Hutang Berujung Penjara

0

 

Sudah jatuh tertimpa tangga. Barangkali itulah yang dialami Ramadhan Pohan. Mantan calon wali kota Medan ini divonis hakim ketua majelis Erintuah Damanik dengan hukuman 15 bulan penjara. Pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, beberapa waktu lalu, politisi Partai Demokrat ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan penipuan sebesar Rp 15,3 miliar.

“Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Dengan ini, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ramadhan Pohan dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 bulan kurungan penjara,” kata Erintuah Damanik.  Ramadhan Pohan terbukti bersalah melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 KUHPidana.

Ramadhan Pohan bersama Savita Linda dituding menipu korban Rotua Hotnida Boru Simanjuntak dan Laurenz Hendry Hamongan Sianipar. Dua korban yang berstatus ibu dan anak ini mengalami kerugian dengan total Rp15,3 miliar.

Kasus ini bermula saat Linda mengenalkan Ramadhan dan istrinya Asti Riefa Dwiyandani kepada Rotua dan suaminya Timbang Sianipar pada 2 September 2015. Kemudian Linda kembali mengajak Rotua menjumpai Ramadhan di Restoran Traders. Di perjalanan ia meyakinkan perempuan itu untuk memberikan pinjaman Rp 3 miliar kepada Ramadhan pada 10 September 2015.

 

Ramadhan Pohan dan Bendhara Pemenangannya Savita Linda Panjaitan kembali di Pengadilan Negeri (PN) Medan//http://dnaberita.com/

Saat Rotua menanyakan jaminan, Linda mengatakan, “Banyaknya uang si Ramadhan Pohan itu. Dia itu orang kaya, cuma bantuan kepadanya belum terkirim.” Pendek cerita, Rotua percaya. Ia pun beberapa kali meminjamkan uang kepada Ramadhan, hingga totalnya Rp 10,8 miliar. Kemudian pada 8 Desember 2014 sore atau sehari menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Medan, Ramadhan kembali meminta tambahan pinjaman.

Karena tak lagi memiliki cukup uang, Rotua meminjam uang kepada putranya, Laurenz Rp 4,5 miliar. Ramadhan berjanji mengembalikan uang Rp 4,5 miliar itu dalam waktu seminggu dengan imbalan uang Rp 400 juta. Sebagai jaminan, Ramadhan menyerahkan cek senilai 4,5 miliar.

Agar mendapat pinjaman, Ramadhan Pohan dan Linda membawa-bawa nama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para jenderal di Jakarta serta Ibas Yudhoyono. Uang kirimannya pun sudah datang dari Jakarta.

Korban pun percaya, dengan menyerahkan uang kepada Ramadhan, dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut bersama bunganya.  Setelah Ramadhan Pohan tidak terpilih dalam Pilkada Medan, kedua korban meminta kembali uangnya tersebut.

Seminggu berlalu, Ramadhan tidak juga membayar pinjaman tersebut. Laurenz ingin mencairkan cek yang menjadi jaminan. Tapi, ternyata dananya tidak cukup. Saldo sejak rekening dibuka hanya Rp 10 juta.  Apalagi, Ramadhan selalu mengelak saat ditagih pembayaran hingga korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumut.

Setelah cukup bukti, Ramadhan lantas ditetapkan sebagai tersangka dan diseret ke meja hijau.  Dalam amar dakwaan  yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sabarita Siahaan, kasus dugaan penipuan Ramadhan dan Linda adalah meminjam uang kepada Laurenz dan Rotua.

Di persidangan penasihat hukum Ramadhan, Johari Damanik, membantah kliennya menipu. Dalam eksepsinya ia merasa kasus kliennya janggal. Perkara ini dinilai sangat dipaksakan. “Laporan awal pinjam meminjam (perdata). Kenapa jadi pidana,” ujar Johari.

Menurutnya, kasus itu sudah dituntut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dalam kasus perdata. Dalam prosesnya, pihak PN Jaktim telah mempersidangkan kasus perdata tersebut sebelum disidangkan di PN Medan dalam kasus pidana.

“Termininologi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di kepolisian adalah pinjam meminjam disertai bunga. Tapi di dakwaan jaksa berbeda ceritanya. Mereka mendakwa Seolah RP minta uang dengan janji. Ini kan dipaksakan,” jelas Johari.

Dia juga mengatakan, pihaknya telah menyerahkan kepada hakim bukti kasus tersebut sedang diproses di PN Jaktim dalam kasus perdata. “Dakwaan jadi cacat. Kalau begitu kan jadi kesimpulan jaksa bukan fakta penyelidikan,” tambahnya.

Sedangkan untuk barang bukti hingga kini bukti dari pelapor kasus tersebut sangat lemah. Bahkan surat pernjanjian juga tidak dimiliki pihak yang bersangkutan. “Tidak ada surat pinjaman apa pun, buktinya lemah,” pungkas Johari.

