“Perppu Ormas Kebiri HAM, UUD dan Lembaga Peradilan”

Wawancara Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum:

0

 

Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2/2017 yang dapat membubarkan Ormas tanpa harus melalui putusan pengadilan. Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum, Perppu itu berpotensi mengebiri dan mengancam HAM, termasuk memasung kebebasan berorganisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. “Perppu ini ancaman terhadap demokrasi,” katanya.

Berikut nukilan wawancaranya dengan Zainul Arifin Siregar dari Majalah Forum Keadilan:

 

Bagaimana Anda menilai Perppu Nomor 2/2017? Apakah hal ini tidak mengebiri Pasal 28 UUD 1945?

 Menurut saya, Perppu 2/2017 sangat berpotensi mengebiri bahkan mengancam HAM, dalam hal ini kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berorganisasi (Pasal 28 UUD 1945). Dengan kata lain, Perppu ini merupakan ancaman terhadap demokrasi.

Hal yang paling mengkhawatirkan, Perppu ini mengkriminalisasi (Pasal 59 ayat (3) huruf a, b, c, dan d serta ayat (4) dengan ancaman hukumannya penjara seumur hidup (Pasal 82 a ayat (2). Perppu 2/17 ini ‘disempurnakan’ dengan dihilangkannya peran pengadilan (Pasal 80 A Perpu No. 2 Tahun 2017).  Artinya, untuk penjatuhan sanksi (pembubaran) merupakan kewenangan pengadilan, namun Perppu (produk eksekutif) ini mengambil kewenangan itu.

Saya kira Perppu ini bukti kegagalan pemerintah dalam membina organisasi masyarakat hingga memunculkan arogansi kekuasaan. Bukankah ini bentuk kekuasaan yang otoriter?

 Perppu 2/2017 menghapuskan Pasal 68 UU Nomor 17/2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan. Artinya, melalui Perppu ini penegakan hukum berada di tangan penguasa. Menurut Anda?

Itu benar. Dalam Pasal 80-a ditegaskan bahwa “pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) huruf x dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan perppu ini”. Perlu ditegaskan pasal ini sebenarnya tak hanya sekedar bias, namun dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Bukankah ini namanya arogansi eksekutif?

Benarkah Perppu 2/2017 bentuk dari diktator massif dan menjadi cermin kemunduran peradaban hukum yang mencederai prinsif keadilan? Apa alasannya?

Dari lahirnya Perppu ini, tidak tepat untuk menyimpulkan cermin kemunduran peradaban hukum. Sebab, hukum itu begitu luas.  Hanya dengan satu produk Perppu, sangat naif bila kesimpulan dapat langsung ditarik. Namun, untuk hal yang berkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berorganisasi yang secara tegas disebut sebagai salah satu HAM, dapat dibenarkan. Untuk yang lain tentu tidak dapat ditarik kesimpulan yang serupa jika dari satu aspek ini.

Dengan Perppu itu, adakah kemungkinan Ormas tidak pro pemerintah dibubarkan dengan dalih anti-Pancasila? Apa yang harus dilakukan Ormas bila itu terjadi?

 Hemat saya, kecil kemungkinan. Kecuali ormas-ormas yang anti pemerintah dan ‘bernuansa Islam (yang dituduh sebagai intoleran, radikal dan anti Bhinneka).

Langkah yang akan dilakukan, tentu upaya perlawanan secara administrasi, politik gerakan dan untuk langkah hukum sebaiknya segera diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Bahkan berpotensi untuk dibawa ke forum internasional.

Apa ukuran Pancasilais dan anti-Pancasila sesuai tata negara? Bisakah Ormas tidak pro-pemerintah disebut anti-Pancasila? Alasannya?

Inilah salah satu problem yang krusial. Bicara tentang Pancasila, perdebatan pasti akan terus silih berganti. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas menentukan ukuran Pancasilais atau anti? Seharusnya, sebagai negara hokum, ada aturan melalui produk hokum, minimal UU bukan sewenang-wenang.

Pengalaman sejarah tentang berpancasila, di era orde lama Pancasila itu ‘diperas-peras’ bukan sewenang-wenang (cermin otoriter dan negara kekuasaan) sehingga menjadi ekasila.  Kebijakan itu disebut orde baru sebagai pengkhianatan. Puncaknya orde lama tumbang.

Demikian juga orde baru. Bahkan dilahirkan TAP MPR yang populer disebut dengan P4 dan dibentuk lembaganya BP7 untuk menghayati, mempedomani dan mengamalkan Pancasila melalui penataran-penataran. Pancasila pun ‘dibutir-butiri’ sampai 36 butirnya. Apanyana, orde baru tumbang karena tuduhan KKN dan BP7 dibubarkan serta P4 dihapuskan.

