Wawancara Koordinator MAKI Bonyamin Saiman : “Pimpinan kan Tidak Boleh Berbohong dan Mencla-Mencle”

0
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menunjukkan surat saat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR RI, Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/3/2017). Novanto dilaporkan karena dianggap melakukan pembohongan publik berkaitan dengan dugaan keterlibatan Novanto dalam perkara korupsi KTP-elektronik (e-KTP). (FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma)

Penjelasan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik dianggap tidak benar. Novanto pun dianggap telah melakukan pembohongan publik. Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Atas dasar itu pula, MAKI kemudia melaporkan Ketua Umum Partai Golkar itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. “Seorang pimpinan kan enggak boleh berbohong dan mencla mencle.

Jadi dasar itu saya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke MKD,” kata Boyamin belum lama ini. Menurut Boyamin, apa yang dilakukan Setya Novanto merupakan bentuk perilaku anggota DPR yang dikategorikan tidak pantas. Perbuatan Novanto, kata dia, turut merendahkan citra DPR. Untuk itu, dalam laporannya ke MKD, MAKI menyertakan Pasal 3 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015. Menurut aturan itu, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR. Baik saat berada di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR . “Setya Novanto dalam hal ini melakukan dugaan pelanggaran etik kena melakukan perbuatan tidak terpuji atau bohong,” tutur Boyamin.

Lebih jauh tentang hal tersebut, Sofyan Hadi dari FORUM telah mewawancarai Koordinator MAKI Bonyamin Saiman pada pekan lalu. Nukilannya:

Apa maksud dan tujuan Anda menyambangi MKD DPR RI?  
Kedatangan kami ke MKD untuk melengkapi berkas laporan soal dugaan kebohongan publik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terkait korupsi e-KTP.  Dan saya, Boyamin Saiman, selaku koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan surat aduan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Itu terjadi minggu yang lalu ketika doorstop (wawancara) dengan teman-teman di sini. Dalam jumpa pers itu menyatakan beliau tak terlibat. Ini bukan masalah terlibat atau tidaknya korupsi e-KTP.
Tapi, dalam pernyataan itu, ada dua hal yang saya cermati. Pertama mengaku tidak melakukan pertemuan-pertemuan khusus terkait dengan pembahasan e-KTP. Yang kedua mengaku tidak mengenal dengan Irman dan Sughiarto.

Bagaimana sebenarnya pertemuan itu dana pa saja yang dibahas?
Sebenarnya ada pertemuan khusus itu sekitar akhir 2010 atau awal 2011, itu ada Pak Novanto bertemu pagi-pagi, bertemu dengan Andi Agustinus, Irman, Sughiarto, dan Diah Anggraini. Dan saya yakin di hotel Grand Melia ada catatan dan saya yakin KPK juga tahu. Saya saja tahu, masak KPK nggak. Terus adanya pertemuan di ruang Fraksi Golkar, di ruangan Novanto. Nah, sehingga mengenal dengan Irman dan Sughiarto karena pertemuan-pertemuan itu.

Dalam surat saya ini, ada dalam pasal 3 ayat 1 itu kan anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR. DPR dalam pandangan etika dan norma pada masyarakat, seorang pimpinan kan nggak boleh berbohong dan tidak boleh mencla-mencle seperti itu. Nanti, kalau sudah dipanggil, saya akan menyerahkan foto terkait pertemuan dengan beberapa orang tersebut. Ya, Novanto dengan orang terkait. (Sumbernya) adalah, nanti kalau dipanggil (MKD) sajalah. Ya kan mengaku tidak kenal, tapi ada pertemuan memperlihatkan keakraban dan kenal.

Apa saja bukti yang anda bawa?
Ini ada foto menunjukan kegiatan di Jambi 2015, menyatakan tidak kenalnya kan sampai dua minggu kemarin. Ini saya punya foto di akhir 2015 Pak Irman dan Setnov melakukan peninjauan saat Pak Irman jadi Plt Gubernur Jambi. Ketika jumpa pers Setnov ngaku enggak kenal ternyata akhir 2015 mereka melakukan kegiatan di Jambi untuk meninjau asap. Dan pada saat itu saya dapat bocoran orang sana, mereka berbicara akrab bahkan Setnov memuji pidato Irman woiyalah mantan Dirjen.

