Tegas dan Berani

Keluarga Koruptur Gubernur Non Aktif Bengkulu Dan Istri Divonis 8 Tahun Bui. Hak Politiknya Dicabut

0

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu mendadak dipenuhi pengunjung pada Kamis (11/1/2017) pagi. Mayoritas pengunjung ingin menyaksikan sidang putusan atau vonis terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari.

Sebab, jika Ridwan Mukti terbukti bersalah dengan keputusan majelis hakim, artinya konstelasi politik Bengkulu akan mengalami perubahan. Hasilnya sangat menentukan bagaimana pemerintahan Bengkulu ke depan

Majelis hakim diketuai hakim Admiral bersama anggota majelis hakim Nich Samata dan Gabriel Siallagan Dan setelah sidang dilaksanakan, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu menjatuhkan vonis kepada Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan Istri Lily Martiani Maddari masing-masing 8 tahun kurungan. “Kedua terdakwa juga dibebankan denda sebesar Rp400 juta atau hukuman pengganti selama dua bulan kurungan,” kata Ketua majelis hakim Admiral membacakan vonis, di Bengkulu, Kamis.

Ridwan Mukti beserta istri dinilai terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis terhadap keduanya lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut terdakwa dangan pidana kurungan selama 10 tahun.

“Selain pidana kurungan selama delapan tahun, juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih selama dua tahun seusai menjalani masa tahanan,” kata Ketua majelis hakim, Admiral di Bengkulu, Kamis.

Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK, yang meminta pencabutan hak politik dipilih, sebagai efek jera dari tindakan korupsi yang dilakukan terdakwa.

Hukuman tambahan ini disebabkan terdakwa merupakan kepada daerah dan terbukti menerima suap dari kontraktor proyek pembangunan infrastruktur di Bengkulu senilai Rp1 miliar.

Ridwan beserta istri dan Rico Dian Sari diduga menerima fee dari Jhoni Wijaya terkait proyek jalan di dua Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Untuk mengamankan sidang gubernur nonaktif ini, aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan ketat baik dalam ruangan sidang maupun di sekitar Pengadilan Tipikor Kota Bengkulu.

Seusai sidang sempat terjadi perselisihan antara pengunjung sidang dengan aparat keamanan yang berjaga, hal itu terjadi karena luapan emosi pengunjung sidang setelah mendengan amar putusan

Leave A Reply

Your email address will not be published.