Kemudian era reformasi, tidak ada standart dan ukuran Pancasila. Beberapa hari lalu, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden yang jauh di bawah TAP MPR waktu orde baru membentuk UKP-PIP, bahkan diantara mereka yang ditunjuk itulah yang berperan membubarkan BP7 dan menghapuskan P4.

Hingga hari ini, mengenai Pancasila secara konkret, apalagi dasar hukumnya belum terjawab secara tegas, pasti dan konkret. Artinya, kalau waktu orde baru tentang Pancasila itu diatur oleh TAP MPR, kedudukan hukumnya begitu tinggi. Setelah Reformasi, sekian lama baru lahir Perpres (eksekutif) yang intinya membentuk lembaga baru yang akan membumikan Pancasila.

Dari pengalaman sejarah, tercermin bahwa ukuran Pancasila silih berganti. Tergantung siapa kuasa. Sangat tidak pasti serta subjektif. Walaupun hal yang dibanggakan bahwa Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur bangsa, dasar falsafah negara serta ideologi yang menjadi segala sumber hukum (teoritis), praktiknya munculnya berbagai perlawanan. Bahkan yang dituduh makar serta gerakan-gerakan lainnya.

Hemat saya, faktor utamanya karena kegagalan pemerintah membumikan Pancasila dalam pelaksanaan, disamping kegagalan mewujudkan keadilan yang dapat dilihat dari kesenjangan ekstrim antara miskin dan kaya.

 

Pengurus beraktivitas di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17.

Penerbitan Perppu 2/2017 dinilai tidak mencerminkan syarat objektif ihwal kegentingan yang memaksa. Benarkah penerbitannya terkesan dipaksakan?  Menurut Anda?

Memang lahirnya Perppu adalah unsur subjektif presiden. Namun, seharusnya kegentingan yang memaksa itu objektif dan rasional berdasarkan kajian-kajian akademis. Firasat saya, Perppu ini merupakan jalan pintas untuk membubarkan HTI sehingga UU yang diproses sedemikian rupa diberangus agar sesuai dengan maunya kuasa. Oleh karena itu kita mendesak Presiden memberikan penjelasan dan bukti ikhwal kegentingan memaksa apalagi darurat. Sebab seluruh laporan dan informasi, hemat saya tidak ada kegentingan apalagi yang mengarah kepada kondisi darurat.

Penjelasan umum Perppu ini, hemat saya lebih tepat dikatakan dipaksakan. Tidak mencerminkan kondisi actual. Saya kira Perppu ini hanya sekedar untuk membubarkan HTI lebih cepat tanpa resiko sehingga ditiadakanlah proses pengadilan. Padahal dalam prinsip demokrasi jelas dan tegas ranah pembubaran itu merupakan otoritas lembaga judikatif (pengadilan), bukan eksekutif. Lahirnya, perpu ini patut diduga arogansi kuasa dengan pilihan pragmatis.

Persamaan Perpu dan UU adalah dari sisi muatan dan asas. Tentu juga dengan rujukan naskah akademik (UU 12/11 Lampiran I). Perppu ini mengutip Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang menjelaskan tentang 3 syarat yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Syarat pertama, yaitu kebutuhan keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Jika beralasan seperti ini, tidak dapat diterima menerbitkan Perppu karena UU Ormas 17/2013 sudah memperinci, bahkan dengan limitasi waktu untuk urusan itu.

Kedua, persyaratan UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Persyaratan kedua ini juga tidak dapat diterima karena hukumnya sudah ada, bahkan sudah terperinci. Jadi alasan kekosongan hukum atau UU tidak memadai, harus ditolak karena faktanya UU ormas sudah ada dan memadai.

Aksi Bela Islam III Saat 212 —
http://www.soearanyakita.xyz

Persyaratan ketiga kekosongan hokum, tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur karena memerlukan waktu lama sedangkan keadaan mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan. Poin ini juga jelas tidak ada kekosongan hokum. Dengan demikian, lahirnya Perppu bila berdasarkan ketiga syarat ini, harus ditolak karena mengada-ada.

 

Oleh karena itu, merujuk 3 syarat ihwal yang memaksa melalui putusan MK ini, tidak dapat membenarkan lahirnya Perppu ormas. Untuk itulah, kita mendesak agar Perppu ini diuji di MK dan secara politik DPR harus melakukan kajian komprehensif, tentu dalam hal ini naskah akademis keharusan yang disyaratkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU 12/11.

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.