Buni Yani Belum Menyerah

0

 

Tak puas dengan vonis yang diterima, Buni Yani terus melawan. Dua pekan lalu, ia dan kuasa hukumnya melayangkan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat. Terpidana kasus ujaran kebencian terkait video Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok tersebut tidak terima atas ganjaran hukumannya.

Sebelumnya pada 14 November lalu, Buni Yani divonis bersalah dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait UU ITE, dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI.  Meski divonis bersalah, Buni Yani tidak ditahan.  Sebuah putusan yang tidak disertai perintah penahanan ini diatur dalam Pasal 193 KUHAP.

Meski demikian, Buni dalam kasus itu merasa tidak bersalah,  bahkan menyebut dirinya korban kriminalisasi.  “Kita bermain logika saja, ini tuduhan yang dilakukan relawan Ahok, pendukungnya Ahok. Itu kemudian tidak diriset secara bagus oleh penyidik, dibagikan ke jaksa, tapi juga dinaikkan ke pengadilan dan saya dinyatakan bersalah, ujar Buni.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (rimanews.com)
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Menurutnya, enam pakar termasuk didalamnya Yusril Ihza Mahendra, menyatakan dirinya tidak melanggar undang undang yang didakwakan. Namun hakim menurut dia, lebih percaya kepada pendukungnya Ahok daripada enam ahli yang dihadirkannya. “Makanya kami anggap ini kriminalisasi yang sangat tidak profesional oleh tiga rangkai penegak hukum ini, polisi, jaksa, dan hakim. Tiga-tiganya penegak hukum ini sudah melakukan kriminalisasi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan penasehat hukum Buni Yani, Syawaludin.  Majelis hakim yang diketuai M Saptono dinilai memutuskan perkara kliennya tak sesuai aturan. Pasalnya, jaksa menuntut dengan pasal 33 ayat 1 dan akhirnya hakim memvonis dengan pasal 32 ayat 1. “Artinya, pasal ini dulu tidak pernah penyidik tanyakan dan penyidik lakukan penyidikan, baik terhadap Pak Buni ataupun pada saksi,” katanya.

Melalui banding ini, Syawaludin menyatakan Buni Yani bisa mendapatkan keadilan, dan berharap hakim Pengadilan Tinggi melihatnya lebih jernih. “Kami berharap hakim PT bisa membebaskan Buni Yani dari segala tuntutan dan dakwaan,” ujarnya.

Proses hukum Buni Yani hingga sampai banding memang cukup panjang. Pada 23 November 2016, Ditkrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE.  Buni Yani disebut-sebut menyunting video Ahok soal Al-Maidah 51 sehingga menimbulkan kegaduhan. Polisi menilai status Buni Yani di Facebook dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Tak terima dirinya menjadi tersangka, Buni Yani mengajukan gugatan praperadilan. Alasannya, dia merasa dikriminalisasi atas status tersangkanya dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang mengandung rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sidang perdana praperadilan kemudian digelar, dipimpin oleh hakim tunggal Sutiyono pada 13 Desember 2016. Belakangan pada 21 Desember 2016, hakim tunggal Setiyono menolak permohonan praperadilan Buni Yani. Penetapan tersangka oleh polisi telah dinilai telah sah dan sesuai prosedur.

Berkas Buni Yani lantas dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.  Karena alasan efisiensi, proses tahap 2 Buni Yani dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Sebelum diserahkan kepada Kejari Depok, Buni Yani melakukan pemeriksaan kesehatan di Mapolda Metro Jaya.

Sidang perdana Buni Yani digelar di PN Bandung pada 13 Juni 2017. Majelis hakim yang menyidangkan perkara Buni Yani adalah M Sapto, M Razzad, Tardi, Judjianto Hadi Laksana, dan I Dewa Gede Suarditha.

Dalam persidangan, Buni Yani didakwa mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, di laman akun Facebook miliknya dengan mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli dan menghilangkan kata “pakai” saat Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya.

