Hampir Tidak Mungkin Duit Jamaah Kembali

Calon jamaah umroh yang ditipu First Travel harus merasa jengkel lebih lama

0

 

 

Uang para calon jamaah umrah yang menjadi korban penipuan First Travel, akan dikembalikan setelah proseshukum selesai. Namun kecil kemungkinan akan kembali. Bos biro perjalanan umroh tersebut selalu mengaku lupa kemana uang jamaah disalurkan. Sekarang, baru paspor mereka yang dikembalikan. Bukan duit.i

Warga antre untuk mengurus pengembalian dana atau “refund” terkait permasalahan umroh promo di Kantor First Travel, Jakarta Selatan, Rabu (26/7). Otoritas Jasa Keuangan menutup program umroh promo 2017 First Travel karena menawarkan harga yang tidak wajar, sementara itu pihak First Travel membuka kesempatan bagi calon jamaah untuk melakukan refund dengan pengembalian dana 100 persen atau bersedia untuk diberangkatkan setelah musim Haji 2017 selesai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Nz/17.

 

Calon jamaah umroh yang ditipu First Travel atau PT First Anugerah Karya Wisata agaknya masih harus merasa jengkel lebih lama lagi. Sebab, uang yang sudah mereka setor ke First Travel entah kapan akan di dikambalikan. Boleh jadi setelah proses peradilan selesai. Itu pun kalau duitnya masih ada.

“Pengembalian kerugian jamaah, akan diatur tersendiri. Bisa dikembalikan manakala proses peradilan selesai,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Oleh karena itu, polisi meminta para korban untuk bersabar.

Tapi soal paspor tak masalah. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, 14.000 paspor calon jamaah umrah yang tertipu oleh Fisrt Travel dan sempat disita sebagai barang bukti penyidikan, akan dikembalikan.

Paspor-paspor tersebut akan ditempatkan di Crisis Center Bareskrim Polri. Maka, mereka yang merasa paspornya di First Trevel dimohon datang ke Crisis Center, bawa fotokopi KTP, berikan nomor kontak telepon. Petugas akan mencari paspor yang diminta. Kalau sudah ditemukan nanti akan dihubungi oleh petugas,” ujar Rikwanto pada wartawan, Jumat, 25 Agustus 2017.

Sudah tentu para korban meminta lebih dari itu. Seluruh korban menuntut First Travel mengembalikan biaya pembayaran yang telah disetor. “Sebagai kuasa hukum 1.232 jamaah, kami meminta pertanggungjawaban kepada manajemen First Travel, refund saja,” ujar Aldwin Rahadian salah satu kuasa hukum korban di Bareskrim Polri, Gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2017.

 

merdeka.com//Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto bersama Dirtipidum bareskrim Polri, Brigjen Pol Hery R Nahak saat konprensi pers kasus First Travel

Aldwin menceritakan bahwa setiap jamaah telah ditipu habis-habisan oleh First Travel lantaran terbuai dengan promosi-promosi yang ditawarkan perusahaan biro perjalanan tersebut. “Pertama diberikan iming-iming paket promo Rp14,3 juta. Sudah diberikan jadwal dan sebagainya sudah lunas tapi enggak berangkat juga. Mereka maksa harus upgrade. Upgrade tambah lagi Rp2 juta sekian. “Setelah itu enggak berangkat juga suruh upgrade lagi nambah lagi Rp2 juta, jadi sekitar Rp21 juta atau Rp20 juta, Dan ujung-ujungnya sama harga normal dan enggak berangkat,” tutur Aldwin.

Para calon jamaah pun mendesak agar uang mereka dikembalikan atau segera diberangkatkan untuk umrah. Namun, mantan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) David Tobing mengatakan sangat kecil kemungkinan uang para calon jemaah umrah kembali, kendati sudah melakukan upaya melalui pidana, perdata, atau bahkan PKPU.

“Kalau boleh jujur, semua langkah hukum ini sangat kecil kemungkinannya untuk diberangkatkan atau dikembalikan uangnya. Karena berdasarkan pemberitaan bisa dilihat rekeningnya saja hanya sisa Rp1,3 juta padahal semestinya ada ratusan miliar di sana,” ungkap David, dalam News Story Insight, di Metro TV, Kamis 24 Agustus 2017.

Dengan kondisi ini, David mengungkapkan disinilah peran Mabes Polri dan PPATK untuk menelusuri apakah benar dugaan bahwa uang nasabah digunakan untuk kepentingan pribadi atau dilarikan kemana.

