Ketua Pemuda GolkarTerancam Lima Tahun

Sidang Perkara korupsi pengadaan kitab suci Al Quran

0

 

Perkara korupsi pengadaan kitab suci Al Quran yang menjerat Fahd El Fouz,  terus bergulir. Dua pekan lalu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini menghadapi tuntutan Jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Oleh Jaksa, Fahd dituntut penjara lima tahun dalam kasus korupsi di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS tersebut. Tak hanya itu, Fahd dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan pada kasus ini.

Tribunnews.com//politisi partai golkar priyo budi santoso

“Menuntut supaya majelis hakim memutusan menyatakan Fahd El Fouz telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan

pertama dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal memberatkan, perbuatan Fahd tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sedangkan hal meringankan di antaranya Fahd siap dihukum, keterangannya yang signifikan telah membuat terang perkara ini, serta telah menyetorkan uang ke rekening KPK sebagai uang pengganti Rp 3,411 miliar.

Jaksa menilai Fahd bersama-sama dengan mantan anggota badan anggaran sekaligus anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra (anak Zulkarnaen Djabar) terbukti menerima beberapa kali hadiah yang totalnya berjumlah Rp 13,99 miliar dari Abdul Kadir Alaydrus karena mereka telah menjadikan sejumlah perusahaan Abdul Kadir sebagai pemenang pengadaan laboratorium dan pengadaan Al Quran.

Dari penerimaan fee tersebut, Fahd memperoleh bagian yang seluruhnya berjumlah Rp 3,411 miliar sehingga dikenakan sanksi berupa membayar uang pengganti. Namun Fahd ternyata telah menitipkan uang sejumlah Rp 3,411 miliar untuk nantinya dipergunakan membayar uang pengganti kepada KPK.

Abdul Kadir selaku Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia memberikan uang tersebut sebagai imbalan karena Fahd, Zulkarnaen dan Dendy mempengaruhi beberapa pejabat Kementerian Agama agar menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengadaan laboratorium komputer Madrasah tsanawiyah (MTs) tahun anggaran (TA) 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (PT A3I) sebagai pemenang pekerjaan penggandaan Kitab Suci Alquran APBN-P TA 2011 dan PT Sinergi Pustaka Indonesia sebagai pemenang penggandaan kitab suci Alquran tahun anggaran 2012.

Kasus suap yang menjerat Fahd berawal dari Peristiwa pidana ini bermula ketika Ditjen Bimas Islam mendapatkan Pagu perubahan belanja dalam APBN-P TA 2011. Anggaran penggandaan Al Quran di Ditjen Bimas Islam dialokasikan sebesar Rp22,875 miliar. Zulkarnaen selaku Anggota Komisi VIII dari Partai Golkar dan Banggar DPR telah memperjuangkan penambahan anggaran Kemenag.

Pada September 2011 di ruang kerja Zulkarnaen di gedung Nusantara I DPR digelar pertemuan yang dihadiri Zulkarnaen Djabar, Fahd, dan Dendy Prasetia mengenai pengadaan laboratorium komputer MTs 2011 dan penggandaan Alquran tahun 2011 dan 2012 di Kementerian Agama.

Zulkarnaen lalu memerintahkan Fahd dan Dendy mengecek di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan meminta Fadh menjadi broker (perantara) terkait tiga pekerjaan itu.

 

TEMPO.CO//Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

 

Hasil perhitungan fee telah dicatat oleh Fahd di secarik kertas yaitu Fee pekerjaan pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 31,2 miliar dibagi-bagikan kepada: Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 6 persen, Vasko/Syamsu 2 persen, kantor 0,5 persen, PBS (Priyo Budi Santoso) sebesar 1 persen, Fahd sebesar 3,25 persen, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar 2,25 persen.

Selanjutnya fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dengan nilai sekitar Rp 22 miliar adalah untuk Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 6,5 persen, Vasko/Syamsu 3 persen, PBS (Priyo Budi Santoso) sebesar 3,5 persen, Fahd sebesar 5 persen, Dendy sebesar 4 persen serta kantor 1 persen.

Ketiga, fee dari pekerjaan pengadaan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2012 dengan nilai sekitar Rp 50 miliar diberikan kepada Senayan (Zulkarnaen Djabar) sebesar 8 persen, Vasko/Syamsu 1,5 persen, Fadh sebesar 3,25 persen, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra sebesar 2,25 persen dan kantor 1 persen.

