Kejagung Raih Penghargaan dari Kemenkeu

0

Ditengah hiruk pikuknya aneka kasus pidana maupun perdata yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung.

Terselip sebuah prestasi yang membanggakan yakni diraihnya penghargaan dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) 2016 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas kinerjanya yang sangat baik dibawah kepemimpinan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Menkeu RI memberikan penghargaan kepada kejaksaan Republik Indonesia atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan barang milik negara tahun 2016,” kata Kapuspenkum Kejagung, M Rum, Jakarta, Selasa 7 November 2017.

Ia menyebutkan penghargaan itu untuk kategori kepatuhan pelaporan BMN dan kategori sertifikasi BMN.

Penghargaan itu diberikan bukan kali pertama, sebelumnya kejaksaan juga meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan tersebut diraih Kejagung berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk anggaran tahun 2016, setelah sempat turun pada 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kinerja Kejaksaan terus membaik.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi kinerja jajarannya dalam hal laporan keuangan Tahun 2016 setelah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Meski, sebelumnya Tahun 2015 lalu hanya mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita membuat laporan keuangan secara objektif dan profesional. Setelah pada 2015 turun menjadi WDP hingga bisa kembali meraih WTP Tahun 2016 ini,” ujar Prasetyo di Aula Sarana Pradana, Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa 30 Mei 2017.

“Pada hakekatnya pemeriksaan keuangan negara merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas keuangan disetiap instansi pemerintah,” ungkap dia.

Mantan politisi NasDem di DPR itu menjelaskan, bahwa pemeriksaa keuangan negara itu sekaligus sebagai sebuah bentuk kontrol agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib.

“Dengan, menaati peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan memperhatikan nilai-nilai kewajaran dan kepatutan,” ungkap dia.

Untuk diketahui penyampaian dan penyerahan penilaian tersebut diberikan langsung oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna kepada Jaksa Agung, HM Prasetyo.

Sebab itu, anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menambahkan pihaknya juga mengatakan, sekaligus mempercayai bahwa penilaian ini merupakan wujud profesionalitas dan akuntabilitas lembaga negara dalam hal ini kejaksaan.

Meski kata Firman, pihaknya masih menemukan beberapa kelemahan dalam pengaturan keuangan di Kejagung. Seperti pada Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang dimiliki Kejagung.

“Kemudian belum sempurnanya laporan tentang penerimaan bukan pajak, perkara denda dan tilang,” ujar Firman ditempat yang sama.

Dia menegaskan diberikannya opini WTP kepada Kejagung bukan berarti laporan keuangan tidak ada kesalahan.
“Masih ditemukan kelemahan,” singkat dia.

Karenanya, dia mengingatkan agar Kejagung membenahi beberapa sektor pengendalian keuangan. Misalnya terkait pengendalian piutang uang pengganti perkara dan rekening barang titipan.

“Pada sektor ini, BPK melihat Kejagung belum menyusunnya dengan sempurna,” ungkap dia.

Namun secara garis besar, Firman menilai audit dari laporan keuangan Kejagung tidak memiliki kesalahan yang berarti.
“Ini merupakan prestasi dalam mengelola keuangan negara,” tandas Firman.

You might also like More from author