Bagaimana anda bisa meyakini bahwa Setya Novanto telah berbohong?
Saya bicara, Setnov tiga minggu lalu enggak kenal Irman, bohongnya di situ ternyata dia kenal 2015. Ini terkait atau tidaknya dengan e-KTP urusan lain. Saya hanya permasalahkan ketika dia berbohong dan juga ada pertemuan di Hotel Grand Melia oleh Bu Diah yang juga menjadi saksi. Nah ini kan sudah masuk ke ranah anggota yang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi ini kode etik. Kemudian juga meminta kepada Andi Narogong penyeragaman jawaban bahwa hubungan keduanya hanya urusan kaos bukan e-KTP bahwa Setnov dan Andi hanya jual beli kaos. Penyeragaman jawaban kepada Irman dan Andi bahwa ini hanya urusan kaos, masa pertemuan beberapa kali cuma urusan kaos? Artinya ini dugaan menghalang-halangi penyidikan dan proses di KPK maupun Tipikor.

Apakah dengan pertemuan tersebut sudah ada indikasi korupsinya?
Pertemuan itu belum tentu ada korupsinya. Tapi setidak-tidaknya, ketika mengaku tidak kenal dan mengaku tidak ada pertemuan khusus untuk membahas E-KTP, itulah yang membawa saya untuk datang ke sini (MKD). Jadi ini cuma menunjukan kalau Setnov sama orang- orang itu akrab. Itulah yang saya nyatakan melakukan kebohongan publik.

Selain kasus e-KTP apakah anda akan melaporkan kasus lain?
Ya satu laporan lagi yaitu menurut Pak Neta S Pane IPW adalah Andi Narogong menggiring anggaran di proyek Mabes Polri senilai Rp 600 miliar. Saya juga sudah nemuin Pak Neta kalau inisialnya SN. Nah SN itu siapa biar ditindaklanjuti MKD terkait penggiringan anggaran, karena kan istilah penggiringan anggaran sudah familiar di gedung ini (DPR).

Kenapa digiring anggaran?
Karena berdasarkan Neta tidak ada usulan dari Mabes Polri untuk proyek Mabis Rp 600 miliar. Nah Setnov ini melobi petinggi Polri yang minta proyek ini digarap Andi Narogong.

Apa tuntutan anda terkait pelaporan ini?
Ya pastilah (copot Novanto) karena tidak layak dalam mengerjakan ini. Pasti dicopot karena sudah tidak layak, dan menjadi pasien MKD berapa kali? Kalau kartu kuning, ini kartu kuning ke berapa? Kartu kuning kedua kemarin yang ‘papa minta saham’ sudah layak. Kartu kuning kan harusnya kedua, ini sudah ketiga.

Dari mana anda mengetahui kasus ini?
Saya mengetahuinya langsung dari salah satu pemenang tender, yakni Paulus Tannos, pemilik PT Sandi Pala Arta Putra. Teknologi kartu itu setidaknya ada empat jenis berdasar kualitas dan fungsi. Yakni, original dengan kualitas terbaik. Kartu original ini biasa digunakan untuk kartu kredit. Dia memiliki chip yang bisa menyimpan data dan aplikasi. Yang paling penting, daya tahan kartu ini bisa mencapai lima tahun. Dengan chip yang terbuat dari emas itu, maka bisa digunakan untuk perbankan, perpajakan dan multifungsi semua kartu identitas, SIM, KTP dan paspor. Kartu asli ini yang dulunya disebut-sebut untuk mengegolkan proyek e-KTP. Kartu dengan kualitas KW 1. Kartu ini biasa digunakan untuk kartu debit ATM. Yang memiliki teknologi lapisan magnet. Dia juga bisa digunakan untuk alat pembayaran, menyimpan dan dibaca datanya.

