Ada Disparitas Kasus Jusuf Rizal di Poldasu?

0

Jusuf Rizal tersangka pencemaran nama baik melalui internet. Kasus yang mendera mantan Presiden LIRA ini mirip dengan perkara Jonru Ginting. Hanya saja, Jonru langsung ditahan, sedangkan Jusuf Rizal bebas berkeliaran. Ada disparitas hukum dalam dua kasus yang sama?

Olis Datau bersama Kepala BNN Komjen Budi Waseso yang mendukung upaya pemberantasan narkoba.

 

Olivia El Vira nelangsa. Aura sedih terpancar di wajahnya. Wanita berkulit putih ini tak menyangka bakal dizholimi oleh teman sejawatnya. Nama baiknya dicemarkan lewat media sosial hingga merusak harkat dan martabat keluarganya. “Ini sungguh keji. Saya benar-benar dizholimi,” lirihnya.

Olivia merupakan Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) periode 2015-2020. Ia sah terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Nasional (Munas) ke-II yang digelar di Hotel Bidakari Jakarta, 15-17 September 2015. Munas yang dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo ini dihadiri seluruh pengurus wilayah dan telah dinyatakan kuorum. Mantan Presiden LIRA, Jusuf Rizal, turut menyaksikan pemilihan yang mengantarkan Olivia sebagai penggantinya. Bahkan, Jusuf Rizal yang juga anggota Dewan Pendiri LIRA itu, menyerahkan langsung pataka organisasi kepada Olivia sebagai bentuk pengukuhan Presiden DPP LIRA 2015-2020.

“Saudara Jusuf Rizal selaku Presiden LIRA sebelumnya, juga menyaksikan pengukuhan saya dalam kapasitasnya sebagai satu anggota Dewan Pendiri. Bahkan, dia yang menyerahkan pataka organisasi kepada saya,” papar Olivia yang akrab disapa Olis Datau didampingi kuasa hukumnya, Arizal SH MH dan Rizki Darmawan SH.

Meski telah menyerahkan pataka organisasi kepada Olis sesuai hasil Munas, Jusuf Rizal diduga belum rela melepas jabatannya. Ia masih mengklaim diri sebagai Presiden LIRA. Bahkan, saat berkunjung ke Medan sekitar Januari 2016 silam, Jusuf Rizal menyatakan bahwa Olis Datau bukan lagi Presiden LIRA. Pernyataan sepihak ini disebarluaskan melalui media online (daring) maupun media sosial hingga menjadi viral. Nama baik Olis pun menjadi tercemar.

Setelah melalui pertimbangan hukum dan organisasi, akhirnya Olis terpaksa melaporkan Jusuf Rizal ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. “Awalnya saya meminta agar Saudara Jusuf Rizal meralat pernyataannya dan meminta maaf. Tapi karena tidak ada niat baiknya, saya terpaksa melaporkannya ke Mabes Polri dengan harapan masalah ini diselesaikan secara hukum sekaligus menjadi langkah untuk mempertegas posisi hukum organisasi yang diamanahkan kepada saya,” ucap Olis.

Laporan Olis tercatat di Mabes Polri No LP/343/III/2016 Bareskrim tertanggal 30 Maret 2016. Dalam laporannya, Olis menyertakan saksi Arinta S selaku bendahara umum LIRA dan Frans Watu mantan Sekjen LIRA. Ia juga melampirkan sejumlah bukti media massa dan WhatsApp yang melansir pernyataan Jusuf Rizal. Atas dasar itulah, Olis melaporkan Jusuf Rizal ke Mabes Polri. Namun, Mabes Polri melimpahkan perkara ini ke Poldasu sesuai surat No.B/2250/Ops/IV/2016/Bareskrim tanggal 01 April 2016, karena peristiwa pencemaran nama baik Olis terjadi di Sumatera Utara.

Dari hasil penyidikan, Subdit II Cyber Crime Reskrimsus Poldasu menetapkan Jusuf Rizal sebagai tersangka pencemaran nama baik melalui internet, melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Penetapan tersangka ini juga sudah dilaporkan Poldasu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jusuf Rizal mempraperadilan-kan Poldasu. Dalam putusan perkara Nomor 47/Pid.Pra/2017/PN MDN, hakim tunggal Ferry Sormin menolak seluruh materi gugatan praperadilan yang diajukan Jusuf Rizal. Pihak Poldasu pun melanjutkan penyidikan guna proses hukum selanjutnya.