David mengatakan, uang calon jemaah bisa saja kembali dengan catatan semua aset yang dimiliki First Travel masih ada. “Nantinya setelah persidangan hakim akan menentukan kalau uangnya masih ada akan dikemanakan baru kemudian bisa dipikirkan bagaimanan pembagiannya ke nasabah,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolph Nahak. Dia menilai kecil kemungkinan uang jemaah kembali jika melihat hampir seluruh aset yang dimiliki bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan sudah diagunkan ke pihak lain untuk jaminan utang. “Saya lihatnya hampir mustahil dana yang dimiliki sudah tidak ada bagaimana mau dipulangkan,” kata Herry.

ABDUL FARID/FORUM//PARA JAMAAH KORBAN PENIPUAN PERUSAHAAN FIRST TRAVEL DI POSKO PENGADUAN DI BARESKRIM POLRI

 

Herry mengungkapkan aset milik Anniesa dan Andika seperti rumah di Sentul Bogor, butik dan kantor mereka pun sudah diproses akta jual beli. Bahkan surat-surat barang berharga seperti mobil sudah berpindah tangan ke pihak lain untuk jaminan utang keduanya.  “Saya selalu jujur pada calon jemaah yang tidak jadi berangkat bahwa hasil penyidikan kita aset sudah dijaminkan, uang sudah habis di rekening jadi untuk mengembalikan rasanya hampir mustahil,” jelasnya.

Tak urung pemerintah pun menjadi repot. Para korban meminta pemerintah turun tangan membantu pengembalian dana jemaah yang sudah disetorkan. Hingga saat ini, calon jemaah tidak mendapatkan kepastian mengenai uang yang disetorkan. “Saya mengetuk hati FT (First Travel), Kemenag, OJK, Bareskrim agar membantu pengembalian dana calon jemaah yang tidak mudah mengumpulkan uang untuk ongkos umrah,” kata calon jemaah korban First Travel, Asro K Rokan, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Selain itu, Asro berharap crisis center yang dibentuk Bareskrim Polri, Kemenag, dan OJK bisa melibatkan PPATK untuk melacak dana calon jemaah.  “Sebab, sulit diterima akal sehat dana dari rekening Andika tersisa di bawah Rp 5 juta. Padahal jika dihitung puluhan ribu calon jemaah dana bisa ratusan miliar,” sambungnya.

Kemenag, menurut Asro, harus aktif membantu korban calon jemaah First Travel. Kemenag seharusnya dari awal mengawasi First Travel terkait dengan umrah promo. “Seharusnya Kemenag sejak awal mengingatkan FT, sehingga puluhan ribu calon jemaah tidak terjebak. Bagi calon jemaah, uang harus kembali. Ketika FT mempromosikan umrah promo Rp 14, 3 juta, sejak beberapa tahun lalu, mengapa Kemenag tidak menanggapi, sehingga memberi kesan ini legal?” sambungnya.

Para korban penipuan PT First Anugerah Wisata (First Travel) juga berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 25 Agustus 2017. Hal itu dilakukan jika pemerintah tidak memberikan kejelasan mengenai  nasib mereka dalam waktu seminggu, terhitung sejak Jumat 18 Agustus 2017.

Adapun yang bakal mengikuti aksi tersebut sekitar 10 ribu masyarakat korban First Travel. “Kami hari ini hadir mungkin hanya 200 orang, tetapi kami memiliki banyak jamaah di belakang, minimal 10 ribu orang, yang jika dalam waktu satu minggu pemerintah tidak ada suara untuk membagi jamaah, kami akan melakukan aksi nasional pada tanggal 25 Agustus 2017,” ujar seorang korban First Travel, ‎Riesqi Rahmadiansyah dalam pertemuan dengan Fraksi PPP di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Pernyataan Riesqi itu pun disambut tepuk tangan dan teriakan takbir dari para korban First Travel lainnya yang hadir dalam pertemuan itu. “Aksi nasional tersebut, kami akan salat Jumat berjamaah di ‎Masjid Istiqlal, Jakarta,” tutur Riesqi. Selanjutnya, mereka akan berjalan kaki ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jakarta dari Masjid Istiqlal untuk melakukan unjuk rasa. ‎”Kami akan meminta Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin, red) memberikan penjelasan sejelas-jelasnya,” paparnya. Sebab, para korban First Travel sepakat menilai permasalahan yang dialami mereka merupakan darurat nasional.

Mereka akan mendesak Kemenag dan kepolisian untuk membeberkan total aset yang dimiliki First Travel beserta kroninya. “Dengan catatan bukan hanya yang dipublikasikan (di media massa, red), tapi semua, bahkan kalau ada yang bilang digadaikan, digadaikan ke mana? Balik nama ke siapa?” tuturnya. ‎

Mengapa pemerintah – dalam hal ini Kementerian Agama – jadi sasaran. Sebab, Kementerian Agama telah mencabut izin First Travel. Hal ini disyangkan oleh Asosiasi Perkumpulan Travel Haji dan Umrah (Pratama) yang juga membawahi PT First Travel.  Asosiasi Pratama juga menyarankan para jamaah PT First Travel untuk meminta pertanggungjawaban langsung dengan Kementerian Agama (Kemenag), karena telah memberikan dampak kurang baik atas keputusan tersebut.