Selanjutnya proses pengadaan khususnya penetapan pemenang lelang atas ketiga pekerjaan tersebut, Zulkarnaen Djabar bersama-sama Fahd dan Dendy mempengaruhi para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan di Kemenag agar memenangkan pihak tertentu.

Fadh bersama-sama Dendy dan rekannya lantas bertemu Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Sesdirjen Bimas Islam Abdul Karim, serta Jauhari di ruang kerja Nasaruddin.  Dalam kesempatan itu, Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya memperkenalkan diri sebagai utusan DPR.

Fadh memperkenalkan Dendy sebagai anak dari Zulkarnaen Djabar. Fadh lalu menginformasikan akan ada dana on top dari DPR untuk proyek penggandaan Al Quran senilai Rp22 miliar. Fadh memberitahukan dana itu milik DPR, sehingga pekerjaan penggandaan Al Quran nantinya diserahkan kepada Fadh dan kawan-kawan selaku utusan Zulkarnaen Djabar. Nasaruddin Umar, Abdul Kadir, dan Jauhari mengatakan siap membantu pelaksanaan proyek.

Pertemuan berlanjut pada 14 Agustus 2011. Fadh, Dendy, dan sejumlah rekannya menemui Abdul Karim. Fadh menghubungi Zulkarnaen dan memberikan telepon selulernya kepada Abdul Karim untuk berbicara dengan Zulkarnaen. Setelah itu, Fadh diminta berkomunikasi dengan Ketua ULP Ditjen Bimas Islam Mashuri mengenai proses lelang.

Tak berapa lama, Nasaruddin, Abdul Karim, dan Jauhari kembali melakukan pertemuan dengan Fadh dan Dendy di Hotel Bidakara Jakarta. Pertemuan untuk memastikan agar pekerjaan penggadaan Al Quran dikerjakan oleh rekanan yang dibawa Fadh, PT A3I.

 

Jauhari kemudian memperkenalkan pimpinan PT A3I, Ali Djufrie kepada Nasaruddin. PT A3I sebelumnya juga pernah memenangkan lelang di Kemenag. Menanggapi perkenalan itu, Nasaruddin memberikan respon positif. Nasaruddin berpendapat, proyek penggandaan Al Quran memang lebih bagus dikerjakan oleh muslim, bukan non muslim.

Seiring proses lelang, Jauhari memerintahkan Ketua Tim ULP Mashuri untuk menghubungi Ali Djufrie untuk meminta dokumen penyusunan HPS dan spesifikasi teknis. Namun, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 66 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Alhasil, dari HPS dan spesifikasi teknis yang telah disusun berdasarkan dokumen dari PT A3I, Ditjen Bimas Islam mengumumkan PT Macanan Jaya Cemerlang dan PT A3I sebagai peserta lelang dengan penawaran terendah. PT Macanan di posisi nomor satu, sedangkan PT A3I berada di posisi kedua.

Tidak puas dengan hasil lelang, pada 28 September 2011, Dendy menghubungi Zulkarnaen. Dendy meminta Zulkarnaen memberitahu Nasaruddin bahwa PT Macanan adalah perusahaan milik non muslim. Zulkarnaen berhasil melobi Nasaruddin, sehingga PT A3I ditetapkan sebagai pemenang lelang penggandaan Al Quran TA 2011.

Perbuatan serupa juga dilakukan Jauhari bersama-sama Abdul Karim, Mashuri, Nasaruddin Umar, Zulkarnaen Djabar, Fadh El Fouz, Ali Djufrie, dan Abdul Kadir Alaydrus dalam lelang penggandaan Al Quran TA 2012. Ditjen Bimas Islam menetapkan PT Sinergi Pustaka Indonesia pimpinan Abdul Kadir Alaydrus sebagai pemenang lelang.

Menurut Jaksa, proses dan pelaksanaan lelang tidak sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibatnya, sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Negara BPK tanggal 7 Oktober 2013, kerugian keuangan negara mencapai Rp27,056 miliar.

Fahd dinilai melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 65 ayat 1 KUHP. Dalam tuntutan jaksa, ia terancam lima tahun penjara. Menanggapi tuntutan itu, Fahd bakal mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada sidang pekan ini.

 

AFKHAR

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.