Tapi, mudah dipalsukan. Kartu KW 2 itu fungsinya lebih sedikit, dia hanya bisa digunakan untuk pembayaran dan membaca data. Pemalsuannya jauh lebih mudah dari KW 2. E-KTP yang digunakan Indonesia ini KW 3. Kartu yang chipnya hanya berupa rangkaian kabel dan sensitif alias mudah rusak. Kartu e-KTP ini sekarang memang seakan-akan bisa digunakan seumur hidup. Namun, karena dalamannya mudah rusak juga percuma. Hanya fisiknya saja, begitu akan dibaca datanya sudah tidak bisa.

Apakah saat ini sudah ada tanggapan dari MKD soal pelaporan anda?
Belum ada.

Apakah semua nama yang disebut dalam surat dakwaan perlu dikonfrontir?
Semua DPR perlu konfrontir dengan pemborong, Kemendagri dan sesama anggota DPR untuk kroscek dugaan adanya saweran. Termasuk juga Ahok dengan Nurul Arifin.

Bagaimana dengan penyebutan nama Setya Novanto pada surat dakwaan jaksa?
Dengan disebut korupsi bersama-sama, berarti tidak akan butuh waktu lama (Setya Novanto) menjadi tersangka dan dihadapkan di Persidangan Tipikor sebagai Terdakwa. Secara moral dan politik, Setya Novanto sudah tidak layak lagi menjadi Ketua DPR. Sebab itu, Novanto untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua dan Anggota DPR.

Apakah Setya Novanto layak menjadi tersangka dalam kasus e KTP?
Setya Novanto harus menjadi tersangka ketiga setelah Irman dan Sugiharto. Keterlibatan Setya Novanto sangat jelas karena ikut penyusunan anggaran, terlibat penentuan pemenang lelang dan menikmati keuntungan.

Apakah Anda sepakat jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa oleh KPK?
Setuju aja. Emang Ahok harus diperiksa karena dia komisi II waktu itu. Terima duit atau tidak urusan lain. Justru itu, KPK harus periksa Ahok untuk hindari kesan tebang pilih karena kesan itu sudah tertanam pada kasus Sumber Waras. Maka tidak ada pilihan lain harus periksa Ahok dalam kasus e-KTP demi menepis anggapan tebang pilih.

Apakah Anda yakin Miryan S Haryani ada yang menekan saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta?
Saya yakin ada hal lain. Karena yang paling tidak nyaman, kalau Miryam ini buka-bukaan, sebagian besar menerima uang e-KTP anggota DPR. Kira-kira kan begitu. Jadi, kita tunggu nanti persidangan selanjutnya. Mudah-mudahan ada orang yang rekam, jika Miryam ditekan pihak lain.

Siapa yang Anda maksud pihak lain?
Saya tak tahu namanya, tapi Elza akan sebut namanya jika penyidik KPK memanggilnya sebagai saksi. Pengacara muda tersebut mengarahkan Miryam untuk mencabut atau mempertahankan sejumlah kesaksian yang tercantum dalam BAP. Pengacara ini bisa kena pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan sangkaan menghambat atau merintangi proses hukum.

Seberapa yakin anda akan keterlibatan Setya Novanto dalam e KTP?
Saya yakin Setya Novanto terlibat dalam kasus suap korupsi e KTP. Hal itu didasarkan pada pertemuan dirinya dengan Paulus Tanos, seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus suap e KTP di Singapura tahun 2013. Waktu itu, Paulus Tanos bertemu dengan pihak eksekutif di Kemendagri. Maka saya yakin Setya Novanto terlibat korupsi E-KTP. Dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e KTP karena sejak penyusunan anggaran e-KTP di APBN, dia yang mengatur pertemuan-pertemuan di DPR dan di Hotel Sultan. Lalu, melalui kaki tangannya yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong, dia juga mengatur tender sehingga menghasilkan pemenang tender dengan harga yang digelembungkan. Setya Novanto diduga ikut menikmati keuntungan dari pengadaan proyek e-KTP sebagai pihak suplier chip e-KTP dan keuntungan lainnya dari bancakan dana bagi-bagi duit yang diduga hasil korupsi bahkan sejak awal penyusunan (ijon).#

You might also like More from author