Kepala Kantor Asosiasi Pratama, Raditya Perwira, mengungkapkan Kemenag tidak pernah melibatkan Asosiasi Pratama dalam setiap aktivitas ibadah umrah maupun haji. “Kami atas nama Pratama, menyarankan kepada anggota kami tersebut, yaitu First Travel, agar mengarahkan jamaahnya ke Kemenag untuk meminta tanggungjawab,” ujar dia saat dihubungi pers, Senin, 7 Agustus 2017.

Raditya menilai Kemenag telah memaksakan membuat keputusan untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Operasional PT First Travel, tanpa melihat bukti-bukti keseriusan anggotanya dalam menangani persoalan yang sedang dihadapi. “Dengan tegas kami katakan, Kemenag telah menunjukkan tindakan otoriter kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi terhadap salah satu anggota Pratama. Dan Pratama tidak pernah dilibatkan atau dimintai saran atas keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenag dalam mengeksekusi pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional First Travel,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama memang mencabut izin penyelenggaraan umrah First Travel. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan izin tersebut dicabut karena First Travel sebagai biro travel dinilai ingkar janji. Hal ini setelah banyak korban tidak bisa berangkat umrah sesuai jadwal yang ditentukan.

Pencabutan izin First Travel tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Keputusan Menteri tersebut telah berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Tapi Menteri  Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak mau disalahkan. Penyelenggaraan ibadah umrah menjadi kewenangan penuh biro perjalanan umrah. Hal ini berbeda dengan ibadah haji, di mana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bertanggung jawab sebagai penyelenggara. “Umrah beda dengan haji. Kalau umrah yang menyelenggarakan sepenuhnya adalah biro travel perjalanan umrah. Pemerintah sama sekali tidak menyelenggarakan umrah,” kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Menurut Lukman, kewenangan pemerintah hanya mengeluarkan izin dan mencabut izin birp travel umrah jika terjadi pelanggaran seperti dalam kasus PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel. “Jadi yang terkait dengan umrah itu sepenuhnya urusan antara pihak antara calon jemaah umrah dengan biro travel,” kata Lukman.

ABDUL FARID/FORUM//DERETAN KENDARAAN YANG MENJADI BARANG BUKTI KASUS KEJAHATAN PERUSAHAAN FIRST TRAVEL DI BARESKRIM POLRI

 

Oleh karena itu, pemerintah tak mau disalahkan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh biro travel umrah yang membuat jemaah merugi. “Segala akibat dari interaksi transaksi ini sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak. Pemerintah hanya terkait izin penyelenggaraan umrah,” kata Lukman.

Sebagaimana diberitakan dengan raman, First Travel melakukan penipuan dengan menawarkan sejumlah paket umrah dengan harga yang murah kepada para calon jamaah umrah.
Paket 1 atau yang disebut paket promo umrah dipasarkan seharga Rp14,3 juta per jamaah. Paket reguler ditawarkan seharga Rp25 juta. Sementara paket VIP dengan harga Rp54 juta. “Agar usaha tetap berjalan dan semakin menarik minat masyarakat, pelaku memberangkatkan sebagian jamaah umrah,” tutur Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak pada pers.

Kemudian pada Mei 2017, pelaku kembali menawarkan biaya tambahan kepada jamaah agar segera diberangkatkan dengan menambah uang sebesar Rp2,5 juta per jamaah untuk biaya sewa pesawat. Selain itu pelaku juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta – Rp8 juta per jamaah.

Herry mengatakan total jumlah jamaah yang mendaftar paket promo umrah yang ditawarkan First Travel sejak Desember 2016 hingga Mei 2017 ada sebanyak 72.682 orang.  Dalam kurun waktu tersebut, jumlah jamaah yang sudah diberangkatkan ada 14 ribu orang. Adapun jumlah jamaah yang belum berangkat sebanyak 58.682 ribu orang.

Jumlah kerugian yang diderita jamaah atas kasus ini sebesar Rp848,7 miliar yang terdiri atas biaya setor paket promo umrah dengan total Rp839 miliar dan biaya carter pesawat dengan total Rp9,5 miliar.

Kini polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Dirut), Anniesa Desvitasari (Direktur) serta Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki Hasibuan (Komisaris Utama). Andika diketahui merupakan pelaku utama penipuan, penggelapan dan pencucian uang dalam kasus ini. Sementara Anniesa dan adiknya, Kiki berperan ikut membantu tindak pidana yang dilakukan Andika.