Namun sikap hakim berkata lain. Eksepsi Ramadhan ditolak. Dengan penolakan itu, perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai Rp15,3 miliar yang menyeret Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu dilanjutkan.

“Memutuskan untuk menolak seluruh ekspeksi terdakwa. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini di persidangan berikutnya,” ujar Hakim Djaniko.

Penolakan terhadap eksepsi Ramadhan karena eksepsi yang disampaikan telah jauh masuk ke pokok perkara. Di sisi lain, dakwaan jaksa penuntut umum dinilai telah lengkap, karena sudah memuat unsur pidana yang didakwakan.

Meski menolak seluruh keberatan Ramadhan atas perkara itu, namun majelis hakim tidak memerintahkan penuntut umum untuk melakukan penahanan. Ramadhan pun melengang bebas ke luar pengadilan sesaat setelah majelis menskors persidangan.

Sidang lantas dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jaksa menghadirkan saksi bernama Timbang Sianipar, suami dari Rotua Hotnida Simanjuntak. Timbang mengaku dirinya tak pernah melihat Ramadhan menerima uang dari istrinya.  Pasalnya Ramadhan tak pernah meminjam uang setiap kali dirinya dengan Rotua bertemu dengan Ramadhan.

Timbang pertama kali bertemu Ramadhan pada 2 September 2015 di cafe. Di sana Ramadhan memperkenalkan diri mau menjadi Wali Kota Medan. “Di Traders tidak ada meminjam uang,” kata Timbang di PN Medan.

Setelah itu, ia bertemu lagi dengan Ramadhan di rumahnya. Lalu beberapa kali bertemu di posko pemenangan Ramadhan. Setiap kali pertemuan Ramadhan tidak pernah mengatakan meminjam uang.

Saat bertemu dengan Timbang, Ramadhan sering meminta dukungan suara untuk memenangkan dirinya saat Pilkada Medan 2015. Timbang mengetahui Ramadhan meminjam uang dari istri dan anaknya dengan total Rp15,3 miliar berdasarkan cerita yang didengarnya dari sang istri dan anaknya, Laurenz Sianipar. “Saya tahunya dia (Ramadhan) pinjam uang dari cerita anak dan istri saya pada akhir bulan Desember,” tuturnya.

Timbang menjelaskan awal bertemu dengan Ramadhan karena dikenalkan oleh Savita Linda Panjaitan yang juga terdakwa pada kasus dugaan penipuan ini. Linda tidak menceritakan kalau dia adalah tim suksesnya Ramadhan. Dia hanya bilang berteman dengan Ramadhan. Maksud pertemuannya saat Pilkada Kota Medan beberapa waktu lalu itu, untuk meminta dukungan suara.

Usai pemeriksaan saksi, tibalah Ramadhan menghadapi tuntutan. Oleh Jaksa, ia dituntut hukuman selama tiga tahun penjara dan meminta majelis hakim memutuskan penahanan. “Meminta agar majelis hakim yang menangani perkara ini, memutuskan menyatakan terdakwa bersalah melakukan penipuan yang berkelanjutan. Meminta agar terdakwa dihukum dengan tiga tahun penjara,” ucap Emmy. Selama proses penyidikan di Polda Sumut hingga persidangan di PN Medan, Ramadhan tidak ditahan.

Alasan tuntutan Jaksa menilai Ramadhan tidak mengakui perbuatannya. Selama persidangan terdakwa kerap berbelit-belit memberikan keterangan. Sedangkan hal yang meringankan Ramadhan, ia bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Belakangan vonis hakim tak sesuai harapan jaksa. Majelis hakim memvonisnya 15 bulan penjara. Mendengar vonis tersebut, Ramadhan menyatakan pikir-pikir. Sementara JPU Sabarita menyatakan banding.  Hal itu  dikuatkan pernyataan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Sumanggar Siagian. “Iya, kami mengajukan banding untuk terdakwa Ramadhan Pohan terkait vonis kasus penipuan yang menjeratnya,” ungkap Sumanggar.

Jaksa mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Medan melalui PN Medan. Jaksa juga menyatakan banding terhadap terdakwa lain yaitu, Savita Linda Hora Panjaitan dalam kasus tersebut yang dihukum 9 bulan penjara. “Untuk Ramadhan Pohan dan Savita Linda, kita sudah sampaikan bandingnya ke Panitera Muda di PN Medan hari ini (kemarin),” ungkapnya.

Adapun pertimbangan JPU melakukan banding karena majelis hakim terlalu ringan memberikan vonis sehingga tidak menciptakan rasa keadilan dan jauh dari tuntutan Jaksa.

 

DUMP

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.