitas Jalan Lurus sebanyak 122 pengaduan;5. Basmalah Tour and Travel sebanyak 33 pengaduan 6. zabran dan Mila Tour sebanyak 24 pengaduan. Total pengaduan di atas sebanyak 6.778 pengaduan per 06 Juni 2017. Masyarakat jangan tergiur oleh iming-iming tarif murah/tarif promo dari biro umrah. Sebab biro umrah diduga tengah mengeruk dana masyarakat, dan dana itulah yang akan digunakan untuk memberangkatkan ribuan calon jamaah yang masih mangkrak. Untuk memberangkatkan jamaahnya (“sistem ponzi”). Masyarakat yang sekarang mendaftar berisiko mengalami nasib serupa (gagal berangkat) di kemudian hari.

Apa yang menyebabkan First Travel gagal memberangkatkan calon peserta umroh?

YLKI melihat, promosi paket umrah murah yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) terlalu jor-joran. Harga yang terlalu murah jauh di bawah harga normal justru malah merugikan konsumen. Pasalnya, meski dikenakan harga murah, konsumen tidak memiliki kepastian terkait jadwal keberangkatan ke Tanah Suci. Ini cara berpromosi yang cenderung menyesatkan. Saya kira, tertundanya penerbangan merupakan dampak persoalan manajemen First Travel.  Mereka merasa ditelantarkan di Arab Saudi karena tidak dapat hotel.

Permasalah apa yang mendasar sehingga First Travel gagal memberangkatkan jamaah umroh?

Permasalahan yang membelit First Travel tidak lepas dari kurangnya pengawasan dari Kemenag. Kemenag tidak melakukan pengawasan optimal terhadap operator umrah seperti First Travel dan perusahaan serupa.  Promosi jor-joran, pemerintah pun memberi izin, tapi tidak melakukan pengawasan. Saya lihat promosi ini menjerumuskan konsumen. Harga memang murah, tapi konsumen baru berangkat beberapa tahun lagi, ini potensi merugikannya besar. Pemerintah sebaiknya mengeluarkan pemberitahuan berapa biaya pokok umrah. Ini dimaksudkan agar tidak ada travel yang menjadi predator harga, misalnya dengan ‘memutar’ dulu uang konsumen, namun baru diberangkatkan beberapa tahun kemudian.

Sebaiknya seperti apa?

Seharusnya, jika biro umrah memang mempunyai itikad baik, maka promosi besar-besaran untuk menggaet calon jamaah baru dihentikan lebih dahulu, sampai calon jamaah yang masih mangkrak diberangkatkan. Dengan tingginya permasalahan tersebut, YLKI meminta masyarakat yang ingin umrah tidak mendaftar lebih dahulu kepada biro umrah “bermasalah”, dengan indikasi banyaknya pengaduan jamaah yang belum/gagal berangkat. Biro umrah semacam itu merugikan calon jamaah, baik kerugian materiil maupun imateriil.

Bagaimana dengan proses hukum yang kini sedang berjalan terhadap Fistr Travel?

YLKI meminta Kementerian Agama untuk terus mengawal kasus dugaan penipuan jemaah umrah First Travel. Hal ini pasca diterbitkannya surat pencabutan izin penyelenggaraan perjalanan umrah agen perjalanan tersebut oleh Kemenag.‎ Pasca pencabutan izin operasional First Travel oleh Kemenag jangan lepas tangan terkait nasib calon jemaah yang belum diberangkatkan. Kemenag harus membentuk tim adhoc untuk pendampingan, agar nasib calon jemaah masih mangkrak tetap masih bisa diberangkatkan dan atau proses refund yang mudah. YLKI lebih merekomendasikan kepada calon jemaah untuk refund saja. Kemenag juga juga harus mengawal terkait diajukannya First Travel ke Pengadilan Niaga. Akan sangat tragis nasib calon jemaah jika Pengadikan Niaga menjatuhkan putusan pailit. Calon jemaah bisa gigit jari. Kemenag dan Polri jangan hanya terfokus pada First Travel saja, tapi juga bertindak tegas pada biro travel lain yang terbukti berbuat sama, bahkan lebih parah. Yaitu seperti Kafilah Rindu Ka’bah dan Hannien Tour. Lebih dari 3.056 calon jemaah Kafilah Rindu Ka’bah yang kehilangan haknya. Dan Hannien Tour yang mencapai 1.800-an calon jemaah.

Terhadap Otoritas Jasa Keuangan apa pandangan Anda?

 Larangan OJK ini mnanggung dan setengah hati. Aksi OJK melarang umroh promo First Travel tidak efektif. Permasalahan bukan hanya promo umrah murah saja. Namun jug dari paket umrah reguler. Adanya aduan paket umrah reguler. Meskipun aduan tersebut bukan untuk First Travel melainkan untuk Utsmaniyah Hannien Tour.

You might also like More from author