Menurut Herry, saat ini polisi masih menelusuri sejumlah aset yang dimiliki First Travel. Hingga kini sebanyak tujuh bangunan berupa rumah dan gedung terkait kasus First Travel telah disita polisi. “Aset-asetnya antara lain rumah di Sentul City, rumah di Kebagusan Jakarta Selatan, rumah di Cilandak, kantor First Travel di Depok, kantor di TB Simatupang, kantor di Rasuna Said dan butik di Kemang. Butik ini usaha istrinya,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak.

Tujuh bangunan tersebut yakni sebuah rumah mewah di Sentul City, Jawa Barat; rumah di Kebagusan Dalam, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah kontrakan di Cilandak, Jaksel; Kantor First Travel di Cimanggis, Depok; Kantor First Travel di Jalan TB Simatupang, Jaksel; Kantor First Travel di Jalan HR Rasuna Said, Jaksel; dan butik milik tersangka Anniesa di Jalan Bangka Raya Kemang, Jaksel.

Sementara lima kendaraan yang disita polisi dalam kasus ini yakni Volks Wagen Caravelle warna putih nopol F 805 FT, Mitsubishi Pajero warna putih nopol F 111 PT, Toyota Vellfire warna putih nopol F 777 NA, Daihatsu Sirion warna putih nopol B 288 UAN dan Toyota Fortuner warna putih nopol B 28 KHS. “Selain itu ada 11 mobil lainnya yang masih ditelusuri karena sudah dijual sebelum tersangka ditangkap,” katanya.

Polisi juga menyita delapan senjata airsoftgun laras panjang dan sebuah pistol milik tersangka Andika. Senjata-senjata tersebut ditemukan saat polisi menggeledah rumah Andika dan Anniesa di Sentul City.

Semula, kuasa hukum First Travel, Eggy Sudjana, mendatangi Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Agustus 2017,). Dia mengaku tidak terima kliennya ditahan, padahal sudah melakukan kesepakatan dengan OJK dan Kementerian Agama. “Saya ingin mengonfirmasi dulu alasan klien saya ditahan, padahal kan sudah ada kesepakatan 18 Juli 2017 lalu,” ujarnya Eggy.

Jika sudah ada kesepakatan, terangnya, harusnya penahanan tidak bisa dilakukan oleh kepolisian. Alasannya, kata Eggy, dalam kesepakatan tersebut terdapat poin-poin yang sudah disepakati bersama. “Kalau sudah kesepakatan, maka itu menjadi undang-undang (UU). Nah, UU harus ditaati. Apa isi UU-nya? Ada tiga hal penting,” ujarnya.

Isi dari kesepakatan tersebut, yakni. Pertama, First Travel diminta menyetop operasional yang bersifat promo.  Kedua,  First Travel dibolehkan untuk memberangkatkan 5.000 sampai 7.000 jamaah dimilikinya dan sudah terdaftar. Ketiga, bBagi yang tidak sependapat atau tak mau berangkat dengan First Travel maka diperbolehkan meminta pengembalian uangnya.

Namun, belakangan eggy Sudjana  mengancam akan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum First Anugerah Wisata. Eggi mengaku ogah membela agen biro perjalanan itu lantaran dua bos First Travel yang kini ditahan, yakni suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, tidak mau terbuka.  “Kenapa saya mau mundur, klien saya tidak jujur, tidak mau cerita di mana uangnya itu. Tidak mau cerita dikemanakan saja uangnya itu, saya sebagai lawyer tidak diberitahu, bagaimana saya mau membela,” ujar Eggi dalam konferensi pers di kawasan Pasar Minggu, Rabu,  16 Agustus 2017.

Kepala Bareskrim Polri Komien Pol Ari Dono Sukmanto juga mengatakan bahwa polisi belum mengetahui secara jelas ke mana hilangnya dana calon jamaah haji yang ditampung di rekening First Travel. Untuk diketahui, pada dua rekening milik perusagaan tersebut, hanya tersisa saldo Rp 1,3 juta dan Rp 1,5 juta. Kedua tersangka, Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, mengaku lupa ke mana saja uang dialirkan. “Dia (tersangka) sudah tidak tahu sama sekali. Terlalu banyak menyebar,” ujar Ari di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 15 Agustus 2017. Ada disebut-sebut menginvestasikan dana ke koperasi Pandawa. Koperasi tersebut diputus pailit dan pemiliknya menjadi tersangka kasus investasi bodong.

Dengan kata lain,  uang calon jemaah umrah korban First Travel, belum tentu atau bahkan hampir tidak mungkin kembali.

Hamdani

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.