Pembebasan Yang Dibatalkan

0

 

Satu langkah Bupati Rokan Hulu membebaskan diri dari jeratan hukum dipatahkan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Rokan Hulu, Suparman.

Bupati yang sempat divonis bebas oleh hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru itu, kini harus menjalani hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. “Kabul terhadap terdakwa dua,” bunyi putusan kasasi seperti yang dikutip dari situs web Mahakamah Agung RI, Sabtu 11 November 2017.

Putusan kasasi dibacakan pada 8 November 2017. Perkara kasasi ditangani oleh Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar, dengan Panitera Pengganti Retno Murni Susanti.

Perkara yang melibatkan Suparman adalah pengembangan dalam sejumlah kasus lainnya. Sejak 2015, KPK telah memproses hukum tersangka dan terdakwa lain yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam beberapa putusan sebelumnya, majelis hakim yakin ada perbuatan bersama-sama yang salah satunya melibatkan Suparman. Saat diadili, Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Hakim menilai bahwa dakwaan kedua yakni menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada terdakwa.

Juru bicara MA, Abdullah, membenarkan bahwa perkara tersebut telah diputus. Hanya saja salinan putusannya belum diupload ke website MA karena masih di majelis hakim. Tapi dia memastikan bahwa permohonan kasasi JPU untuk terdakwa yang juga Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Riau, kabul. “Amar putusan belum tahu saya. Yang jelas kasasinya jaksa dikabulkan. Dan jaksa mesti tidak terima toh, dibebaskan ndak terima toh. Nah, kalau dikabulkan biasanya sebaliknya,” ujar Abdullah.

Dia mengaku tidak bisa berandai-andai saat ditanya apakah artinya putusan tersebut menganulir vonis bebas terhadap Suparman yang kini sudah kembali aktif sebagai Bupati Rohul. “Saya ndak tahu juga. Kita tidak boleh mengandai-andai, itu nasibnya orang. Lebih baik tunggu Senin, nanti saya tanya majelis yang mutus perkara,” pungkas Abdullah, mengakhiri pembicaraan.

Kasus hukum yang membelit Suparman berawal pada 8 April 2016. Saat itu, KPK menetapkan Suparman serta Johar Firdaus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap APBD 2014 dan APBDP 2015 Provinsi Riau. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya tidak langsung masuk dalam jeruji besi. Barulah pada 7 Juni 2016 KPK melakukan penahanan terhadap Suparman. 5 jam setelah itu KPK juga menahan Johar Firdaus.

Setelah menjalani proses pemeriksaan, pada 4 Oktober 2016 Suparman serta Johar Firdaus dipindahkan dari Rutan Guntur di Jakarta ke Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru. Tak lama kemudian, pada 25 Oktober 2016 sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada 26 Januari 2017. JPU KPK menuntut Suparman dijatuhi 4 tahun 6 bulan, sedangkan Johar Firdaus dituntut human 6 tahun penjara.

8 February 2017 Suparman dan Johar Firdaus membacakan pledoi. dan 23 February 2017 sidang vonis Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang mengejutkan, Hakim Tipikor Rinaldi Triandoko mengganjar Suparman dengan vonis sementara Johar Firdaus dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan. Rindaldi menyatakan terdakwa Suparman tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi serta meminta jaksa membebaskan terdakwa dari sel tahanan. Saat kasus itu bergulir, Suparman masih menjabat sebagai anggota DPRD Riau 2009-2014.

 

Bupati Rokan Hulu non-aktif Suparman (tengah) berjalan keluar usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/7/2016). —Antara foto/Hafidz Mubarak A.

 

Tak puas atas putusan tersebut, JPU KPK ajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sampai akhirnya keluar putusan yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda para Suparman.

Perjalanan Suparman menjadi bupati di Negeri Seribu Suluk sangat berliku. Sebelumnya, dia harus bertarung dengan calon petahana, Hafidz Syukri yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Rokan Hulu.

Berpasangan dengan Sukiman, Suparman kembali harus bertarung dengan Hafidz di Mahkamah Konstitusi (MK) karena selisih suara yang tipis. Beberapa bulan menjalani sidang, majelis hakim di MK memenangkannya sebagai peserta pilkada dan berhak dilantik menjadi bupati. Hanya, pengumuman juga datang dari KPK yang menetapkannya sebagai tersangka suap.

Suap atau janji itu sendiri diduga melibatkan Suparman sewaktu menjadi anggota DPRD Riau 2009-2014. Dia diduga sebagai penghubung uang pelicin dari Gubernur Riau kala itu, Annas Maamun untuk mengesahkan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau Tahun Anggaran 2015.

Berstatus tersangka, Suparman tetap ingin dilantik bersama pasangannya, Sukiman pada April lalu. Pelantikan kemudian disiapkan dan dilakukan gladi resik. Usai persiapan itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengirim surat pembatalan pelantikan. Alasannya, belum ada gubernur Riau defenitif dan melihat status tersangka Suparman.

Pendukung Suparman bergejolak, Gedung DPRD Riau diduduki. Tak ingin terjadi apa-apa, Arsyadjuliandi Rachman sebagai Plt Gubernur saat itu langsung berkoordinasi ke Mendagri. Alhasil, pelantikan Suparman dan wakilnya disetujui. Hanya saja dilaksanakan di Jakarta, tidak di DPRD Riau. Pelantikan dilakukan pada 22 April 2016 lalu di Jakarta.

Usai dilantik, KPK kemudian mencekal politikus Partai Golkar itu. Namun, Suparman tetap melanjutkan tugasnya sebagai bupati, meski tak genap 2 bulan atau hanya 36 hari. Dia pun ditahan bersama mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, usai diperiksa Selasa petang tadi. Dia dititipkan di Rutan Guntur, sambil menunggu berkasnya naik ke penuntutan.

Sementara itu, kuasa hukum Suparman, Evanora, belum bisa berkomentar banyak lantaran belum menerima salinan putusan tersebut. “Saya akan cari tahu dan mempelajari dulu bagaimana putusannya,” kata Eva.

Menanggapi putusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku akan segera memberhentikan Bupati Rokan Hulu Suparman menyusul dikabulkannya kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Rokan Hulu Suparman terkait dengan kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2014. “Ini sudah mempunyai hukum tetap, harusnya saya mempercepat agar roda pemerintahan terus berjalan,” kata Tjahjo Kumolo setelah menghadiri Rakor Camat se-Indonesia, di Pekanbaru, Kamis, 16 November 2017.

Tjahjo mengaku baru mendengar putusan tersebut dari media massa, untuk itu ia perlu memastikan setelah biro hukum mendapatkan salinan putusan Suparman di Mahkamah Agung sebagai landasan pemberhentian. “Kami tinggal menunggu salinannya, dasarnya nomor berapa, setelah itu langsung diberhentikan supaya tidak terganggu roda pemerintahan,” katanya.

 

JULIE INDAHRINI

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.