Buni Yani membantah keras telah memotong video Ahok. Bahkan dalam persidangan, Buni Yani kerap emosional dan bersumpah bahwa ia tak pernah memotong atau mengedit video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok di Kepulauan Seribu. Bahkan pada sebuah kesempatan, Buni Yani bersitegang dengan jaksa penuntut umum.

“Dalam persidangan yang mulia ini saya berulang kali menyampaikan mubahalah saya, sumpah paling tinggi dalam agama Islam. Saya tidak pernah memotong video,” ucap Buni Yani. Dengan nada tegas, Buni Yani mengatakan apabila diputus bersalah, maka orang yang menuduh dirinya telah memotong video mudah-mudahan dilaknat.

“Apabila hari ini saya diputus bahwa saya dinyatakan bersalah dalam perkara ini, orang yang menuduh dan orang yang memutuskan perkara ini karena telah menuduh saya memotong video mudah-mudahan orang tersebut kelak akan dilaknat oleh Allah.”

Menanggapi dakwaan Jaksa, Buni Yani lalu menyampaikan 9 poin eksepsi. Salah satu poin yang disampaikan adalah Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan eksepsi itu, Buni Yani memohon majelis hakim agar menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan jaksa.

Namun sikap hakim tak sejalan. Pada 11 Juli 2017, Majelis hakim PN Bandung menolak eksepsi Buni Yani. Sidang perkara itu pun dilanjutkan. “Keberatan tidak dapat diterima sehingga sidang dilanjutkan,” ucap ketua majelis hakim M Sapto.

Pada 12 September 2017, Yusril Ihza Mahendra dihadirkan sebagai ahli dalam sidang lanjutan Buni Yani. Yusril menegaskan posisinya netral terkait kasus itu. “Saya hadir kini sebagai ahli dalam posisi netral, objektif, dan memberikan keterangan di bawah sumpah. Jangan dianggap orang memberikan keterangan ahli itu kalau didatangkan oleh penasihat hukum itu memihak penasihat hukum, kalau didatangkan oleh jaksa memihak jaksa. Tidak begitu,” ucap Yusril.

Akhirnya Buni Yani dituntut oleh jaksa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Buni Yani terbukti bersalah atas kasus dugaan pelanggaran UU ITE. “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan membayar denda Rp 100 juta atau diganti dengan 3 bulan kurungan,” ucap ketua tim jaksa penuntut umum Andi M Taufik.

Buni Yani menanggapi tuntutan Jaksa tersebut. Dia merasa dizalimi dan apa yang disampaikan Jaksa tak berdasarkan azas keadilan. Buni Yani merasa keberatan atas tuntutan jaksa. Buni Yani melalui pengacaranya membacakan nota pembelaan atau pleidoi. Buni berharap majelis hakim mengabulkan pleidoi dan membebaskan dirinya.

Akhirnya pada 14 November 2017, Majelis hakim menyatakan Buni Yani terbukti bersalah melakukan tindak pidana terkait UU ITE. “Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” ucap ketua majelis hakim M Sapto.

Buni Yani dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Meski begitu, hakim tidak memerintahkan penahanan Buni Yani.   Hal memberatkan menurut hakim adalah perbuatan Buni telah menimbulkan keresahan dan tak mengakui kesalahannya. Hal meringankannya adalah Buni Yani belum pernah dihukum dan punya tanggungan keluarga.

Ia tidak menyerah. Kecewa dengan vonis majelis hakim, Buni Yani dan tim pengacara mengajukan banding. Bersama pengacaranya, Buni Yani mendatangi PN Bandung untuk mendaftarkan bandingnya, sekaligus meminta salinan putusan.

PN Bandung membenarkan telah menerima banding Buni Yani. Panitera Muda Pidana PN Bandung Iyus Yusuf mengatakan menerima banding yang ditempuh Buni Yani.  Terhadap banding itu, PN Bandung akan melakukan pemberkasan. “Kami punya waktu 14 hari untuk selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi.  Namun tujuh hari sebelum berkas dikirim JPU dan terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas,” pungkasnya.

AFKHAR

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.