Mirisnya, setelah sekian lama penyidikan, Poldasu belum menahan Jusuf Rizal. Padahal, Pasal  45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 sebagaimana diubah UU Nomor 19/2016 yang disangkakan memiliki ancaman pidana enam tahun penjara. Apalagi Jusuf Rizal telah mempraperadilankan Kapoldasu.

Belum berniatnya Poldasu menahan Jusuf Rizal menimbulkan beragam asumsi. Ada yang menduga pihak Poldasu telah mendapat tekanan agar tidak melanjutkan pemeriksaan. Ada pula menengarai bahwa kasus Jusuf Rizal sengaja digantung untuk disenyapkan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum, Olis Datau melalui kuasanya Arizal SH MH dan Riski Darmawan Napitupulu menyurati Direskrimsus Poldasu. Dalam surat Nomor 146/IX/SK-Pid/AR/2017 tertanggal 18 September 2017, Arizal secara tegas meminta polisi segera menangkap dan menahan Jusuf Rizal.


Arizal-SH MH kuasa hukum Olis Datau memberikan penjelasan terkait kasus pencemaran nama baik melalui internet dengan tersangka Jusuf Rizal.

“Demi kepastian hukum, kita mohon tersangka JR (Jusuf Rizal) segera ditahan. Apalagi tersangka juga sudah mempraperadilankan Poldasu. Jika tersangka dibiarkan keluyuran, ini dapat menjadi contoh yang tidak baik dalam penegakan hukum. Saya yakin Reskrimsus Poldasu tetap menjadikan hukum sebagai panglima,” tutur Arizal.

Pandangan Arizal terhadap Reskrimsus Poldasu yang diyakininya akan menjadikan hukum sebagai panglima, agaknya jauh meleset. Pihak Direskrimsus belum juga bergeming menahan Jusuf Rizal. Tak heran kalau kuasa hukum Olis Datau itu pun kemudian menyurati Kapoldasu dengan permohonan yang sama. Melalui surat Nomor 147/X/SK-Pid/AR/2017 tertanggal 5 Oktober 2017, Arizal memohon kepada Kapoldasu agar dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jusuf Rizal.

Harapan Olis melalui Arizal kembali belum terkabul. “Kita tidak putus asa. Saya percaya masih ada polisi yang bersikap arif dan bijaksana dalam penegakan hukum. Saya percaya hukum akan tetap menjadi panglima di negeri ini,” papar Arizal.

Pengacara yang akrab dengan wartawan ini berharap tidak ada disparitas dalam penegakan hukum, khususnya kasus pencemaran nama baik melalui internet. Ia mencontohkan kasus Jonru Ginting terkait pencemaran nama baik melalui internet yang jerat pasalnya hampir sama dengan perkara Jusuf Rizal. Hanya saja, dalam dua kasus yang sama ini, Jonru langsung ditahan sedangkan Jusuf Rizal masih bebas berkeliaran seakan mendapat hak istimewah di mata hukum. “Sejatinya, dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (disparity of sentencing). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan diskriminasi, juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat,” beber Arizal.

Menurut Arizal, jika penyidik kepolisian menerapkan peraturan yang berbeda dalam dua kasus yang sama, maka masyarakat akan sulit memahami tindak pidana yang terjadi. Apalagi disparitas yang tidak mempunyai dasar kuat (legal reasing), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. “Untuk itu, dalam kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Jusuf Rizal, kita mohon kepastian hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum dari Kapolri,” ujarnya.

Guna memastikan tidak adanya disparitas hukum, Arizal menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui surat Nomor 149/X/SK-Pid/AR/2017 tertanggal 24 Oktober 2017. Isinya memohon penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Olis Datau sebagai korban pencemaran nama baik melalui internet.

Kapoldasu Irjen Paulus Waterpauw mengaku belum mengetahui Jusuf Rizal sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak 20 Maret 2017. “Saya akan cek ke anggota. Saya sedang minta jawabannya dari Dirkrimsus,” katanya menjawab konfirmasi FORUM.

Jusuf Rizal dikabarkan berada Poldasu sejak Selasa hingga Rabu pekan lalu. Informasi pun bersileweran. Ada dugaan ia ditahan. “Kalau soal (penahanan) itu, langsung saja koordinasi dan komunikasi dengan penyidik, biar dapat info secara jelas,” tutur Irjen Paulus Waterpauw.

Sementara itu, Kabid Humas Kombes Rina Sari Ginting dan Dir Krimsus Kombes Toga Habinsaran Panjaitan belum mau menjawab pertanyaan terkait kasus Jusuf Rizal yang sudah hampir 9 bulan menjadi tersangka. (Zainul Arifin Siregar)

You might also like More from author